KEPGUB Berlaku

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor SK 100.3.3.1-172 Tahun 2025

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI ELEKTRONIK PT HARTONO ISTANA TEKNOLOGI DI KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang
: a. bahwa kegiatan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah telah memiliki UKL-UPL serta persetujuan lingkungan yang telah mengalami perubahan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/01713 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri Elektronik Oleh PT Hartono Istana Teknologi Di Desa Kaliwungu dan Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah; b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan,
PT Hartono Istana Teknologi merencanakan adanya perubahan kegiatan berupa penambahan luas
lahan menjadi 292.493 m2, luas bangunan menjadi 224.881 m2 dan penambahan jenis serta jumlah kapasitas produksi; c. bahwa perubahan rencana kegiatan sebagaimana huruf b, telah dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), yang terdiri atas dokumen Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL- RPL) Rencana Pengembangan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah yang telah dinilai dan mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah Nomor 600.4/25005721/2025 tentang Rekomendasi Hasil Uji Kelayakan Terhadap Rencana Pengembangan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah; d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gubernur menetapkan Keputusan 100.3.3.1/172 TAHUN 2025 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kelayakan Lingkungan Hidup mendasarkan rekomendasi hasil uji kelayakan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147); 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lembaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161); 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1);

Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah Nomor 600.4/25005721/2025 tentang Rekomendasi Hasil Uji Kelayakan Terhadap Rencana Pengembangan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Rencana Pengembangan Industri Elektronik di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, dinyatakan layak lingkungan hidup, dan diberikan pada:

Penanggungjawab

a. Pelaku Usaha : PT Hartono Istana Teknologi

b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120002822586

c. Nama
: Max Arif Pramono

d. Jabatan : Head Of General Service 2. Alamat Kantor : Jl. Raya Kudus – Jepara Km.7, Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah 3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan (Kode KBLI/Judul KBLI) : a. 26420 / Industri Peralatan Perekaman, Penerimaan dan Penggandaan Audio dan Video, Bukan Industri Televisi; Memperhatikan : 1. Surat Head Of General Service PT Hartono Istana Teknologi Nomor 150/ADM-KDS/EXT/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 Perihal Permohonan Pemeriksaan Dokumen Andal dan RKL-RPL; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b. 26490 / Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya c. 26410 / Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi; d. 27201 / Industri Baterai; e. 27203 / Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik; f. 30911 / Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga; g. 30912 / Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga; h. 29101 / Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih; i. 29200 / Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer; j. 29300 / Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih.

Skala/Besaran Usaha dan/atau Kegiatan : a. Luas lahan 292.493 m2 b. Luas lantai bangunan 224.881 m2 KEDUA
: Ruang lingkup Rencana Pengembangan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercakup dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang meliputi :
Pengembangan dengan lahan semula 120.020 m2 menjadi 292.493 m2, dasar bangunan semula 58.239 m2 menjadi 175.307 m2 dan luas lantai bangunan semula 76.163 m2 menjadi 224.881 m2; dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupate Kudus, Provinsi Jawa Tengah
Lokasi Kegiatan : Jalan Raya Kudus – Jepara KM. 7, Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Titik Koordinat : No Bujur Lintang 1. 110.78904717538515 -6.778688183349958 2. 110.78890088313997 -6.778767421471822 3. 110.78874564992523 -6.778846659438475 4. 110.78871882799889 -6.778942543636335 5. 110.78865087892204 -6.7790792679824765 6. 110.78856147184563 -6.779136976304978 7. 110.78849173453462 -6.779162279120777 8. 110.78841305608984 -6.779190245350814 9. 110.78827715781345 -6.779224870198993 10. 110.78827179319086 -6.779246177724733 11. 110.78815735229928 -6.77925771943456 12. 110.78786320365104 -6.779365145379764 13. 110.78774518649459 -6.779381126151644 14. 110.78768975391722 -6.779374911151976 15. 110.78732363242692 -6.7792075576329935 16. 110.78690386675636 -6.778990486297027 17. 110.78628964076995 -6.778693066751238 18. 110.78615463568978 -6.778644236396971 19. 110.78583902945043 -6.7784711115975425 20.
110.7856950845879 -6.778347704566232 21. 110.78555493900325 -6.778249600438136 22.
110.7853790308498 -6.778144393833214 23. 110.78554085752785 -6.778074255887344 24. 110.78560210140971 -6.7780227623125615 25. 110.78567094478859 -6.778003230276398 26. 110.78584618210371 -6.777659643243677 27. 110.78588641536129 -6.777593056622458 28. 110.78591860195036 -6.777568197668929 29.
110.7860616532073 -6.777379979453917 30. 110.78627265354055 -6.777195312400862 31. 110.78653014544282 -6.7769041066165645 32.
110.7866597858185 -6.7767576158285 33. 110.78682518876333 -6.776671496921444 34. 110.78697874504454 -6.776836632058662 35. 110.78710905562453 -6.777028401740317 36. 110.78720181494991 -6.777154472614934 37.
110.7873589482741 -6.777383530718607 38. 110.78702903648511 -6.77791222835581 39. 110.78754938535972 -6.7782602541717765 40. 110.78811264892519 -6.778599401186051 41. 110.78795529285333 -6.778867523240261 42.
110.7882324539877 -6.7789083628737385 43. 110.78857756452827 -6.778700613204567 44. 110.78891239512366 -6.7784751069807925 45. 110.78904717538515 -6.778688183349958 46.
110.785386 -6.778126 47.
110.785663 -6.77799 48.
110.785861 -6.77757 49.
110.786851 -6.776605 50.
110.787382 -6.777353 51.
110.787018 -6.777911 52.
110.788112 -6.778562 53.
110.787939 -6.778901 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No Bujur Lintang 54.
110.788202 -6.778962 55.
110.788865 -6.778496 56.
110.788983 -6.778707 57.
110.788784 -6.778819 58.
110.78867 -6.779058 59.
110.787706 -6.779401

Pengunaan lahan seluas 292.493 m2 meliputi bangunan berupa gedung produksi, gudang, kantor dan pos security seluas 147.770 m2, utility area 18.584 m2, fasilitas umum 8.953 m2, serta RTH dan RTNH 117.186 m2;
Konstruksi pembangunan gedung, utility dan fasilitas umum sebesar 148.348 m2;
Operasional pabrik dengan lahan seluas 292.493 m2 luas lantai bangunan 224.881 m2;
Kebutuhan air tahap konstruksi 12,58 m3/hari yang bersumber dari air bawah tanah (ABT);
Jumlah dan jenis kapasitas produksi antara lain :

Perekam, Penerima dan Penggandaan Audio Video : 438.000 Unit/Tahun
Perangkat Audio 2.409.000 Unit/Tahun
Televisi : 438.000 Unit/Tahun
Baterai Sel : 320.000 Unit/Tahun
Baterai Kendaraan Bermotor Listrik : 320.000 Unit/Tahun
Sepeda Motor Listrik : 320.000 Unit/Tahun
Komponen dan Suku Cadang Sepeda Motor Listrik : Unit/Tahun

Kebutuhan tenaga kerja tahap operasional menjadi 6067 orang;
Jam operasional yang dibagi menjadi 2 sistem yaitu 5 hari kerja yang terbagi menjadi 2 shift dan 6 hari kerja yang terbagi menjadi 3 shift;
Kebutuhan air pada tahap operasional sebesar 582,93 m3/hari dan akan dipenuhi dari air bawah tanah (ABT) yang berjumlah 3 sumur, daur ulang air sebesar 422,56 m3/hari dan memanfaatkan tangkapan air hujan yang ditampung dalam Pond Tangkapan Hujan;
Air limbah yang dihasilkan pada tahap operasional berupa limbah domestik sebesar 141,19 m3/hari yang selanjutnya diolah menggunakan 2 unit IPAL dengan kapasitas 90 m3/hari dan 60 m3/hari kemudian dimanfaatkan kembali untuk kegiatan penyiraman dengan debit 80,68 m3/hari yang mengacu pada Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/24052135 tanggal 21 Oktober 2024 Hal Persetujuan Teknis Pemenuhan 320.000 Unit/Tahun

Mobil Listrik : 5.000 Unit/Tahun
Karoseri Kendaraan Bermotor Listrik : 5.000 Unit/Tahun
Komponen dan Suku Cadang Mobil Listrik : 5.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Baku Mutu Air Limbah Untuk Pemanfaatan Aplikasi ke Tanah Sebagai Penyiraman, sisanya untuk daur ulang kegiatan operasional lainnya sebesar 60,51 m3/hari yaitu untuk cuci kendaraan, wet scrubber, feed spraybooth dan feed boiler sedangkan air limbah dari kegiatan produksi sebesar 152,6 m3/hari akan didaur ulang seluruhnya untuk feed spraybooth; 11. Lumpur tinja diolah pada septic tank dan secara berkala dilakukan pengelolaan dengan pihak ke-3 yang memiliki izin; 12. Energi listrik direncanakan berasal dari PT. PLN sebagai sumber utama sebesar 20.523 kVA dan untuk cadangan akan digunakan 8 unit genset masing-masing kapasitas 1.600 KW sehingga total kapasitas 12.800 KW;
13. Penggunaan dan pengelolaan terhadap 2 boiler yaitu boiler 1 dan boiler 2 kapasitas masing - masing 6 ton/jam yang mengacu pada Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 600.4/24053640 tanggal 28 November 2024 perihal Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi;
14. Pengelolaan sampah yang dihasilkan yaitu dengan melakukan Proses Pengurangan oleh produsen dengan Enterprise Resource Planning (ERP), Pendaurulang, Penggunaan Kembali (residu selanjutnya dibuang TPS dan TPA; 15. Kebutuhan satuan ruang parkir (SRP) dipenuhi dengan penyediaan ruang parkir kapasitas roda 2 (dua) 1.330 SRP, roda 4 (empat) 75 SRP dan angkutan barang 270 SRP; 16. Menyediakan Tempat Penyimpanan LB3 dengan luas 288 m2; 17. Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana; 18. Melaksanakan ketentuan terkait persetujuan analisis dampak lalu lintas yang mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.1/270/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pada Pengembangan Industri Elekstronik PT Hartono Istana Teknologi Di Kabupaten Kudus. KETIGA : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasional sesuai dengan lingkup Persetujuan Teknis. KEEMPAT : Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek geofisik- kimia, sosial, budaya, ekonomi, dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi akibat rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diperoleh dampak penting yang
ditimbulkan meliputi :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dampak Penting Yang Dikelola dan Dipantau
Sumber Dampak Dampak Penting A. Tahap Pra Konstruksi
Sosialisasi rencana kegiatan Perubahan Persepsi Masyarakat B. Tahap Konstruksi
Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi a. Terbukanya Kesempatan Kerja b. Peningkatan Pendapatan Masyarakat
Mobilisasi peralatan dan material a. Penurunan kualitas udara (debu) b. Peningkatan Kebisingan c. Gangguan Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan d. Peningkatan Kerusakan Jalan
Pematangan Lahan a. Penurunan Kualitas Air (Peningkatan TSS) b. Peningkatan Air Limpasan
Konstruksi Bangunan a. Penurunan Kualitas Udara (Debu) b. Penurunan Kenyamanan Masyarakat c. Perubahan Persepsi Masyarakat d. Peningkatan Prevalensi Penyakit
C. Tahap Operasi
Penerimaan Tenaga Kerja Operasional a. Terbukanya Kesempatan Kerja b. Adanya Mata pencaharian
Masyarakat c. Perubahan persepsi masyarakat
Operasional PT Hartono Istana Teknologi a. Penurunan Kualitas Udara b. Penurunan Muka Air Tanah c. Peningkatan Air Limpasan d. Gangguan Lalu Lintas e. Kecukupan Parkir f. Peningkatan Kerusakan Jalan g. Terbukanya Peluang Berusaha h. Gangguan Kenyamanan i. Perubahan Persepsi Masyarakat j. Prevalensi Penyakit D. Tahap Pasca Operasi
Pembongkaran pabrik/industri

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dampak Tidak Penting namun Dikelola dan Dipantau
Sumber Dampak Dampak Penting A. Tahap Pra Konstruksi
Sosialisasi rencana kegiatan

B. Tahap Konstruksi

Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi

Mobilisasi peralatan dan material a. Kecukupan Parkir b. Gangguan Kenyamanan c. Perubahan Persepsi Masyarakat
Pematangan Lahan a. Penurunan Kualitas Udara (Debu) b. Peningkatan Kebisingan
c. Timbulan Sampah Domestik d. Ruang Terbuka Hijau e. Gangguan Flora Darat f. Gangguan Fauna Darat g. Gangguan Biota Air h. Penurunan Kenyamanan Masyarakat
Konstruksi Bangunan a. Peningkatan Kebisingan b. Peningkatan Getaran c. Penurunan Kualitas Air Permukaan
d. Penurunan Kuantitas Air Tanah e. Peningkatan Air Limpasan f. Timbulan Sampah Domestik g. Timbulan Limbah B3 h. Gangguan Flora Darat i. Gangguan Fauna Darat j. Penurunan Sanitasi Lingkungan
C. Tahap Operasi
Penerimaan Tenaga Kerja Operasional

Operasional PT Hartono Istana Teknologi a. Peningkatan Kebisingan b. Timbulan Sampah Domestik c. Timbulan Limbah B3 d. Gangguan Terhadap Flora Darat e. Gangguan Terhadap Fauna f. Penurunan Sanitasi Lingkungan D. Tahap Pasca Operasi Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sumber Dampak Dampak Penting

Pembongkaran pabrik/industri
Penurunan Kualitas Udara (Debu)
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Hilangnya Matapencaharian KELIMA

: Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan pengelolaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. KEENAM

: Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib :

Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Mentaati persyaratan dan ketentuan teknis dalam rangka pemenuhan komitmen persetujuan teknis yaitu pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
Mentaati persyaratan dan ketentuan teknis dalam rangka pemenuhan komitmen persetujuan teknis yaitu pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
Memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
Memenuhi persetujuan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.1/270/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pada Pengembangan Industri Elekstronik PT Hartono Istana Teknologi Di Kabupaten Kudus;
Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu air limbah;
Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Melakukan pengelolaan Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah non B3) sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan/atau 11. Melakukan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KETUJUH : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada : a. Gubernur Jawa Tengah, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan b. Bupati Kudus, up. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus. KEDELAPAN : Terhadap Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini terdapat perubahan di dalamnya wajib melakukan pembaruan Persetujuan Teknis dan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
KESEMBILAN : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup- Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Pengembangan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi:

Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
Penambahan kapasitas produksi;
Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Penyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
Surat Kelayakan Operasional (SLO) Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan atau Kegiatan; dan/atau
Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan. KESEPULUH : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha. KESEBELAS : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/01713 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri Elektronik Oleh PT Hartono Istana Teknologi Di Desa Kaliwungu dan Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; KEDUABELAS : Persetujuan Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha. KETIGABELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI Hidup; 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah; 3. Bupati Kudus; 4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; 6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah; 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 9. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan 19 Juni 2025 ttd Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus. Salinan sesuai dengan aslinya ${jabatan_pengirim},

${ttd_pengirim}
${nama_pengirim} Pembina Utama Muda NIP. ${nip_pengirim}
Haerudin, S.H., M.H. Kepala Biro Hukum 197007291996031001 ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI ELEKTRONIK PT HARTONO ISTANA TEKNOLOGI DI KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

MATRIK RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) – RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL) RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI ELEKTRONIK PT HARTONO ISTANA TEKNOLOGI DI KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

A. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) No. Dampak Lingkungan Yang Dikelola Sumber Dampak Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup Dampak Penting Yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Andal) TAHAP PRAKONSTRUKSI 1 Perubahan persepsi masyarakat

Sosialisasi rencana kegiatan

Persepsi masyarakat lebih banyak yang bersifat positif
Masyarakat lebih banyak yang setuju dan mendukung dengan adanya rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi
Memberikan informasi yang jelas tentang rencana kegiatan kepada masyarakat sekitar
Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan harapan masyarakat
Menyediakan Pos Layanan Pengaduan Masyarakat (hotline) secara jelas Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus khususnya di sekitar wilayah tapak proyek Sekali sebelum kegiatan pra konstruksi berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
100.3.3.1/172 TAHUN 2025 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus TAHAP KONSTRUKSI 1 Terbukanya kesempatan kerja

Rekruitmen tenaga kerja konstruksi

Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap minimal 30%
Adanya matapencaharian bagi masyarakat / penduduk lokal
Masyarakat sekitar merasa puas dengan masalah ketenagakerjaan lokal
Memprioritaskan tenaga kerja lokal minimal 30%, sesuai dengan bidang keahlian dan jumlah kebutuhan untuk bekerja
Melakukan kerjasama dengan pemerintah Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, instansi terkait dalam proses penerimaan tenaga kerja lokal melalui leaflet dan/atau pengumuman
Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan harapan masyarakat Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus khususnya di sekitar wilayah tapak proyek Selama kegiatan rekruitmen tenaga kerja konstruksi berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 2 Peningkatan pendapatan masyarakat

Rekruitmen tenaga kerja konstruksi

Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap minimal 30%
Memprioritaskan tenaga kerja lokal minimal 30%, sesuai dengan bidang keahlian dan jumlah Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Selama kegiatan rekruitmen tenaga kerja konstruksi berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 3 Penurunan kualitas udara
(debu)

Mobilisasi peralatan dan material Konsentrasi NO2 < 200 μg/Nm3, SO2 < 150 μg/Nm3 , CO < 10.000 μg/Nm3 , O3 < 150 μg/Nm3 , TSP < 230 μg/Nm3 , dan PM10 < 75 μg/Nm3 menurut Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Baku Mutu Udara Ambien

Tidak melebihi tonase truk (tidak Over Dimension Over Load/ ODOL).
Ban truk ke luar proyek dalam kondisi bersih
Secara rutin membersihkan mobil yang keluar masuk lokasi proyek
Truk pengangkut lolos uji emisi
Bak Truk pengangkut material ditutup dengan terpal Lokasi kegiatan dan lintasan transportasi material dan pemukiman

Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 4 Peningkatan kebisingan

Mobilisasi peralatan dan material Tingkat kebisingan yang dihasilkan alat pengangkut masih di bawah baku Tingkat kebisingan yaitu < 70 dBA (Industri dan jasa) dan < 58 dBA (untuk permukiman) menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.Kep 48/MenLH/11/1996
tentang Baku Tingkat
Kebisingan.

Truk pengangkut lolos uji kir
Alat pengangkut menggunakan knalpot standard
Pengaturan pengangkutan tidak beriringan lebih dari dua alat pengangkut
Dilakukan pengangkutan sesuai jam kerja (08.00 – 16.00) Lokasi kegiatan dan lintasan transportasi peralatan dan material dan pemukiman

Sekali selama kegiatan peralatan dan
material
berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 5 Gangguan lalu lintas dan keselamatan jalan

Mobilisasi peralatan dan material

Tidak terjadi konflik kecelakaan
Tidak terjadi tundaan dan antrian lalu lintas
Adanya petugas pengatur lalu lintas dan keselamatan jalan
Pemilihan rute angkutan material dan peralatan diusahakan ada pengawalan ketat di dalam pengaturan arus lalu lintas
Penggunaan dengan kendaraan truk besar seperti tronton maupun Trailler Jl. Kudus- Kaliwungu/BTS. Kab. Jepara No. Ruas 221-P

Koordinat 6°46'47.24"S 110°47'22.83"E

Selama kegiatan peralatan dan
material
berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Mobilisasi peralatan dan material Tidak terjadi kerusakan jalan yang signifikan

Melakukan perbaikan jalan dengan segera yang diakibatkan dari kegiatan konstruksi
Pemilihan tipe/jenis kendaraan yang sesuai kelas jalan yang ada
Kapasitas pengangkutan sesuai dengan JBI dan JBB yang diijinkan didalam KIR
Tidak melakukan pengangkutan yang over dimensi dan over load (ODOL) Jl. Kudus- Kaliwungu/BTS. Kab. Jepara No. Ruas 221-P

Koordinat 6°46'47.24"S 110°47'22.83"E

Selama kegiatan peralatan dan
material
berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 7 Penurunan kualitas air (peningkatan TSS)

Pematangan lahan TSS < 50 mg/L menurut Lampiran VI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Pembuatan kolam sementara untuk menahan agar sedimen tidak melimpah ke saluran
Lokasi rencana kegiatan dan badan air lingkungan sekitarnya Selama kegiatan penyiapan lahan berlangsung
Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 8 Peningkatan Air Limpasan

Pematangan lahan Tidak terjadinya genangan air dan /atau banjir di tapak pematangan lahan rencana kegiatan Pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus

Pembuatan saluran drainase yang dapat menampung air limpasan hujan di tapak pematangan lahan rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus
Pembuatan kolam penampungan air (kolam pengendapan) sebelum di buang ke badan air di tapak pematangan lahan rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus
Lokasi tapak kegiatan
pematangan lahan
di tapak rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik Kudus PT. Hartono Istana Teknologi Kudus Selama kegiatan pematangan lahan di rencana tapak kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus berlangsung
Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pembangunan fisik / konstruksi bangunan Kadar TSP < 230 μg/Nm3 (saat bekerja) menurut Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Baku Mutu Udara Ambien

Menggunakan kendaraan dan alat berat layak pakai dan lolos uji emisi.
Melakukan penyiraman di area proyek pada musim kemarau
Mengatur jadwal kerja konstruksi yaitu pukul 08.00 – 16.00.
Operasional kendaraan dan alat berat harus sesuai dengan peraturan dan teknis kendaraan. Lokasi pembangunan fisik/konstruksi bangunan Selama kegiatan pembangunan fisik/konstruksi bangunan berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 10 Penurunan kenyamanan masyarakat

Pembangunan fisik / konstruksi bangunan Tidak ada atau sedikit terjadi keluhan masyarakat terhadap kegiatan konstruksi pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi

Melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap kualitas udara, kebisingan, lalu- lintas, dan potensi genangan/banjir.
Penerapan SOP dalam kegiatan pembangnan fisik/ konstruksi bangunan
Membuka Pos Layanan Pengaduan yang praktis dan jelas untuk menindak lanjuti keluhan dan Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus khususnya di sekitar wilayah tapak proyek Selama kegiatan konstruksi pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 11 Perubahan persepsi masyarakat

Pembangunan fisik/ konstruksi bangunan

Persepsi masyarakat lebih banyak yang bersifat positif
Masyarakat lebih banyak yang setuju dengan kegiatan kegiatan pembangunan fisik/ konstruksi pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi
Melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan kuantitas air tanah, gangguan lalu-lintas dan perparkiran, air larian, genangan air, timbulan limbah padat.
Melakukan sosialisasi
sebelum kegiatan pembangunan fisik/ konstruksi pengembangan Industri PT. Hartono Istana Teknologi berikut
dampak-dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat sekitar dilakukan secara detail, praktis, sederhana, dan jelas
Sosialisasi rencana kegiatan dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Ketua Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus khususnya di sekitar wilayah tapak proyek Selama kegiatan konstruksi pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pembangunan fisik/ konstruksi bangunan Debu kontruksi dan debu mobilisasi pekerja Tidak terjadi gangguan kesehatan terutama ISPA, Emisi udara akibat kegiatan pembangunan fisik/konstruksi bangunan berdampak menurunnya kualitas udara di sekitar area proyek sehingga terjadi peningkatan infeksi saluran nafas.
Upaya pengelolaan penurunan kualitas udara akibat pembangunan fisik/konstruksi bangunan antara lain

Memasang plat penghalang/penutup bak pada kendaraan angkut untuk Lokasi tapak kegiatan
pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus Sekali setiap 6 bulan selama
kegiatan konstruksi pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rekruitmen Karyawan operasi

Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap minimal 30%
Adanya matapencaharian bagi masyarakat/ penduduk lokal Desa
Memprioritaskan tenaga kerja lokal minimal 30%, sesuai dengan bidang keahlian dan jumlah kebutuhan untuk bekerja
Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Selama kegiatan rekruitmen tenaga kerja operasional berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rekruitmen Karyawan operasi

Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap minimal 30%
Adanya matapencaharian bagi masyarakat/ penduduk lokal Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus
Berkurangnya angka pengangguran di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus
Memprioritaskan tenaga kerja lokal minimal 30%, sesuai dengan bidang keahlian dan jumlah kebutuhan untuk bekerja
Melakukan kerjasama dengan pemerintah Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus serta instansi terkait dalam proses penerimaan tenaga kerja lokal melalui leaflet dan/atau pengumuman
Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan harapan masyarakat Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus khususnya di sekitar wilayah tapak proyek Selama kegiatan rekruitmen tenaga kerja operasional berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 3 Perubahan persepsi masyarakat

Rekruitmen Karyawan operasi

Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap minimal 30%
Adanya matapencaharian bagi masyarakat/penduduk lokal
Masyarakat sekitar merasa puas dengan
Memprioritaskan tenaga kerja lokal minimal 30%, sesuai dengan bidang keahlian dan jumlah kebutuhan untuk bekerja
Melakukan kerjasama dengan pemerintah Kelurahan dan instansi terkait dalam Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus khususnya di Selama kegiatan rekruitmen tenaga kerja operasional berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 4 Penurunan kualitas udara

Lingkungan: Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi

Parameter SO2 (<150 μg/Nm3), NO2 (<200 μg/Nm3), CO (<10000 μg/Nm3), Oksidan
(<150 μg/Nm3), TSP
(<230 μg/Nm3) dan
Ada pembatas tembok dengan lingkungan
Ruang Terbuka Hijau mencukupi
Parkir mencukupi Lokasi pabrik

Permukiman sekitarnya (2 buah) Setiap enam (6) bulan sekali Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 5 Penurunan muka air tanah di sekitar lokasi rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus

Operasional di rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus
Tidak terjadinya penurunan muka air tanah sumur di tapak lokasi operasional rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus sumur penduduk
sekitarnya

Debit pemompaan harus disesuaikan dengan kapsitas sumur ABT rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus
Pencatatan debit pemompaan setiap hari dalam penurapan air tanah pada sumur ABT
Pembuatan Sumur Pantau di lokasi Tapak kegiatan pengembangan Industri Elektronik Lokasi tapak kegiatan
Operasional rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus Selama kegiatan Operasional rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Operasional
bangunan di tapak rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus

Tidak terjadinya genangan air dan banjir di tapak operasional rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus

Pembuatan saluran drainase yang dapat menampung air limpasan hujan di tapak operasional rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus
Pembuatan kolam/tandon air
penampungan air hujan di rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus
Pembuatan Sumur Resapan dan Biopori di rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus Lokasi tapak kegiatan Selama kegiatan Operasional rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus Selama kegiatan Operasional rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 7 Gangguan lalu lintas

Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi

Tidak terjadi konflik kecelakaan
Tidak terjadi tundaan dan antrian lalu lintas
Adanya petugas yang membantu kelancaran lalu lintas kendaraan dan keselamatan jalan. Petugas diletakan pada titik akses baik akses Jl. Kudus- Kaliwungu/BTS. Kab. Jepara No. Ruas 221-P

Koordinat Selama kegiatan Operasional rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Hartono Istana Teknologi Kudus

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Penyediaan kapasitas parkir yang memenuhi kebutuhan parkir yang ada

Adanya penempatan parkir untuk khusus karyawan/pegawai yang dipisahkan dengan area parkir tamu. Area parkir PT. Hartono Istana Teknologi

selama kegiatan operasional
berlangsung saat adanya mobilisasi Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Adanya penambahan kapasitas ruang parkir karyawan yang mencukupi untuk dapat menampung parkir penambahan jumlah karyawan pengembangan PT. Hartono Istana Teknologi yang signifikan
Adanya penambahan kapasitas ruang parkir karyawan yang mencukupi untuk dapat menampung parkir penambahan jumlah karyawan pengembangan PT. Hartono Istana Teknologi yang signifikan. Penyediaan fasilitas parkir ini minimal wajib dapat menampung sebanyak 75 SRP mobil, 2075 SRP sepeda motor dan 330 SRP truk sesuai perencanaan maupun hasil perhitungan kebutuhan parkir minimal.
Adanya himbauan kebijakan dari PT. Hartono Istana Koordinat 6°46'43.15"S 110°47'18.86"E

pekerja, pengangkutan bahan baku dan produk

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Tidak terjadi kerusakan jalan yang signifikan

Melakukan perbaikan jalan dengan segera yang diakibatkan dari kegiatan angkutan bahan baku dan produk
Pemilihan tipe/jenis kendaraan yang sesuai kelas jalan yang ada
Kapasitas pengangkutan sesuai dengan ketentuan JIB dan JBB yang diijinkan dalam KIR
Tidak melakukan pengangkutan yang over dimensi dan over load (ODOL) Jl. Kudus- Kaliwungu/BTS. Kab. Jepara No. Ruas 221-P

Koordinat 6°46'47.24"S 110°47'22.83"E

Selama kegiatan Operasional rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus
Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 10 Terbukanya peluang berusaha

Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Tumbuhnya usaha sektor informal yang mendukung kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi

