Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPGUB Berlaku

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor SK 100.3.3.1-172 Tahun 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

  1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.

  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  3. Bupati adalah Bupati Bandung.

  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
    selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

  5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

  6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

  7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

  8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.

  9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

  10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

  11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

  12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

  13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.

  14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.

  15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

  16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh
    Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

  17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat : a. Latar belakang dan Dasar Hukum; b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu; c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e. Penutup; dan

f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk : a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan; b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi; (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD. (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD. (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada : a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD. (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang

pada tanggal 17 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

                  ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 172

salinan sesuai dengan aslinya

                                                     LAMPIRAN PERATURAN BUPATI 
                                                     BANDUNG

NOMOR 172 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG TAHUN

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagai wujud dalam penyiapan dokumen perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 terdiri atas Bab. I Pendahuluan, Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024, Bab. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daeah serta Bab. V Penutup. Berkenaan dengan itu, Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya. Ucapan terimakasih kepada seluruh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Bandung yang telah melaksanakan program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam rangka pencapaian kinerja Tahun anggaran 2025, semoga Allah SWT memberkahi kita semua dan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bandung, Juli 2025

Daftar Isi

Kata Pengantar ................................................................................ Daftar Isi........................................................................................... Daftar Tabel ..................................................................................... Bab. I : Pendahuluan...............................................................

1.1.​ Latar Belakang....................................................... 1.2.​ Landasan Hukum.................................................. 1.3.​ Maksud Tujuan...................................................... 1.4.​ Sistematika Penulisan............................................ Bab. II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2024................................................

2.1.​ Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026.. 2.2.​ Analisis Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2024............................................ 2.3.​ Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.............................................. 2.4.​ Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..............

Bab. III : Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial..............................

3.1.​ Tujuan dan Sasaran............................................ a.​ Tujuan............................................................ b.​ Sasaran.......................................................... 3.2.​ Kebijakan............................................................ 3.3.​ Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan.................. Bab. IV : Rencana Kerja dan Pendaan Dinas Sosial................. Bab. V : Penutup..................................................................

Daftar Tabel

Tabel 2.2.1 Alokasi Anggaran Berdasarkan Program Kesejahteraan Sosial Tahu 2024............................... Tabel 2.2.2 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan................. Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial tahun lalu dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2024.............. Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2025.............................. Tabel 2.2.3 Alokasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Dilakukan Perubahan Tahun Anggaran 2024........................................................... Tabel T-C. 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung tahun 2025................................................ Tabel T-C. 32 Usulan Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan tahun 2025........................... Tabel 3.3.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2025................................................ Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.......................................................................... Tabel 5.5.1 Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perubahan Tahun Anggaran 2025..........................................................................

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa kegiatan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah telah memiliki UKL-UPL serta persetujuan lingkungan yang telah mengalami perubahan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/01713 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri Elektronik Oleh PT Hartono Istana Teknologi Di Desa Kaliwungu dan Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah; b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan,
PT Hartono Istana Teknologi merencanakan adanya perubahan kegiatan berupa penambahan luas
lahan menjadi 292.493 m2, luas bangunan menjadi 224.881 m2 dan penambahan jenis serta jumlah kapasitas produksi; c. bahwa perubahan rencana kegiatan sebagaimana huruf b, telah dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), yang terdiri atas dokumen Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL- RPL) Rencana Pengembangan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah yang telah dinilai dan mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah Nomor 600.4/25005721/2025 tentang Rekomendasi Hasil Uji Kelayakan Terhadap Rencana Pengembangan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah; d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gubernur

MENGINGAT
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lembaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161); 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1);

  1. Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah Nomor 600.4/25005721/2025 tentang Rekomendasi Hasil Uji Kelayakan Terhadap Rencana Pengembangan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.
Referensi Silang (8)
UU 32/2009 — ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT
UU 6/2023 — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang...
UU 2/2022 — PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
UU 23/2014 — PEMERINTAHAN DAERAH
UU 11/2023 — PROVINSI JAWA TENGAH
PP None/2021 — Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan...
PP 5/2021 — PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
PP 66/2014 — KESEHATAN LINGKUNGAN