Memberi ruang kesempatan berusaha di sektor informal bagi masyarakat sekitar.
Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan harapan masyarakat sekitar Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus khususnya di sekitar wilayah tapak proyek Selama kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 11 Gangguan kenyamanan

Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Tidak ada atau sedikit terjadi keluhan masyarakat terhadap operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi

Melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap kualitas udara, kebisingan, kualitas air limbah, gangguan lalu-lintas, perparkiran, genangan/air limpasan.
Penerapan SOP untuk kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi
Membuka Pos Layanan Pengaduan yang praktis dan jelas untuk menindak lanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat
Meminimalkan/ memfasilitasi PKL yang ada sehingga tidak mengganggu jalan Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus khususnya di sekitar wilayah tapak proyek Selama kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi

Persepsi masyarakat lebih banyak yang bersifat positif
Masyarakat lebih banyak yang setuju dengan kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi
Melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan kuantitas air tanah, gangguan lalu-lintas dan perparkiran, air larian, genangan air, timbulan limbah padat.
Melakukan sosialisasi rencana kegiatan berikut dampak- dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat dilakukan secara detail, praktis, sederhana, dan jelas
Sosialisasi rencana kegiatan dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Camat, BPD/tokoh masyarakat, dan masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak
Membuka Pos Layanan Pengaduan yang praktis dan jelas untuk menindak lanjuti Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus khususnya di sekitar wilayah tapak proyek Selama kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Tidak terjadi gangguan kesehatan terutama ISPA, Emisi udara akibat kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berdampak menurunnya kualitas udara di sekitar area proyek sehingga terjadi peningkatan infeksi saluran nafas.
Upaya pengelolaan penurunan kualitas udara akibat Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi
antara lain

Memasang pelindung pada area pabrik yang menimbulkan debu sehingga debu tidak keluar berterbangan kemasyarakat sekitar
Perawatan mesin-mesin peralatan pabrik sehingga pengurangi emisi udara di area sekitar pabrik
Melakukan penghijauan untuk mengurangi persebaran emisi udara dan debu
Penyiraman air di musim kemarau secara Lokasi tapak kegiatan
pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus Selama kegiatan Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Berlangsung

Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Mobilisasi peralatan dan material konstruksi
Penyediaan kapasitas parkir yang memenuhi kebutuhan parkir yang ada

Ada Penyediaan parkir khusus bagi pekerja di dalam lokasi dan/atau parkir di sekitar lokasi, karena tidak diperkenankan parkir di tepi jalan utama tengah dan sekitarnya.
Penyediaan parkir khusus kendaraan bongkar muat dan peralatan barang serta areal penumpukkan material di dalam tapak kegiatan
Tidak menggunakan bahu dan badan jalan pada ruas jalan terdampak sebagai tempat parkir kendaraan karyawan maupun operasional Area tapak PT. Hartono Istana Teknologi

Koordinat 6°46'43.15"S 110°47'18.86"E

selama kegiatan operasional
berlangsung saat adanya mobilisasi pekerja, pengangkutan bahan baku dan produk Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 2 Gangguan kenyamanan

Mobilisasi peralatan dan material konstruksi
Tidak ada atau sedikit terjadi keluhan masyarakat terhadap kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi pengembangan

Melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap kualitas udara, kebisingan, lalu-lintas, dan perparkiran. Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi pengembangan Industri Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penerapan SOP dalam kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi pengembangan
Membuka Pos Layanan Pengaduan yang praktis dan jelas untuk menindak lanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Kudus khususnya di sekitar wilayah tapak proyek Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 3 Perubahan persepsi masyarakat

Mobilisasi peralatan dan material konstruksi

Persepsi masyarakat lebih banyak yang bersifat positif
Masyarakat lebih banyak yang setuju dengan kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi
Melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, gangguan lalu-lintas dan serta perparkiran
Melakukan sosialisasi rencana kegiatan berikut dampak- dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat dilakukan secara detail, praktis, sederhana, dan jelas
Sosialisasi rencana kegiatan dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Camat, BPD/tokoh masyarakat, dan Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus khususnya di sekitar wilayah tapak proyek Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pematangan lahan Kadar TSP < 230 μg/Nm3 (saat bekerja) menurut Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Baku Mutu Udara Ambien

Ada tembok pembatas dengan lingkungan sekitarnya dengan tinggi 1,5-2 m
Menyirami tanah yang kering yang potensial menghasilkan debu
Lokasi kegiatan
Permukiman penduduk (2 sampel) Selama kegiatan pematangan lahan berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 5 Peningkatan kebisingan

Pematangan lahan Tingkat kebisingan yang dihasilkan alat pengangkut masih di bawah baku mutu yaitu < 70 dBA (untuk Industri dan jasa) dan < 58 dBA (untuk permukiman)

Alat berat kondisinya masih baik
Alat berat menggunakan knalpot standard
Lokasi kegiatan
Permukiman penduduk (2 sampel) Sekali selama kegiatan penyiapan lahan berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 6 Timbulan sampah domestik

Pematangan lahan Tidak ada sampah yang tercecer yang menurunkan estetika

Mengelola sisa material untuk bisa di manfaatkan kembali atau membuangnya pada tempat yang tidak mengganggu masyarkat
Menempatkan bak sampah di tempat yang mudah di akses dan sesuai ukurannya
Menempelkan slogan agar membuang sampah pada tempatnya
Membuang sampah ke TPA dengan bekerja sama dengan DPKPLH Kab. Kudus
Tidak membakar sampah di lokasi kegiatan TPS PT. Hartono Istana Teknologi Selama kegiatan penyiapan lahan berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pematangan lahan

RTH minimal 10 % total luas area
RTH dengan konsep fungsi ekologis-estetika
Area parkir di konstruksi berbasis vegetasi termasuk sebagian dalam bentuk grass block.
Tersedia bantuan bibit
tanaman penghijauan dengan jumlah yang setara untuk penghijauan seluas 30% luas lahan pengembangan sesuai dengan road map yang telah dibuat.
Mengalokasikan lahan untuk RTH seluas minimal 10 %
Mendesain RTH dengan konsep utama fungsi ekologis yang dipadukan dengan estetika
Batas tapak rencana pengembangan dengan lahan di luar tapak ditanami dengan jenis tanaman bambu dengan pola tanam rapat.
Mendesain area parkir berbasis vegetasi termasuk sebagian dalam bentuk grass block.
Membuat dan melaksanakan roadmap penyediaan bantuan bibit tanaman penghijauan untuk kegiatan penghijauan di luar tapak setara dengan 30 % luas lahan pengembangan selama 5 tahun.
Membangun sinergitas dengan pemerintah dan masyarakat peduli lingkungan melalui Tapak kegiatan pematangan lahan

Pengelolaan dilakukan selama kegiatan pematangan lahan, kecuali penyediaan bantuan bibit penghijauan di luar tapak dilakukan sesuai dengan roadmap yang dibuat selama 5 tahun.

Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pematangan lahan

Ragam jenis flora dalam desain RTH sesuai dengan kriteria untuk fungsi utama ekologis.
Tidak terjadi lapisan debu yang tebal pada tumbuhan di sekitar tapak hingga radius 100 m.
Melakukan pemilihan jenis flora dalam desain landscape RTH untuk fungsi ekologis dengan kriteria : diutamakan jenis lokal, ragam habitus (pohon, semak, perdu dan terna). Sebagian mampu mengundang kehadiran satwa terutama burung, Sebagian mampu menyerap polutas gas, dan mampu menjerap debu,
Mengendalikan timbulan dan sebaran debu dengan memasang penghalang angin seperti pagar sementara sekeliling tapak proyek.
Mengendalikan timbulan debu dengan menyiram lahan terbuka secara berkala. Tapak kegiatan pematangan lahan
PT. Hartono Istana Teknologi

Selama kegiatan pematangan lahan Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 9 Gangguan fauna darat

Pematangan lahan

Konsentrasi debu udara ambient sesuai dengan baku mutu
Mengendalikan timbulan debu dengan memasang penghalang Tapak kegiatan pematangan lahan
Selama kegiatan pematangan lahan Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Semua pekerja memahami untuk melindungi fauna liar
Pada saat dilakukan pematangan lahan, tapak rencana kegiatan relative sudah terbebas dari ragam jenis fauna darat.
Sampah dikelola dengan tidak dibakar.
Pencahayaan lampu menggunakan downlight dan atau diarahkan ke area tapak
Masih dijumpainya ragam biota darat terutama burung di area sekitar tapak. angin seperti pagar sementara sekeliling tapak proyek.
Mengendalikan timbulan debu dengan menyiram lahan terbuka secara berkala.
Bongkar/unloading material konstruksi dilakukan sesuai SOP untuk menekan timbulan debu.
Dilakukan induksi kepada pekerja penyiaapan lahan terkait mitigasi terhadap fauna liar.
Tidak berburu fauna darat
Sebelum dilakukan pematangan lahan dilakukan penangkapan jenis- jenis fauna liar yang ditemukan yang tidak bisa pergi keluar tapak kegiatan pematangan lahan untuk selanjutnya di lepas liarkan di lokasi lain yang sesuai.
Sampah berupa biomassa tumbuhan PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pematangan lahan

Tidak ada aliran air yang masuk ke area tapak yang berasal dari luar tapak
Semua aliran air yang keluar dari tapak sudah melalui kolam pengendapan
Saluran drainase dalam kondisi fungsional
Kolam pengendap dalam kondisi bersih dan fungsional
Membuat dan merawat saluran drainase dan kolam pengendap/infiltrasi air hujan
Mengarahkan aliran air dari luar tapak pematangan lahan ke saluran drainase sementara agar tidak masuk ke tapak rencana kegiatan pematangan lahan.
Mengarahkan air limpasan dalam tapak pematangan lahan ke kolam pengendapan sebelum dialirkan Tapak kegiatan pematangan lahan
PT. Hartono Istana Teknologi

Selama kegiatan pematangan lahan Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pematangan lahan Tidak ada keluhan dan protes masyarakat akibat kegiatan pematangan lahan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi

Melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap dampak penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, gangguan lalu-lintas dan perparkiran, serta timbulan limbah padat
Melakukan sosialisasi rencana kegiatan berikut dampak- dampak yang ditimbulkan kepada masy dilakukan secara detail, praktis, sederhana, dan jelas
Sosialisasi rencana kegiatan dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Camat, BPD/tokoh Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus khususnya di sekitar wilayah tapak proyek Selama kegiatan pematangan lahan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pembangunan fisik / konstruksi bangunan Tingkat kebisingan yang dihasilkan alat pengangkut masih di bawah baku mutu yaitu < 70 dBA (untuk Industri dan jasa) dan < 58 dBA (untuk permukiman) menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.Kep 48/MenLH/11/1996
tentang Baku Tingkat
Kebisingan.

Menggunakan peralatan berat tidak bersamaan di lokasi terdekat dengan permukiman
Alat berat masih dalam kondisi baik
Dilakukan pengerjaan pembangunan fasilitas utama dan pendukung sesuai jam kerja (08.00 – 16.00) Lokasi pembangunan fisik/konstruksi bangunan Selama kegiatan pembangunan fisik/konstruksi bangunan berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 13 Peningkatan Getaran

Pembangunan fisik / konstruksi bangunan Tidak terdapat getaran yang membahayakan bangunan sekitar dan tidak menimbulkan kerusakan bangunan

Penggunaan alat berat yang memberikan efek getaran yang masih masuk standar
Tidak melakukan pekerjaan dengan Lokasi pembangunan fisik/konstruksi bangunan

Koordinat Selama kegiatan pembangunan fisik/konstruksi bangunan berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 14 Penurunan kualitas air permukaan

Pembangunan fisik / konstruksi bangunan TSS < 50 mg/L menurut Lampiran VI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Baku Mutu Air Nasional untuk Baku Mutu Air Sungai Dan Sejenisnya

Pembuatan kolam sementara untuk menahan agar sedimen tidak melimpah ke saluran selama musim penghujan
Memberi Batas Pagar sementara sekeliling tapak proyek
Perawatan saluran drainase yang menuju saluran drainase sekitarnya agar tidak terjadi sumbatan.
Lokasi rencana kegiatan dan badan air lingkungan sekitarnya
Air Permukaan Upstream
Air Permukaan Downstream Selama kegiatan Pembangunan fisik / konstruksi bangunan berlangsung
Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 15 Penurunan kuantitas air tanah

Pembangunan fisik / konstruksi bangunan Tidak terjadinya penurunan muka air tanah sumur di tapak kegiatan fisik /

Debit pemompaan harus disesuaikan dengan kapasitas sumur ABT Lokasi tapak kegiatan fisik / konstruksi pengembangan Selama kegiatan fisik / konstruksi pengembangan Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 16 Peningkatan air limpasan

Pembangunan fisik / konstruksi bangunan Tidak terjadinya genangan air dan banjir di tapak pembangunan fisik/konstruksi bangunan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus

Pembuatan saluran drainase yang dapat menampung air limpasan hujan di tapak pembangunan fisik/konstruksi bangunan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus
Pembuatan kolam penampungan air (kolam pengendapan) sebelum di buang ke badan air di tapak pembangunan fisik/konstruksi Lokasi tapak kegiatan penyiapan lahan di tapak rencana kegiatan pembangunan fisik/konstruksi bangunan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus Selama kegiatan pembangunan fisik/konstruksi bangunan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus
Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pembangunan fisik / konstruksi bangunan

Data timbulan sampah domestik dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan dan Kepatuhan terhadap protap yang telah dibuat
Data timbulan limbah padat dianalisis secara deskriptif
Melakukan pemilahan sampah dengan cara sebagai berikut : a) Memilah sampah organik dan an or ganik
b) Memilah sampah organik yang dapat digunakan kembali ( Reuse ) c) Mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos
Mengelola sisa material untuk bisa di manfaatkan kembali atau membuangnya pada tempat yang tidak mengganggu masyarakat
Menempatkan bak sampah di tempat yang mudah di akses dan sesuai ukurannya Lokasi pembangunan fisik/konstruksi bangunan Selama kegiatan pembangunan fisik/konstruksi bangunan berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pembangunan fisik / konstruksi bangunan

Data timbulan limbah B3 dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan
Pemenuhan kepatuhan terhadap protap limbah B3 sesuai peraturan yang berlaku.
Data timbulan limbah padat dianalisis secara deskriptif Pengelolaan Limbah B3 dengan cara

Identifikasi limbah B3
Menyimpan limbah B3 di bangunan TPS B3
Mengemas limbah B3 dengan di beri simbol dan label Limbah B3
Kerjasama dengan pihak ketiga yang berizin dari KLHK

Lokasi pembangunan fisik/konstruksi bangunan Selama kegiatan pembangunan fisik/konstruksi bangunan berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 19 Gangguan flora darat

Pembangunan fisik / konstruksi bangunan

Konsentrasi debu udara ambient memenuhi baku mutu yang berlaku
Mengendalikan timbulan debu dengan menyiram lahan terbuka secara berkala
Area RTH,
Koridor jalan,
lahan parkir terbuka,

Selama kegiatan pembangunan fisik / konstruksi bangunan Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No. Dampak Lingkungan Yang Dikelola Sumber Dampak Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Terbangun RTH dengan perpaduan konsep fungsi ekologis dan estetika.
3. Jenis-jenis pohon penyusun RTH meliputi jenis-jenis tanaman dengan habitus pohon, semak, perdu dan terna.
4. Jenis-jenis tanaman yang ditanam terutama jenis lokal,
5. Terdapat jenis-jenis pohon yang dapat mengundang kehadiran satwa terutama burung, dan sebagian lagi mampu menyerap polutas gas, dan mampu menjerap debu, 6. Jenis flora RTH koridor jalan terdiri dari habitus pohon dengan fungsi utama peneduh, penjerab debu, penyerap polutan gas. 7. Terbangun area parkir terbuka berbasis vegetasi dengan jenis tanaman peneduh, tanaman semak dan terna yang mampu menyerap polutan gas. 2. Bongkar/unloading material konstruksi dilakukan sesuai SOP untuk menekan timbulan debu. 3. Mengkonstruksi RTH sesuai dengan desain yang telah dibuat untuk fungsi ekologis dan estetika dengan Sebagian berupa ragam jenis yang dapat mengundang datangnya satwa terutama burung.
4. Mengkonstruksi RTH koridor jalan, dengan berbagai jenis flora pohon, dengan mempertimbangkan fungsi peneduh, penjerab debu, penyerap polutan gas.
5. Mengkonstruksi lahan parkir bervegetasi dengan jenis tanaman peneduh, tanaman semak dan terna yang mampu menyerap polutan gas. 6. Menanam pohon sepanjang batas dengan area luar (green belt) dengan jenis tanaman yang memiliki karakter

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pembangunan fisik / konstruksi bangunan

Konsentrasi debu udara ambient memenuhi baku mutu yang berlaku
Terdapat ragam jenis tanaman yang disukai burung.
Pencahayaan pada malam hari menggunakan lampu downlight
Dijumpai ragam jenis fauna liar terutama burung
Mengendalikan timbulan debu dengan menyiram lahan terbuka secara berkala.
Bongkar/unloading material konstruksi dilakukan sesuai SOP untuk menekan timbulan debu
Ragam jenis tanaman yang dipilih untuk menyusun RTH sebagian dipilih yang dapat mengundang beragam jenis burung.
Seluruh pencahayaan di RTH dilakukan menggunakan
Area RTH,
Koridor jalan,
lahan parkir terbuka,
Kawasan Perlindungan Setempat seluas 3.114 m2 Selama kegiatan pembangunan fisik / konstruksi bangunan Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pembangunan fisik / konstruksi bangunan Kondisi sanitasi lingkungan yang baik meliputi :

Kondisi air di saluran drainase mengalir dengan lancar.
Tidak ada genangan air.
Kepadatan vektor penyakit (nyamuk, lalat, kecoa, tikus) relatif kecil.
Sampah domestik di TPS tidak menumpuk

Upaya yang harus dilakukan oleh manajemen pabrik adalah

Pengelolaan terhadap genangan air akibat air larian dengan cara pembuatan saluran drainase yang memenuhi standar teknis.
Pengeloaan terhadap timbulan Sampah domestik
Pembuatan MCK sementara sesuai dengan syarat kesehatan,
menggunakan MCK yang ada, atau Lokasi tapak kegiatan
pengembangan Industri Elektronik kudusPT. Hartono Istana Teknologi Kudus Selama kegiatan Pembangunan fisik / konstruksi bangunan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Berlangsung

Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Tingkat kebisingan yang dihasilkan alat pengangkut masih di bawah baku mutu yaitu < 70 dBA (untuk Industri dan jasa) dan <58 dBA (untuk permukiman) menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.Kep 48/MenLH/11/1996
tentang Baku Tingkat
Kebisingan.

Pengelolaan tingkat kebisingan sesuai dengan Persetujuan Teknis
Ada pembatas antara produksi dengan permukiman.
Menanam tanaman berdaun lebar di sekitar pagar
Mesin-mesin dipelihara sesuai dengan jam operasional
Mengikuti Persetujuan Teknis Emisi Gas Buang yang telah disetujui Dinas terkait. Lokasi pabrik HIT dan permukiman terdekat Selama kegiatan operasional berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 2 Timbulan sampah domestik

Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi

Tidak ada sampah yang tercecer
Terkelolanya sampah yang dihasilkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah
Menyediakan tempat sampah yang terpisah sesuai dengan jenisnya organic atau anorganik
Menyediakan TPS
Menyediakan petugas kebersihan di dalam lingkungan pabrik
Melakukan kerjasama dengan DLH Kab. Kudus atau bank sampah.
Melaksanakan pengelolaan sampah domestik merujuk pada perda setempat. Titik penaatan TPS PT. Hartono Istana Teknologi Selama kegiatan operasional berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 3 Timbulan limbah B3

Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi

Tidak ada ceceran limbah padat B3
Tidak ada penumpukan limbah B3 di TPS Limbah B3
Terkelolanya limbah B3 sesuai dengan Rincian Teknis Limbah B3 yag telah disusun.
Pengelolaan Limbah B3 dengan cara
a) Identifikasi limbah B3 b) Menyimpan limbah B3 di bangunan TPS B3
c) Mengemas limbah B3 dengan di beri simbol dan label Limbah B3 d) Kerjasama dengan pihak ketiga yang berizin dari KLHK
Mengelola limbah B3 sesuai dengan Rincian Titik penaatan TPS Limbah B3 PT. Hartono Istana Teknologi Selama kegiatan operasional berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 4 Gangguan terhadap flora darat

Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi

Kualitas udara ambient sesuai baku mutu yang berlaku.
Tidak ada lapisan debu pada permukaan daun.
Tidak ada sampah yang dibakar
Jenis flora dan kelimpahan flora lebih tinggi dari rona awal
RTH terawat
Ragam jenis flora tumbuh dengan baik, kejadian klorosis dan nekrosis rendah (rata- rata <10% tiap tanaman).
Mesin kendaraan yang parkir dan menunggu di dalam area tapak harus dimatikan.
Melakukan pengendalian debu/serbuk gergaji sesuai SOP.
Melakukan pemeliharaan dan perawatan RTH.
Menghindari penggunaan pestisida kimia dalam perawatan RTH, jika tidak memungkinkan gunakan seperlunya, agar tidak meracuni burung dan mematikan banyak serangga yang merupakan makanan burung.
Melakukan monitoring tanaman yang ditanam sepanjang batas lahan (green belt) berdasarkan pertumbuhan,
Area pabrik
Koridor jalan
Area parkir
Area RTH

Selama kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi

Kualitas udara ambient sesuai baku mutu yanag berlaku.
Keragaman dan kelimpahan fauna liar lebih tinggi dari rona awal.
Tidak ada sampah yang dibakar
RTH dalam kondisi terawat
Pencahayaan tidak menggantu fauna nocturnal
Tidak ada aplikasi pestisida dalam merawat RTH.
Mesin kendaraan yang parkir dan menunggu di dalam area tapak harus dimatikan.
Melakukan pengendalian debu/ serbuk gergaji sesuai SOP.
Melakukan pemeliharaan dan perawatan RTH yang meliputi diantaranya mengenai penyapuan, penyiraman, pemupukan, pemangkasan, penyiangan gulma dan pendangiran, pengendalian hama dan penyakit dan penyulaman.
RTH/taman tidak melakukan pencahayaan menggunakan teknik uplighting – untuk menerangi pohon dan
Area pabrik
Koridor jalan
Area parkir
Area RTH

Selama kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Operasional Industri
Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi

Saluran drainase lancar.
TPS sampah domestik tidak menumpuk.
IPAL berfungsi dengan baik dan memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah
Angka kepadatan vektor penyakit adalah sebagai berikut
a) Indek Populasi Lalat <2 ,
b) Indeks populasi kecoa <2 , c) BPP (tikus) <1%,
Angka Bebas jentik >95 %
Pengeloaan terhadap timbulan limbah padat dengan menyediakan tempat khusus TPS limbah padat.
Pembuatan saluran drainase sesuai standar teknis.
Jenis pengelolaan vektor penyakit adalah
a) Vektor lalat adalah dengan pengelolaan sampah dan lingkungan yang bersih
b) Vektor kecoa adalah dengan pengelolaan sanitasi lingkungan yang baik
c) Vektor tikus adalah dengan menjaga kebersihan dan pengelolan sampah d) Vektor nyamuk adalah dengan pembersihan genangan air, program 3 M (menguras, menutup dan mendaur Ulang) Lokasi tapak kegiatan
pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus Selama kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Berlangsung

Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Menggunakan kendaraan dan alat Lokasi tapak proyek PT. Hartono Istana Teknologi, Kudus Sekali selama kegiatan pemeliharaan Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Baku Mutu Udara Ambien berat layak pakai dan lolos uji emisi. 2. Secara rutin membersihkan mobil yang keluar masuk lokasi proyek. 3. Melakukan penyiraman di area proyek pada musim kemarau 4. Mengatur jadwal kerja konstruksi yaitu pukul 08.00 – 16.00. 5. Operasional kendaraan dan alat berat harus sesuai dengan peraturan dan teknis kendaraan. bangunan dan sarana penunjang berlangsung

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 2 Hilangnya matapencaharian

Pemutusan Hubungan Kerja

Hilangnya matapencaharian bagi masyarakat/ penduduk lokal Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus yang bekerja di Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi.
Meningkatnya angka pengangguran terbuka di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong,
Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam proses pemutusan hubungan kerja (PHK)
Memberikan pengetahuan dan/atau pelatihan kepada tenaga kerja yang akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)
Penerapan pemutusan hubungan kerja (PHK) mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus khususnya di sekitar wilayah tapak proyek Selama kegiatan pemutusan hubungan kerja (PHK) berlangsung Pelaksana:
PT. Hartono Istana Teknologi Pengawas:

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Penerima laporan:
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

B. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) No. Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup Jenis Dampak Yang Timbul Indikator / Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan dan Analisis Data Lokasi Pantau Waktu dan Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan Dampak Penting Yang Dipantau (Hasil Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Andal) TAHAP PRA KONSTRUKSI 1 Perubahan persepsi masyarakat

Persepsi masyarakat lebih banyak yang bersifat positif
Dukungan masyarakat terhadap rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Sosialisasi rencana kegiatan Pengumpulan Data: Data sekunder: Data statistik kecamatan dan desa di wilayah studi Data primer: Dilakukan melalui observasi, dan wawancara dengan alat bantu kuesioner
Penentuan Jumlah Sampel (Responden): Menggunakan rumus Slovin dengan margin error 10%.

Analisis Data: Data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif

Permukiman penduduk di Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus khususnya di sekitar wilayah tapak proyek Sekali sebelum sosialisasi kegiatan berlangsung PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus TAHAP KONSTRUKSI 1 Terbukanya kesempatan kerja

Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap minimal 30%
Penerimaan tenaga kerja konstruksi Pengumpulan data
Data primer: Dilakukan melalui observasi, dan Permukiman penduduk di sekitar rencana pengembangan Industri Sekali pada saat kegiatan peneimaan tenaga kerja PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Metode Analisis Data

Data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif
Penerapan yang digunakan untuk mengetahui kesempatan kerja: KKLK = (TKLK : PLK) X 100% Keterangan: KKLK: Kesempatan kerja yang tercipta untuk masyarakat lokal (%) TKLK: Tenaga kerja yang direkrut dari masyarakat lokal (jiwa) Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi, yaitu Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus konstruksi berlangsung Provinsi Jawa Tengah

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap minimal 30%
Tumbuhnya usaha sektor informal yang mendukung rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi.
Pendapatan masyarakat sekitar meningkat Penerimaan tenaga kerja konstruksi Pengumpulan data
Data primer: Dilakukan melalui observasi, dan wawancara dengan alat bantu kuesioner Penentuan Jumlah Sampel (Responden): Menggunakan rumus Slovin dengan margin error 10%.

Metode Analisis Data
Data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif Tingkat pendapatan rumah tangga dihitung dengan rumus: Y = Yp + Yt Keterangan: Y = Pendapatan Yp = Pendapatan tetap Yt = Pendapatan sampingan Tingkat pendapatan tenaga kerja dihitung dengan rumus: Permukiman penduduk di sekitar rencana pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi, yaitu Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus Sekali pada saat kegiatan peneimaan tenaga kerja konstruksi berlangsung PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kadar TSP < 230 μg/Nm3 (saat bekerja) menurut Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Baku Mutu Udara Ambien Mobilisasi peralatan dan material Pengumpulan Data

Metode pengambilan sampel Kualitas Udara Ambien menurut SNI 19- 7119.6-2005.
Metode analisis debu sesuai prosedur SNI 7119-3:2017 untuk lokasi kegiatan dan lingkungan sekitar
Catat debit dan lama pengambilan sampel.
Analisis kadar debu di laboratorium

Analisis Data Data hasil pengukuran dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku dan rona awal

Lokasi kegiatan
Permukiman di lalan lintasan transportasi
(2 sampel)

Satu kali saat kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung

PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tingkat kebisingan lebih rendah dibandingkan dengan baku mutu sesuai peruntukannya (70 dBA) menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.Kep 48/MenLH/11/1996
tentang Baku Tingkat
Kebisingan.
Mobilisasi peralatan dan material Pengumpulan Data: Pengukuran tingkat kebisingan untuk keperluan lingkungan
dilakukan dengan cara sederhana mengacu pada KEP- 48/MENLH/11/1996 atau berdasarkan SNI 8427:2017 Tentang Pengukuran Tingkat Kebisingan Lingkungan, menggunakan sound level meter dilakukan pada filter pembobotan frekuensi A dan diset respon pembobotan waktu pada fast, diukur tingkat tekanan bunyi dB(A) selama 10 menit untuk setiap pengukuran. Pembacaan dilakukan selama 5 detik. Waktu pengukuran dilakukan selama 24 jam (LSM) dengan cara pada siang hari tingkat aktifitas yang paling tinggi selama 16 jam (LS) pada selang waktu 06.00-22.00 dan aktifitas malam hari selama 8 jam (LM) pada selang waktu 22.00- 06.00.

Lokasi kegiatan
Permukiman di lalan lintasan transportasi
(2 sampel)

Satu kali saat kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung.

PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tidak terjadi konflik kecelakaan
Tidak terjadi tundaan dan antrian lalu lintas

Mobilisasi peralatan dan material Pengumpulan data dilakukan dengan survei lalu-lintas, dan pengamatan secara langsung di lapangan Data lalu-lintas dianalisis dengan membandingkan dengan standar MKJI sedangkan data perparkiran dianalisis secara deskriptif kualitatif Jl. Kudus- Kaliwungu/BTS . Kab. Jepara No. Ruas 221-P

Koordinat 6°46'47.24"S 110°47'22.83"E

Selama kegiatan pengangkut peralatan dan
material konstruksi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 1 minggu sekali maupun apabila terjadi kepadatan lalu lintas yang tinggi dipantau secara rutin PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 6 Peningkatan kerusakan jalan

Tidak terjadi kerusakan jalan yang signifikan Mobilisasi peralatan dan material Pengumpulan data tidak kerusakan jalan dilakukan dengan kondisi prasarana jalan. Data kondisi jalan dianalisis dengan membandingkan dengan standar yang ada dari Bina Marga Jl. Kudus- Kaliwungu/BTS . Kab. Jepara No. Ruas 221-P

Koordinat 6°46'47.24"S 110°47'22.83"E

Selama kegiatan konstruksi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 1
bulan sekali
PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

TSS < 50 mg/L menurut Lampiran VI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Baku Mutu Air Nasional untuk Baku Mutu Air Sungai Dan Sejenisnya Pematangan lahan Pengambilan Sampel

Pengukuran kadar padatan tersuspensi dengan pengambilan menggunakan Water Sampler untuk mengambil contoh air sesuai SNI 6989.3-2019.
Analisis kadar padatan tersuspensi di laboratorium.

Analisis Data Hasil pengukuran dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku.

Lokasi kegiatan pematangan lahan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi dan badan air permukaan sekitar
Air Permukaan Upstream
Air Permukaan Downstream

Sekali selama kegiatan pematangan lahan berlangsung
PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 8 Peningkatan Air Limpasan

Tidak terjadi genangan dan banjir di saluran drainase di tapak pematangan lahan rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Pematangan lahan di tapak rencana pengembangan Industri
Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi

Observasi lapangan adanya genangan/ banjir pada saat kegiatan pematangan lahan di rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana
Lokasi tapak kegiatan berlangsung di tapak pematangan lahan rencana kegiatan pengembang Setipa 6 bulan sekali selama tahap konstruksi pematangan lahan berlangsung di tapak kegiatan pengembangan PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No. Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup Jenis Dampak Yang Timbul Indikator / Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan dan Analisis Data Lokasi Pantau Waktu dan Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan Teknologi, Kudus dan drainase kota
serta badan air penerima
Teknologi, Kudus terutama pada
musim penghujan. 2. Mengukur debit air di setiap saluran drainase yang ada di tapak pembangunan rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi, Kudus 3. Pemeliharaan saluran air hujan dan saluran drainase area di tapak kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi, Kudus
an Industri
Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi, Kudus
2. Saluran drainase kota
3. Badan air penerima Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi, Kudus

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Kabupaten Kudus 9 Penurunan kualitas udara (debu)

Metode pengambilan sampel Kualitas Udara Ambien menurut SNI 19- 7119.6-2005.
Metode analisis debu sesuai prosedur SNI 7119-3:2017 untuk lokasi kegiatan dan lingkungan sekitar
Catat debit dan lama pengambilan sampel (periode 8 jam).

Lokasi kegiatan
Permukiman sekitarnya (2 sampel)

Sekali selama kegiatan pembangunan fisik / konstruksi bangunan berlangsung PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH)
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Analisis Data Data hasil pengukuran dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku dan rona awal Kabupaten Kudus
10 Penurunan kenyamanan masyarakat

Tidak ada atau sedikit terjadi keluhan masyarakat terhadap kegiatan konstruksi pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi

Pembangunan fisik/ konstruksi bangunan Pengumpulan Data: Data primer: Dilakukan melalui observasi, dan wawancara dengan alat bantu kuesioner
Penentuan Jumlah Sampel (Responden): Menggunakan rumus Slovin dengan margin error 10%.

Analisis Data: Data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif Permukiman penduduk di sekitar rencana pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi, yaitu Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus Selama kegiatan pembangunan fisik/ konstruksi bangunan berlangsung dengan frekuensi 6 bulan sekali PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 11 Perubahan persepsi masyarakat

Persepsi masyarakat lebih banyak yang bersifat positif
Masyarakat lebih banyak yang setuju Pembangunan fisik/ konstruksi bangunan Pengumpulan Data: Data sekunder: Data statistik kecamatan dan kelurahan di wilayah studi Data primer: Dilakukan melalui observasi, dan Permukiman penduduk di sekitar rencana pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi, yaitu Selama kegiatan pembangunan fisik/ konstruksi bangunan berlangsung dengan PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Analisis Data: Data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus frekuensi 6 bulan sekali

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 12 Prevalensi penyakit (ISPA karena debu)

Indikator: Kondisi gangguan kesehatan (ISPA,

Parameter: Kadar TSP < 230 μg/Nm3 (saat bekerja) menurut Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan fisik / konstruksi bangunan Pengumpulan Data: 1) Emisi udara dan debu, akibat kegiatan kontruksi
2) Data Dinas kesehatan terkait populasi masyarakat beresiko ISPA

Analisis Data: Udara disampling dengan alat Impinger selanjutnya dianalisis di laboratorium. Data- data kualitas udara selanjutnya dibandingkan dengan baku mutu kualitas Lokasi tapak kegiatan
pengembangan Industri
Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus Sekali setiap 3 bulan selama
kegiatan konstruksi pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap minimal 30%
Adanya matapencaharian bagi masyarakat/ penduduk lokal
Masyarakat sekitar merasa puas dengan masalah ketenagakerjaan local Penerimaan Karyawan operasi Pengumpulan data
Data primer: Dilakukan melalui observasi, dan wawancara dengan alat bantu kuesioner Penentuan Jumlah Sampel (Responden): Menggunakan rumus Slovin dengan margin error 10%.

Metode Analisis Data
Data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif Penerapan yang digunakan untuk mengetahui kesempatan kerja: Permukiman penduduk di sekitar rencana pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi, yaitu Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus Selama kegiatan penerimaan karyawan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung dengan frekuensi 6 bulan sekali PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap minimal 30%
Adanya matapencaharia n bagi masyarakat / penduduk lokal desa Mijen, desa Kedungdowo dan desa Gamong Kecamatan Kaliwungi, Kabupaten Kudus
Berkurangnya angka pengangguran di Penerimaan Karyawan operasi Pengumpulan Data: Data sekunder: Data statistik kecamatan dan desa di wilayah studi Data primer: Dilakukan melalui observasi, dan wawancara dengan alat bantu kuesioner
Penentuan Jumlah Sampel (Responden): Menggunakan rumus Slovin dengan margin error 10%. Analisis Data: Data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan Permukiman penduduk di sekitar rencana pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi, yaitu Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus Selama kegiatan penerimaan karyawan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung dengan frekuensi 6 bulan sekali PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap minimal 30%
Adanya matapencaharian bagi masyarakat/ penduduk lokal
Masyarakat sekitar merasa puas dengan masalah ketenagakerjaan local
Tumbuhnya usaha sektor informal yang mendukung kegiatan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi.
Pendapatan masyarakat sekitar meningkat Penerimaan Karyawan operasi

Pengumpulan Data: Data sekunder: Data statistik kecamatan dan desa di wilayah studi Data primer: Dilakukan melalui observasi, dan wawancara dengan alat bantu kuesioner
Penentuan Jumlah Sampel (Responden): Menggunakan rumus Slovin dengan margin error 10%. Analisis Data: Data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif Permukiman penduduk di sekitar rencana pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi, yaitu Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus Selama kegiatan penerimaan karyawan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung dengan frekuensi 6 bulan sekali PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Partikulat
Sulfur Dioksida (SO2)
Nitrogen Dioksida (NO2)
Opasitas
Emisi Boiler saat operasional

Metode Pengumpulan data. Pengambilan sampel menurut prosedur yang berlaku:

Partikulat : SNI 19- 7117.17.2009
Sulfur Dioksida (SO2) : WI-(ID)-[EHS]-LA- 117 (Electrochemical)
Nitrogen Dioksida (NO2): WI-(ID)-[EHS]- LA-117 (Electrochemical)
Opasitas : SNI 19- 7117.11-2005 Analisis Data: Hasil analisis dibandingkan dengan baku mutu apakah sudah melebihi baku mutu atau belum. Cerobong boiler :
Boiler 1 6°46'55.35"S, 110°47'5.72"T
Boiler 2 6°46'55.48"S, 110°47'5.64"T Setiap 6 bulan sekali PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus

Nitrogen Oksida (NOX)
Karbon Monoksida (CO)
Total Partikulat
Sulfur Dioksida (SO2)
Emisi Genset saat operasional Metode Pengumpulan data. Pengambilan sampel menurut prosedur yang berlaku:
Nitrogen Oksida (NOX): WI-(ID)-[EHS]- LA-117 (Electrochemical)
Karbon Monoksida (CO)
Total Partikulat: SNI 19-7117.17.2009
Cerobong genset
Genset 1 6°46'48.00"S, 110°47'6.00"T
Genset 2 6°46'48.08"S, 110°47'5.96"T
Genset 3 6°46'48.17"S, 110°47'5.92"T
Genset 4 6°46'48.24"S, Setiap akumulatif operasional 1000 jam Manual PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Parameter SO2
NO2
CO
Oksidan
TSP
PM2,5
NH3
H2S
Ambien saat operasional Pengumpulan data. Pengambilan sampel menurut prosedur yang berlaku:

SO2 : SNI 7119- 7:2017,
CO : SNl 18- 7119.10-2011,
NO2 : SNI 7119- 2:2017,
O3 : SNI 7119- 8:2017,
TSP : SNI 7119- 3:2017,
Pb : SNI 7119-4- 2017,
Amoniak (NH3) : SNI 19-7119.1-2005,
Hidrogen Sulfida (H2S) : IK-PR 6.4-19.

Analisis kadar polutan di laboratorium

U1-Ambien Upwind Belakang Gedung Speaker
(6°46'43"S, 110°47'10"E)
U2-Ambien Depan Bulog (6°47'0"S, 110°47'27"E)
U3-Ambien Pos Induk Sidorekso (6°46'47"S, 110°47'21"E)
U4-Ambien Downwind PT.HIT
6°46'54.50"S, 110°47'10.09"T

Setiap 6 bulan sekali PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tidak terjadi penurunan muka air tanah sumur ABT pada operasional rencana kegiatan pengembangan Industri
Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus
Operasional di rencana kegiatan pengembangan Industri
Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus

Pengecekan pencatatan penggunaan air tanah untuk kebutuhan air operasional rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus
Pengukuran muka air tanah sumur pantau di tapak operasional rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus
Sumur produksi untuk memenuhi kebutuhan air rencana operasional rencana kegiatan pengembanga n Industri
Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus
Sumur pantau di tapak operasional rencana kegiatan pengembanga n Industri
Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus 6 bulan sekali selama Operasional
Berlangsung di rencana kegiatan pengembangan Industri
Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 6 Peningkatan Air Limpasan / Potensi
Tidak terjadi genangan dan banjir di tapak Operasional pengembangan Industri

Observasi lapangan adanya genangan/ banjir rencana
Lokasi tapak kegiatan operasional Setiap 6 bulan sekali selama tahap PT. Hartono

Dinas Lingkungan Hidup dan
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

operasional rencana kegiatan pengembangan Industri
Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus dan saluran drainase kota dan badan air penerima
Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi kudus 2. Mengukur debit air di rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus setiap saluran drainase yang ada
3. Pemeliharaan saluran air hujan dan saluran rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi kudus rencana kegiatan pengembanga n Industri
Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus berlangsung 2. Saluran drainase di rencana kegiatan pengembanga n Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi kudus 3. Saluran drainase kota
4. Badan air penerima operasinal
rencana kegiatan pengembangan Industri
Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus berlangsung Istana Teknologi

Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 7 Gangguan lalu lintas

Tidak terjadi antrian dan tundaan perjalanan kendaraan
Tidak terjadi kecelakaan

Operasional Industri
Elektronik PT.Hartono Istana Teknologi Pengumpulan data dilakukan dengan survei lalu-lintas, dan pengamatan secara langsung di lapangan Data lalu-lintas dianalisis dengan membandingkan dengan standar MKJI sedangkan data perparkiran dianalisis Jl. Kudus- Kaliwungu/BTS . Kab. Jepara No. Ruas 221-P Koordinat 6°46'47.24"S 110°47'22.83"E

Selama kegiatan pengangkut peralatan dan
material konstruksi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6 minggu sekali PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penyediaan kapasitas parkir yang memenuhi kebutuhan parkir yang ada Operasional Industri
Elektronik PT.Hartono Istana Teknologi

Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan dan dokumentasi dengan menghitung kendaraan parkir, dan masuk/keluar arae parkir
Analisis data dilakukan dengan analisis akumulasi parkir dan indeks parkir Tapak Lahan PT. Hartono Istana Teknologi dan Ruas jalan R Agil Kusumadya - Mijen 6°47'20.24"S 110°47'28.46"E Selama operasional PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 9 Peningkatan kerusakan jalan

Tidak terjadi kerusakan jalan yang signifikan Operasional Industri
Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Pengumpulan data tidak kerusakan jalan dilakukan dengan kondisi prasarana jalan. Data kondisi jalan dianalisis dengan membandingkan dengan standar yang ada dari Bina Marga Jl. Kudus- Kaliwungu/BTS . Kab. Jepara No. Ruas 221-P

Koordinat 6°46'47.24"S 110°47'22.83"E

Selama operasional PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 3 bulan sekali PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tumbuhnya usaha sektor informal yang mendukung kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Pengumpulan Data: Data sekunder: Data statistik kecamatan dan desa di wilayah studi Data primer: Dilakukan melalui observasi, dan wawancara dengan alat bantu kuesioner
Penentuan Jumlah Sampel (Responden): Menggunakan rumus Slovin dengan margin error 10%. Analisis Data: Data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif Penerapan yang digunakan untuk mengetahui peluang usaha: ΔU = (Ub : Ue) x 100% Keterangan: Ub: Banyak usaha baru karena adanya proyek
Permukiman penduduk di sekitar rencana pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi, yaitu Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus Selama kegiatan operasional Industri Elektronik PT.Hartono Istana Teknologi berlangsung dengan frekuensi 6 bulan sekali PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tidak ada atau sedikit terjadi keluhan masyarakat terhadap kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi

Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Pengumpulan Data: Data primer: Dilakukan melalui observasi, dan wawancara dengan alat bantu kuesioner
Penentuan Jumlah Sampel (Responden): Menggunakan rumus Slovin dengan margin error 10%. Analisis Data: Data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif Permukiman penduduk di sekitar rencana pengembangan Industri Elektronik PT.Hartono Istana Teknologi, yaitu Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus Selama kegiatan operasional Industri Elektronik PT.Hartono Istana Teknologi berlangsung dengan frekuensi 6 bulan sekali PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 12 Perubahan persepsi masyarakat

Persepsi masyarakat lebih banyak yang bersifat positif
Masyarakat lebih banyak yang setuju dengan kegiatan operasional Industri Elektronik Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Pengumpulan Data: Data sekunder: Data statistik kecamatan dan desa di wilayah studi Data primer: Dilakukan melalui observasi, dan wawancara dengan alat bantu kuesioner
Penentuan Jumlah Sampel (Responden): Menggunakan rumus Permukiman penduduk di sekitar rencana pengembangan Industri Elektronik PT.Hartono Istana Teknologi, yaitu Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso Selama kegiatan operasional Industri Elektronik PT.Hartono Istana Teknologi berlangsung dengan frekuensi 6 bulan sekali PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indikator: Kondisi gangguan kesehatan (ISPA,
Parameter: Kadar TSP < 230 μg/Nm3 (saat bekerja) menurut Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Baku Mutu Udara Ambien Operasional Industri
Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Pengumpulan Data:
Emisi udara dan debu, akibat kegiatan kontruksi
Data Dinas kesehatan terkait populasi masyarakat beresiko ISPA Analisis Data: Udara disampling dengan alat Impinger selanjutnya dianalisis di laboratorium. Data- data kualitas udara selanjutnya dibandingkan dengan baku mutu kualitas udara ambien menurut Lampiran VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Lokasi tapak kegiatan
pengembangan Industri
Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus Sekali setiap 6 bulan selama
kegiatan Operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penyediaan kapasitas parkir yang memenuhi kebutuhan parkir yang ada Mobilisasi peralatan dan material

Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan dan dokumentasi dengan menghitung kendaraan parkir, dan masuk/keluar arae parkir
Analisis data dilakukan dengan analisis akumulasi parkir dan indeks parkir Tapak Lahan PT. Hartono Istana Teknologi dan Ruas jalan R Agil Kusumadya - Mijen 6°47'20.24"S 110°47'28.46"E Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan konstruksi PT.Hartono Istana Teknologi berlangsung dengan frekuensi pemantauan 1 bulan sekali PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 2 Gangguan kenyamanan

Tidak ada atau sedikit terjadi keluhan masyarakat terhadap kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi

Mobilisasi peralatan dan material konstruksi
Pengumpulan Data: Data primer: Dilakukan melalui observasi, dan wawancara dengan alat bantu kuesioner
Penentuan Jumlah Sampel (Responden): Menggunakan rumus Slovin dengan margin error 10%. Analisis Data: Data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui Permukiman penduduk di sekitar rencana pengembangan Industri Elektronik PT.Hartono Istana Teknologi, yaitu Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Sekali pada saat kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung
PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH)
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Persepsi masyarakat lebih banyak yang bersifat positif
Masyarakat lebih banyak yang setuju dengan kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Mobilisasi peralatan dan material konstruksi
Pengumpulan Data: Data sekunder: Data statistik kecamatan dan desa di wilayah studi Data primer: Dilakukan melalui observasi, dan wawancara dengan alat bantu kuesioner
Penentuan Jumlah Sampel (Responden): Menggunakan rumus Slovin dengan margin error 10%. Analisis Data: Data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif Permukiman penduduk di sekitar rencana pengembangan Industri Elektronik PT.Hartono Istana Teknologi, yaitu Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus Sekali pada saat kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi pengembangan Industri Elektronik PT.Hartono Istana Teknologi berlangsung
PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 4 Penurunan kualitas udara (debu)

Parameter TSP
(<230 μg/Nm3) 5 menurut PP No. 22 tahun 2021 tentang PPPLH untuk Baku Mutu Udara Ambien (Lampiran VII).

Pematangan lahan Pengumpulan Data

Metode pengambilan sampel Kualitas Udara Ambien menurut SNI 19- 7119.6-2005.
Metode analisis debu sesuai prosedur SNI 7119-3:2017 untuk

Lokasi kegiatan pematangan lahan
Permukiman di lalan lintasan transportasi
(2 sampel)

Satu kali saat kegiatan pematangan lahan berlangsung.

PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Kabupaten Kudus 5 Peninkatan kebisingan

Tingkat kebisingan lebih rendah dibandingkan dengan baku mutu sesuai peruntukannya (70 dBA) menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.Kep 48/MenLH/11/1996
tentang Baku Tingkat
Kebisingan.
Pematangan lahan Pengumpulan Data: Pengukuran tingkat kebisingan untuk keperluan lingkungan
dilakukan dengan cara sederhana mengacu pada KEP- 48/MENLH/11/1996 atau berdasarkan SNI 8427:2017 Tentang Pengukuran Tingkat Kebisingan Lingkungan , menggunakan sound level meter dilakukan pada filter pembobotan frekuensi A dan diset respon pembobotan waktu pada fast, diukur tingkat tekanan bunyi dB(A) selama 10 menit untuk setiap pengukuran. Pembacaan dilakukan selama 5 detik. Waktu pengukuran dilakukan

Lokasi kegiatan
Permukiman di lalan lintasan transportasi
(2 sampel)

Satu kali saat kegiatan pematangan lahan berlangsung.

PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tidak ada sampah yang tercecer yang menurunkan estetika Pematangan lahan

Data timbulan limbah padat dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan dan Kepatuhan terhadap protap yang telah dibuat
Pemilahan sampah domestik
Data timbulan limbah padat dianalisis secara deskriptif Lokasi TPS sampah PT. Hartono Istana Teknologi Setiap 6 bulan sekali PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indikator

Pemenuhan alokasi RTH
Ketersediaan Desain RTH fungsi ekologis
Area parkir bervegetasi
Roadmap bantuan bibit penghijauan

Parameter

Luas total RTH, lokasi RTH
Fungsi RTH dalam desain
Fungsi lahan parkir terbuka sebagai RTH.
Roadmap bibit bantuan penghijauan
selama 5 tahun
Jenis dan jumlah bantuan bibit tanaman penghijauan
Pematangan lahan . Pengumpulan Data:
Data alokasi RTH diperoleh dengan metode observasi dokumen layout penggunaan lahan, diamati luasan alokasi RTH dan sebaran/lokasi-lokasi RTH di area tapak
Data Ketersediaan Desain RTH diperoleh dengan metode observasi dokumen Desain RTH
Data area parkir bervegetasi diperoleh dengan metode observasi dokumen desain area parkir
dengan konsep area bervegetasi.
Roadmap penyediaan bibit bantuan penghijauan
diperoleh dengan metode observasi dokumen.
Jenis dan jumlah bantuan bibit tanaman penghijauan
diperoleh dengan metode observasi dokumen

Analisis Data:

Area pengembanga n Hartono Istana Teknologi
Area PT. Hartono Istana Teknologi
Selama kegiatan pematangan lahan berlangsung dengan frekuensi 2 kali, salah satunya adalah pada akhir tahap pematangan lahan. PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Data hasil observasi luas total RTH dianalisis secara deskriptif terkait dengan pemenuhan atau penaatan luas minimal RTH 10%.
Data desain RTH dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana perancangan RTH dan fungsionalitas dari RTH yang dirancang tersebut dengan indicator fungsi utama untuk fungsi ekologis dan juga fungsi estetika.
Dokumen Roadmap penyediaan bibit bantuan penghijauan dianalisis secara deskriptif terkait tahapan perencanaan selama 5 tahun dilakukannya penyediaan bibit, lokasi pembibitan atau sumber bibitnya serta rencana lokasi dan atau mitra kegiatannya.
Jenis dan jumlah tanaman penghijauan
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indikator

Pemilihan ragam flora dalam desain RTH sesuai untuk fungsi utama ekologis
Lapisan debu pada permukaan daun.
Kegiatan anthopogenik sekitar

Parameter

Jenis-jenis flora dalam desain RTH
Ketebalan lapisan debu pada daun Pematangan lahan Metode Pengumpulan data
Pengumpulan data Jenis-jenis tanaman yang dipilih yang akan ditanam di RTH dilakukan dengan metode observasi pada desain masing- masing tipe RTH/taman yang dibuat..
Data terjadinya pengendapan debu pada permukaan daun diambil dengan metode observasi visual secara kualitatif. Pengambilan data dilakukan terhadap semua jenis flora.
PT Hartono Istana Teknologi
Area sekitar tapak PT. Hartono Istana Teknologi hingga sejauh 100 m dari batas tapak.

Selama kegiatan pematangan lahan berlangsung dengan frekuensi 2 kali, salah satunya adalah pada akhir tahap pematangan lahan. PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Selain lapisan debu juga dilakukan pengamatan visual kondisi pertumbuhan dan kondisi fisik bagian- bagian flora. 3) Data kegiatan anthopogenik yang ada disekitar tapak kegiatan dikumpulkan dengan metode observasi lapangan dan dokumentasi fotografi. Dicatat bentuk kegiatan, intensitas kegiatan dan jarak nya dari tapak kegiatan, serta potensi penghasilan debu.

Analisis Data

Data jenis-jenis flora dianalisis secara deskriptif untuk kekayaan jenis pada berbagai perawakan/habitus (pohon, semak, perdu dan terna), nilai kelokalan dan fungsi ekologi
(pengatur iklim mikro, peneduh, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indikator

Kegiatan pengelolaan fauna liar
Kegiatan pengeloaan debu
Konsentrasi debu udara ambient sesuai baku mutu
Tidak ada kegiatan pembakaran sampah
Pengelolaan pencahayan di Pematangan lahan Metode pengumpulan data
Data kegiatan pengelolaan fauna liar dikumpulkan dengan metode observasi lapangan dan wawancara dengan pekerja konstruksi terkait dengan induksi mitigasi terhadap fauna liar ke para pekerja konstruksi.
Data ada tidaknya kegiatan Penangkapan atau
Tapak kegiatan PT. Hartono Istana Teknologi
Sekitar tapak kegiatan PT. Hartono Istana Teknologi hingga sejauh 100m dari batas tapak. Selama kegiatan pematangan lahan berlangsung dengan frekuensi 2 kali, salah satunya adalah pada akhir tahap pematangan lahan. PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Parameter

Kegiatan induksi mitigasi fauna liar
Kegiatan penangkapan fauna liar
Pengelolaan sampah
Konsentrasi debu udara ambient
Pencahayaan di area tapak
Kegiatan anhtopogenik di sekitar tapak kegiatan
Ragam jenis burung

berburu fauna darat dikumpulkan dengan metode wawancara terhadap para pekerja konstruksi. 3) Data kegiatan pengelolaan sampah dikumpulkan dengan metode observasi lapangan dan wawancara terhadap para pekerja konstruksi. Dicatat apakah apakah ada pembakaran sampah atau tidak serta bentuk pengelolaan sampah yang dilakukan. 4) Data konsentrasi debu ambient dikumpulkan dari hasil pemantauan konsnetrasi debu udara ambient. 5) Data pencahayaan di area tapak dikumpulkan dengan metode observasi lapangan. Diamati tipe pencahayaan/arah pencahayaan dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Data kegiatan pengelolaan fauna liar dianalisis secara deskriptif, terutama terkait dengan kegiatan induksi mitigasi fauna liar pada pekerja.
Data ada tidaknya kegiatan penangkapan atau Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No. Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup Jenis Dampak Yang Timbul Indikator / Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan dan Analisis Data Lokasi Pantau Waktu dan Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan berburu fauna dianalisis secara deskriptif 3) Data kegiatan pengelolaan sampah dianalisis secara deskriptif terutama terkait dengan ada tidaknya kegiatan pembakaran sampah dan dampaknya terhadap fauna liar. 4) Data konsentrasi debu dianalisis secara deskriptif terkait dgan dampaknya terhadap fauna darat terutama burung. 5) Data pencahayaan pada malam hari diananlsis secara deskriptif dampaknya terhadap fauna nocturnal. 6) Data kegiatan anthropogenik di sekitar tapak dianalisis potensi dampaknya terhadap fauna liar terutama burung. 7) Data ragam jenis burung dianalisis kekayaan spesiesnya dengan metode Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indikator

Kondisi saluran drainase
Kondisi kolam pengendap
Pemadatan lahan Parameter

Total padatan tersuspensi (TSS)
Kebersihan dan fungsionalitas saluran drainase
Kebersihan dan fungsionalitas kolam pengendap

Pematangan lahan Pengumpulan Data:

Data pengelolaan air hujan yang berasal dari tapak pengembangan dikumpulkan menggunakan metode observasi dan dokumentasi lapangan. Pengamatan dilakukan terhadap kondisi, kebersihan, fungsionalitas dan arah aliran saluran drainase, serta kondisi kolam pengendap, sistem kerjanya dan arah alirannya.
Data kegiatan pengelolaan terjadinya erosi melalui pemadatan tanah dipeoleh melalui observasi dan dokumentasi lapangan.
Data konsentrasi TSS air limpasan yang keluar dari
Saluran drainase di area pengembangan dan sekitarya
Kolam pengendap sementara Selama kegiatan pematangan lahan berlangsung dengan frekuensi 2 kali, salah satunya adalah pada akhir tahap pematangan lahan. PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Analisis Data:

Data pengelolaan air hujan yang berasal dari tapak pengembangan dianalisis secara deskriptif terkait dengan sistem drainase yang meliputi fungsionalitas dan arah aliran yang mencegah masuknya air limpasan ke dalam tapak pengembangan dari luar tapak pengembangan, dan mengalirkan air limpasan dari tapak pengembangan pada saat hujan menuju kolam pengendap sementara . Kondisi dan fungsionalitas kolam pengendap air limpasan yang membawa material Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tidak ada atau sedikit terjadi keluhan masyarakat terhadap kegiatan penyiapan lahan

Pematangan lahan Pengumpulan Data: Data primer: Dilakukan melalui observasi, dan wawancara dengan alat bantu kuesioner
Penentuan Jumlah Sampel (Responden): Menggunakan rumus Slovin dengan margin error 10%. Analisis Data: Data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang Permukiman penduduk di sekitar rencana pengembangan Industri Elektronik PT.Hartono Istana Teknologi, yaitu Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus Sekali pada saat kegiatan pematangan lahan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung
PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH)
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tingkat kebisingan masih di bawah nilai ambang batas sesuai peruntukannya (70 dBA) menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.Kep 48/MenLH/11/1996
tentang Baku Tingkat
Kebisingan Pembangunan fisik / konstruksi bangunan Pengumpulan Data: Pengukuran tingkat kebisingan untuk keperluan lingkungan
dilakukan dengan cara sederhana mengacu pada KEP- 48/MENLH/11/1996 atau berdasarkan SNI 8427:2017 Tentang Pengukuran Tingkat Kebisingan Lingkungan, menggunakan sound level meter dilakukan pada filter pembobotan frekuensi A dan diset respon pembobotan waktu pada fast, diukur tingkat tekanan bunyi dB(A) selama 10 menit untuk setiap pengukuran. Pembacaan dilakukan selama 5 detik. Waktu pengukuran dilakukan selama 24 jam (LSM) dengan cara pada siang hari tingkat aktifitas yang paling tinggi selama 16 jam (LS) pada selang waktu 06.00- 22.00 dan aktifitas malam hari selama 8

Lokasi kegiatan
Permukiman sekitarnya (2 sampel)

Sekali selama kegiatan Pembangunan fisik / konstruksi bangunan berlangsung PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tidak terganggu kenyamanan warga sekitar Tidak terdapat kerusakan bangunan yang signifikan Pembangunan fisik / konstruksi bangunan

Pengumpulan data dengan pengukuran getaran di lapangan
Menghitung nilai getaran untuk kenyamanan /kesehatan dan kerusakan bangunan merujuk Kepmen LH 49 tahun 1996
Melakukan identifikasi kerusakan bangunan sekitar dan melakukan analisis deskripsi terkait kerusakan bangunan tersebut Lokasi pembangunan fisik/ konstruksi bangunan

Koordinat 6°46'48.63"S 110°47'2.08") Dilakukan pada saat kegiatan Pembangunan fisik / konstruksi bangunan dengan frekuensi 1 (satu) bulan sekali PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 14 Penurunan kualitas air permukaan

Konsentrasi parameter air limbah domestik tidak melebihi baku mutu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Pembangunan fisik / konstruksi bangunan Pengumpulan data. Pengambilan parameter kualitas air sesuai dengan prosedur yang berlaku : TSS : SNI 6989.3-2019, pH : SNI 6989.11-2019, BOD : Drainase lingkungan PT. Hartono Istana Teknologi Setiap bulan sekali selama kegiatan pembangunan fisik / konstruksi PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

bangunan berlangsung.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 15 Peurunan kuantitas air tanah

Tidak terjadi penurunan muka air tanah sumur ABT pada saat kegiatan pembangunan fisik/konstruksi pengembangan Industri
Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus
Pembangunan fisik / konstruksi bangunan

Pengecekan pencatatan penggunaan air tanah untuk kebutuhan air pembangunan fisik/konstruksi pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus
Pengukuran muka air tanah sumur pantau di tapak pembangunan fisik/konstruksi pengembangan Industri Elektronik
Sumur produksi untuk memenuhi kebutuhan air rencana pembangunan fisik/ konstruksi
pengembangan Industri
Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus
Sumur pantau di tapak kegiatan pengembangan 6 bulan sekali selama kegiatan konstruksi pengembangan Industri
Elektronik PT.Hartono Istana Teknologi Kudus PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tidak terjadi genangan dan banjir di saluran drainase di tapak kegiatan konstruksi pengembangan Industri
Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi, Kudus dan drainase kota
serta badan air penerima
Kegiatan pembangunan fisik / konstruksi pengembangan Industri
Elektronik PT.Hartono Istana Teknologi

Observasi lapangan adanya genangan/ banjir pada saat kegiatan pembangunan fisik / konstruksi pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi, Kudus terutama pada
musim penghujan.
Mengukur debit air di setiap saluran drainase yang ada di tapak kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi, Kudus
Pemeliharaan saluran air hujan dan saluran drainase area di tapak kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi, Kudus
Lokasi tapak kegiatan pembangunan fisik / konstruksi pengembanga n Industri
Elektronik PT.Hartono Istana Teknologi, Kudus
Saluran drainase kota
Badan air penerima Setipa 6 bulan sekali selama tahap konstruksi berlangsung di tapak kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi, Kudus PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tidak ada sampah yang tercecer yang menurunkan estetika Pembangunan fisik / konstruksi bangunan

Data timbulan limbah padat dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan dan Kepatuhan terhadap protap yang telah dibuat
Data timbulan limbah padat dianalisis secara deskriptif
Timbulan sampah padat dipantau ketersediaan tempat sampah dan dipantau jumlah timbulan sampah Lokasi TPS sampah PT. Hartono Istana Teknologi Setiap 6 bulan sekali PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 18 Timbulan limbah B3

Tidak ada ceceran limbah padat B3
Tidak ada penumpukan limbah B3 di TPS Limbah B3
Terkelolanya limbah B3 sesuai dengan paraturan perundangan yang berlaku (Lampiran IX Peraturan Pemerintah Pembangunan fisik / konstruksi bangunan
Data timbulan limbah B3 dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan ditambahkan dengan pencatatan di log book
Pemenuhan kepatuhan terhadap protap limbah B3 sesuai peraturan yang berlaku. TPS atau area limbah B3 di PT. Hartono Istana Teknologi Setiap 6 bulan sekali PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH)
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indikator

Kualitas udara ambient memenuhi baku mutu.
Terbangun RTH dengan perpaduan konsep fungsi ekologis dan estetika.
Ragam habitus flora penyusin RTH meliputi
habitus pohon, semak, perdu dan terna. Pembangunan fisik / konstruksi bangunan Metode pengumpulan data
Data pengelolaan timbulam debu
dikumpulkan dengan metode observasi lapangan dan dokumentasi fotografis, sedangkan data konsentrasi debu ambient diperoleh dari data pemantauan kualitas udara ambient.

Area sekitar tapak kegiatan sejauh hingga 100 m.
Area RTH
Koridor jalan,
lahan parkir terbuka,
Koridor sepanjang tembok pembatas denagn area luar Selama kegiatan konstruksi berlangsung dengan frekuensi 2 kali.salah satunya pada tahap akhir konstruksi. PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kualitas udara ambient dengan parameter kunci konsentrasi debu.
Tipe RTH
Habitus ragam jenis flora penyusun RTH
Ragam jenis flora lokal
Fungsi ekologis ragam flora (menarik/disuk ai burung, habitat bagi ragam biota, menyerap polutan gas, menjerap debu).
Koridor penghubung antar RTH
Data lapisan debu pada permukaan tanaman dikumpulkan dengan metode observasi secara visual kualitatif. Dilakukan pengamatan secara visual adanya lapisan debu pada permukaan daun.
Data konstruksi RTH dikumpulkan dengan metode observasi dan inventarisasi dan dokumentasi fotografis.. Dicatat lokasi, luas, tipe/jenis RTH,
Data jenis-jenis flora diperoleh melalui metode obsevasi lapangan dengan teknis inventarisasi dan dokumentasi fotografis., diidentifikasi jenis- jenis flora, habitusnya, tingkat pertumbuhannya dan kondisi pertumbuhannya serta kelimpahannya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Data kualitas udara ambient, terutama konsnetrasi debu dianalisis secara deskriptif kaitannya dengan pengaruhnya terhadap flora data.
Data luas RTH dan tipe/jenis RTH dianalisis secara deskriptif terkait dengan penaatan luas RTH minimal 10 % luas total area. Tipe RTH dianalisis secara deskriptif untuk RTH taman, RTH koridor jalan, RTH lahan parkir terbuka, RTH koridor sepanjang tembok pembatas tapak dengan area luar. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indikator

Kualitas udara ambient memenuhi baku mutu.
Jenis flora yang disukai burung
Pencahayaan tidak mengganggu fauna nocturnal
Keterjumpaan dengan ragam fauna darat terutama burung.

Parameter

Ragam dan kelimpahan Pembangunan fisik / konstruksi bangunan

Data pengelolaan timbulam debu dikumpulkan dengan metode observasi lapangan dan dokumentasi fotografis, sedangkan data konsentrasi debu ambient diperoleh dari data pemantauan kualitas udara ambient.
Data jenis-jenis flora diperoleh melalui metode obsevasi lapangan dengan Teknik inventarisasi
Area sekitar tapak hingga sejauh 100 m dari batas tapak kegiatan.
Area RTH
Koridor jalan,
lahan parkir terbuka,
Koridor sepanjang tembok pembatas denagn area luar.

Selama kegiatan konstruksi berlangsung dengan frekuensi 2 kali. PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No. Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup Jenis Dampak Yang Timbul Indikator / Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan dan Analisis Data Lokasi Pantau Waktu dan Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan jenis flora yang disukai burung. 2) Jenis pencahayaan 3) Konsentrasi debu udara ambient 4) Ragam jenis fauna darat terutama burung. dan dokumentasi fotografis. 3. Data pencahayaan di area tapak kegiatan dikumpulkan menggunakan metode observasi lapangan. Dilakukan pengamatan, pencatatan dan dokumentasi fotografis ragam jenis pencahayaan yang ada. 4. Data ragam jenis fauna liar dikumpulkan dengan metode koleksi bebas. Ragam jenis faun aliar meliputi kelas mamalia, aves, reptilia, amfibi dan serangga serta kelas- kelas lain yang dijumpai.

Analisis data

Data ragam jenis tanaman yang dipilih untuk menyusun RTH dianalisis secara deskriptif terkait dengan jenis-jenis yang dapat Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No. Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup Jenis Dampak Yang Timbul Indikator / Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan dan Analisis Data Lokasi Pantau Waktu dan Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan mengundang beragam jenis burung dan potensi habiat bari ragam jenis fauna liar. 2. Data kegiatan pengelolaan debu dianalisis secara deskriptif, sedangkan data konsentrasi debu udara ambient dianalisis secara deskriptif terkait dengan dampaknya terhadap fauana liar. 3. Data pencahayaan di RTH dianalisis secara deskirptif
apakah hanya mengggunakan jenis-jenis pencahayan downlight (pencahayaan ke bawah), atau ada yang menggunakan uplight (pencahayaan ke atas), selanjutnya dianalisis apakah menimbulkan glare effect dan bagaimana efek penggunaan pencahayaan yang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Ragam jenis fauna darat dianalisis kekayaan spesies menggunakan indeks kekayaan spesies menggunakan indeks kakayaan spesies Margalef dan statsus konservasi perlindungan (PP No 7/1999 dan Perm LHK P.106/2018) dan kelangkaannya (Daftar merah IUCN) 21 Penurunan sanitasi lingkungan
Kepadatan lalat, nyamuk, kecoa dan tikus.
Kecukupan sarana BAB, tidak ada genangan air.
Tandon air sesuai air sesuai syarat kesehatan.
Tempat sampat sesuai syarat kesehatan dan memenuhi estetika
lingkungan
Ketentuan tentang
Pembangun an fisik / konstruksi bangunan
Timbulan limbah padat, Buang Air Besar (BAB) pekerja kegiatan, dan genangan air

Pengumpulan data sanitasi lingkungan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner

Data sanitasi lingkungan dianalisis
secara deskriptif kualitatif Lokasi tapak kegiatan
pengembangan Industri
Elektronik PT.Hartono Istana Teknologi Kudus Sekali setiap 3 bulan selama
kegiatan Pembangunan fisik/ kontruksi bangunan pengembangan Industri Elektronik PT.Hartono Istana Teknologi berlangsung PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tidak melebihi baku tingkat kebisingan siang- malam menurut Kep/MENLH/48/1 996 untuk permukiman 55 +3 dBA Operasional Industri
Elektronik PT.Hartono Istana Teknologi Pengumpulan Data: Pengukuran tingkat kebisingan untuk keperluan lingkungan
dilakukan dengan cara sederhana mengacu pada KEP- 48/MENLH/11/1996 atau berdasarkan SNI 8427:2017 Tentang Pengukuran Tingkat Kebisingan Lingkungan , menggunakan sound

B1-Area Pabrik 7°33'14.1"S, 110°38'43.7"E
B2- Permukiman Penduduk Timur Laut 7°33'15.66"S, 110°38'56.81"E
B3- Permukiman Penduduk Sekali setiap enam bulan selama kegiatan operasional berlangsung PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No. Dampak Lingkungan Yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup Jenis Dampak Yang Timbul Indikator / Parameter Sumber Dampak Metode Pengumpulan dan Analisis Data Lokasi Pantau Waktu dan Frekuensi Pelaksana Pengawas Penerima Laporan level meter dilakukan pada filter pembobotan frekuensi A dan diset respon pembobotan waktu pada fast, diukur tingkat tekanan bunyi dB(A) selama 10 menit untuk setiap pengukuran. Pembacaan dilakukan selama 5 detik. Waktu pengukuran dilakukan selama 24 jam (LSM) dengan cara pada siang hari tingkat aktifitas yang paling tinggi selama 16 jam (LS) pada selang waktu 06.00- 22.00 dan aktifitas malam hari selama 8 jam (LM) pada selang waktu 22.00-06.00. Analisis Data Data Tingkat kebisingan siang-malam dibandingkan dgn baku tingkat kebisingan menurut pada KEP- 48/MENLH/11/1996 untuk permukiman
Selatan- Barat daya 7°33'1.53"S, 110°38'31.65"E

Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
2 Timbulan sampah domestik

Tidak ada sampah yang tercecer
Terkelolanya sampah yang dihasilkan Operasional Industri
Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi
Data timbulan limbah padat dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung di Lokasi TPS sampah PT. Hartono Istana Teknologi Setiap 6 bulan sekali PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 3 Timbulan limbah B3

Tidak ada ceceran limbah padat B3
Tidak ada penumpukan limbah B3 di TPS Limbah B3
Terkelolanya limbah B3 sesuai dengan paraturan perundangan yang berlaku (Lampiran IX Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Operasional Industri
Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi
Data timbulan limbah B3 dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan
Pemenuhan kepatuhan terhadap protap limbah B3 sesuai peraturan yang berlaku.
Data timbulan limbah padat dianalisis secara deskriptif TPS atau area limbah B3 di PT. Hartono Istana Teknologi Setiap 6 bulan sekali PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indikator

Kualitas udara ambient memenuhi baku mutu.
Lapisan debu pada permukaan daun
Keragaman dan kelimpahan flora lebih tinggi dari rona awal
RTH terawat
Ragam jenis flora tumbuh dengan baik.

Parameter Operasional PT. Hartono Istana Teknologi

Data lapisan debu dikumpulkan secara visual dengan metode observasi lapangan dan dokumentasi fotografis. Pengamatan dilakukan pada setiap jenis flora pada jaraj hingga 100 m dari batas tapak kegiatan
Data kualitas udara ambient diperoleh dari data hasil pemantauan kualitas udara ambient di dalam
Area RTH
Koridor jalan,
lahan parkir terbuka,
Koridor sepanjang tembok pembatas denagn area luar.
Area sekitar tapak hingga sejauh 100m dari batas tapak kegiatan. Selama kegiatan operasional dengan frekuensi 6 bulan sekali PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kualitas udara ambient
Lapisan debu permukaan daun.Jenis-jenis flora
Kelimpahan dan kekayaan jenis flora
Kebersihan, kerapihan dan jumlah flora yang dibiarkan mati.
Pertumbuhan dan kondisi fisik flora (kejadian klorosis, nekrosis dan kriting). dan di luar tapak operasional
Data jenis-jenis flora diperoleh melalui metode obsevasi lapangan dengan teknik inventarisasi. diidentifikasi jenis- jenis flora, habitusnya, tingkat pertumbuhannya dan kondisi pertumbuhannya serta kelimpahannya, dilakukan pengamatan secara visual dan pencatatan kejadian klorosis, nekrosis dan kriting.
Data kondisi RTH dikumpulkan dengan metode observasi lapangan dan dokumentasi fotografis, dilakukan pencatatan kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan, kondisi kebersihan, kerapihan dan kejadian flora yang dibiarkan mati.
Data kegiatan antropogenik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Analisis Data

Data ragam jenis flora dianalisis kekayaan spesies, jumlah jenis yang mampu mengundang burung, serta kesesuaian dengan fungsi masing- masing tipe RTH/taman.
Data kondisi pertumbuhan dan kondisi fisik flora (klorosi, nekrosis dan kriitng) dianalisis secara deskriptif. Dihitung prosentase kejadiannya pada setiap jenis flora dan jarak lokasi kejadiannya dari batas tapak kegaitan.
Data lapisan debu dianalisis secara deskritif . Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indikator

RTH terawat
Tidak ada gangguan terhadap fauna yang berasal dari pencahayaan
Kualitas udara memenuhi baku muut
Dijumpai ragam jenis fauna liar

Parameter

Kebersihan, kerapihan dan jumlah flora yang dibiarkan mati.
Tipe pencahayaan Operasional PT. Hartono Istana Teknologi Pengumpulan data
Data kondisi RTH dikumpulkan dengan metode observasi lapangan dan dokumentasi fotografis, dilakukan pencatatan kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan, kondisi kebersihan, kerapihan dan kejadian flora yang dibiarkan mati
Data pencahayaan di area tapak kegiatan dikumpulkan menggunakan metode observasi lapangan. Dilakukan pengamatan, pencatatan dan

Area RTH
Koridor jalan,
lahan parkir terbuka,
Koridor sepanjang tembok pembatas denagn area luar.
Area sekitar tapak hingga sejauh 100m dari batas tapak kegiatan. Selama kegiatan operasional dengan frekuensi 1 tahun sekali PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dokumentasi fotografis ragam jenis pencahayaan yang ada. 3) Data lapisan debu dikumpulkan secara visual dengan metode observasi lapangan dan dokumentasi fotografis. Pengamatan dilakukan pada setiap jenis flora pada jaraj hingga 100 m dari batas tapak kegiatan 4) Data kualitas udara ambient diperoleh dari data hasil pemantauan kualitas udara ambient di dalam dan di luar tapak operasional. 5) Data kegiatan antropogenik disekitar tapak kegiatan dikumpulkan denhan metode observasi lapangan 6) Pengumpulan data Jenis-jenis fauna darat dan kelimpahannya Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Data kondisi RTH dianalisis secara deskriptif terkait dengan fungsionalitasnya sebagai habiat bagi ragam jenis fauna darat tertama burung.
Data pencahayaan dianalisis secara deskriptif terkait dengan jenis- jenis/tipe pencahayaan yang ada dan efeknya terhadap fauna noktural.
Data kualitas udara dianalisis secara deskriptif terkait dengan efeknya terhadap ragam jenis fauna liar dan juga dianalisis Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Saluran drainase
limbah padat. di TPS
Genangan air
Angka penyakit yang di sebabkan oleh vektor seperti Demam berdarah dengue (DBD ) , Timbulan limbah padat, timbulan limbah cair genangan air, dari air larian akibat kegiatan operasional
Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Pengumpulan data
Pengumpulan data sanitasi lingkungan dilakukan dengan cara observasi, pemeriksaan laboratorium lingkungan dan wawancara menggunakan kuesioner

Analisis data
Lokasi tapak kegiatan
pengembangan Industri
Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus Sekali setiap 6 bulan selama
kegiatan operasional Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi berlangsung PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Data sanitasi lingkungan dianalisis
secara deskriptif kualitatif Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
TAHAP PASCA OPERASI 1 Penurunan kualitas udara (debu) Konsentrasi TSP
yang diukur lebih kecil dibandingkan Pembongkaran pabrik Pengumpulan Data

Pengambilan sampel debu dengan

Lokasi kegiatan Sekali selama kegiatan Pemeliharaan PT. Hartono

Dinas Lingkungan Hidup dan
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dengan TSP menurut baku mutu Lampiran VII PP No. 22 tahun 2021 tentang PPPLH (230 μg/Nm3). menggunakan High Volume Air Sampler untuk lokasi kegiatan dan lingkungan sekitar sesuai SNI 7119- 3:2017. 2) Analisis kadar debu (partikulat) di laboratorium Analisis Data Hasil pengukuran dibandingkan dengan baku mutu 2. Permukiman sekitarnya wilayah studi (2 sampel)

bangunan dan sarana penunjang berlangsung Istana Teknologi

Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus 2 Hilangnya matapencaharia n

Peningkatan angka pengangguran terbuka di wilayah studi
Hilangnya
matapencaharia n bagi masyarakat / penduduk lokal
Pemutusan Hubungan Kerja

Pengumpulan data
Data primer: Dilakukan melalui observasi, dan wawancara dengan alat bantu kuesioner Penentuan Jumlah Sampel (Responden): Menggunakan rumus Slovin dengan margin error 10%. Metode Analisis Data
Data hasil pemantauan yang telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui kecenderungan tentang parameter lingkungan dengan menggunakan analisis deskriptif Penerapan yang digunakan untuk Permukiman penduduk di sekitar rencana pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi, yaitu Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus Sekali pada saat kegiatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berlangsung PT. Hartono Istana Teknologi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus
Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah
Bupati Kudus Up. Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI ttd Salinan sesuai dengan aslinya ${jabatan_pengirim},
${ttd_pengirim}
${nama_pengirim} Pembina Utama Muda NIP. ${nip_pengirim}
Haerudin, S.H., M.H. Kepala Biro Hukum 197007291996031001 ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI ELEKTRONIK PT HARTONO ISTANA TEKNOLOGI DI KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Pendekatan Teknologi Pendekatan teknologi dilakukan dengan menerapkan teknologi yang ekonomis, tepat guna dan berhasil guna sesuai dengan karakteristik dampak yang timbul dalam upaya meminimalkan dampak negatif. Secara ringkas, contoh-contoh upaya pendekatan teknologi terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan adalah sebagai berikut:

Tidak melebihi tonase truk (tidak Over Dimension Over Load/ ODOL);
Ban truk ke luar proyek dalam kondisi bersih;
Secara rutin membersihkan mobil yang keluar masuk lokasi proyek;
Truk pengangkut lolos uji emisi;
Bak Truk pengangkut material ditutup dengan terpal;
Membersihkan material yang tercecer di jalan;
Truk pengangkut lolos uji kir;
Alat pengangkut menggunakan knalpot standard;
Pengaturan pengangkutan tidak beriringan lebih dari dua alat pengangkut;
Dilakukan pengangkutan sesuai jam kerja (08.00 – 16.00);
Adanya petugas pengatur lalu lintas dan keselamatan jalan;
Pemilihan rute angkutan material dan peralatan diusahakan ada pengawalan ketat di dalam pengaturan arus lalu lintas;
Penggunaan dengan kendaraan truk besar seperti tronton maupun Trailler sedapat mungkin dilakukan pada malam hari diatas pukul 22.00 WIB s/d 04.00 WIB dan wajib melakukan ijin dispensasi jalan;
Penggunaan angkutan berat yang di lewatkan pada akses jalan utama (Jl. Kudus-Kaliwungu/BTS. Kab. Jepara No. Ruas 221) serta diangkut dengan alat angkut khusus (seft loader truck) dan pergerakan angkutan berat ini dihindari pada jam-jam padat (diutamakan malam hari antara pukul 22.00 WIB s/d 04.00 WIB);
Tidak melakukan perjalanan pengiriman material secara beriring iringan dengan jarak angkutan material satu dengan yang lainnya berdekatan, sehingga untuk menghindari kondisi tersebut wajib membuat jadwal pelaksananaan pengangkutan rutinitas harian;
Di dalam pengaturan waktu angkutan material dan peralatan hendaknya memperhatikan kondisi kepadatan lalu lintas sekitar. Disarankan untuk angkutan material dan alat berat beroperasi saat malam hari dan/atau 100.3.3.1/172 TAHUN 2025 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pada saat lalu lintas tidak padat (sepi), serta memperhatikan jam pengangkutan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten kudus; 17. Adanya pembagian waktu angkutan pekerja konstruksi yaitu pada pukul 08.00 WIB s/d pukul 08.30 WIB dimana jam tersebut arus kendaraan tidak padat serta tidak bersamaan dengan waktu pergantian shift pekerja operasional (diarahkan pukul 07.00 WIB s/d 08.00 WIB) dan material/peralatan angkutan konstruksi. Pada saat istrirahat diharapkan pekerja konstruksi tidak keluar lokasi kecuali ijin/alasan tertentu serta pada jam istrirahat tersebut. Kondisi saat pulang pekerja di jadwalkan sekitar pukul 17.00 WIB s/d 18.00 WIB sehingga tidak bersamaan dengan pergantian shift pekerja operasional dan angkutan material konstruksi. pengaturan ini untuk adanya jeda waktu antara tenaga kerja konstruksi dan tenaga kerja operasional; 18. Memberikan informasi dan pekerja pengawasan untuk mengamankan rute mulai dari Akses masuk. Pemasangan rambu-rambu ini sesuai dengan persyaratan keselamatan (K3) yang berlaku. Pemasangan lampu warning light dan pemberian informasi peringatan “Hati-hati, banyak keluar masuk kendaraan proyek”; 19. Melakukan perbaikan jalan dengan segera yang diakibatkan dari kegiatan konstruksi ; 20. Pemilihan tipe/jenis kendaraan yang sesuai kelas jalan yang ada; 21. Kapasitas pengangkutan sesuai dengan JBI dan JBB yang diijinkan didalam KIR; 22. Pembuatan kolam sementara untuk menahan agar sedimen tidak melimpah ke saluran selama musim penghujan;
23. Memberi Batas Pagar sementara sekeliling tapak proyek; 24. Perawatan saluran drainase yang menuju saluran drainase sekitarnya agar tidak terjadi sumbatan; 25. Melakukan penyiraman di area proyek pada musim kemarau; 26. Pembatasan jam kerja, jangan bekerja pada malam hari (maksimum jam 21.00), kecuali untuk pekerjaan pengecoran yang bersifat menerus; 27. Debit pemompaan harus disesuaikan dengan kapsitas sumur ABT rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus;
28. Pencatatan debit pemompaan setiap hari dalam penurapan air tanah pada sumur ABT; 29. Pembuatan Sumur Pantau di lokasi Tapak kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus; 30. Pembuatan kolam/tandon air penampungan air hujan di rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus; 31. Pembuatan Sumur Resapan dan Biopori di rencana kegiatan pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi Kudus; 32. Adanya petugas yang membantu kelancaran lalu lintas kendaraan dan keselamatan jalan. Petugas diletakan pada titik akses baik akses pekerja, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

akses kendaraaan barang maupun akses parkir sepeda motor; 33. Peningkatan layanan petugas dengan menempatkan petugas pengatur lalu lintas untuk pengaturan kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan jalan;
34. Adanya petugas yang membantu menyeberangkan jalan; 35. Adanya area penempatan ruang untuk antar jemput karyawan; 36. Pengaturan jam kerja karyawan dengan mengatur jam pergantian shift tidak pada jam padat serta menyesuaikan jam perhantian shift Industri sekitarnya agar tidak menumpuk dengan tidak berbarengan jam pergantian shift seperti Industri sekitar; 37. Akses masuk dan keluar dipisahkan antara akses pekerja dengan angkutan barang, meskipun terdapat akses menuju ke kantor yang wajib menggunakan akses angkutan barang;
38. Untuk lebar akses utama pekerja operasional (orang) mencapai 8 meter dengan radius tikung minimal 6 meter (R.6);
39. Akses masuk dan keluar angkutan barang. pada sirkulasi ini yang kemungkinan jenis kendaraan yang digunakan sampai dengan ukuran jenis tronton maupun trailler dengan MST 10 ton dan berat isi yang diijinkan mencapai 20-30 ton. Rencana lebar total akses 14 meter dengan dibagi antara akses masuk dan keluar kendaraan barang masing-masing 7 meter dengan menggunakan pembagi marka. Sedangkan untuk radius putar minimal 12 m (R.12); 40. pengaturan waktu perkerja di lakukan dengan berdasarkan pembagian shift pada saat pergantian pada saat jam lalu lintas tidak padat / jenuh serta kegiatan Industri lain tidak bersamaan bergantian shift. Selain itu penggantian shift tersebut dibagi lagi per gelombang yang dapat dilakukan pembagian berdasarkan divisi maupun bidang dan sebagainya; 41. Untuk pengaturan waktu kendaraan barang diatur sedemikian rupa untuk menghindari pada saat jam padat/sibuk dan pergantian shift pekerja. Kendaraan pengangkut bahan baku dan produk sebaiknya pengunakan sistem penjadwalan (time table) apabila dimungkinkan penggunaan pengiriman maupun tanpa penjawalan namun perlu memperhatikan kondisi lalu lintas yang ada; 42. Untuk kendaraan truk pada jam pergantian shift tidak diperkenankan terdapat mobilisasi (sirkulasi) baik di dalam maupun diluar Industri. Untuk itu mengingat ritasi dan frekuensi kendaraan truk perharinya relative cukup tinggi dengan pertimbangan aspek keselamatan dibuat time table keluar masuk truk tidak pada zona jam pergantian shift, sehingga tidak terdapat gesekan konflik kendaraan truk dengan kendaraan perkerja; 43. Khusus kendaraan operasional dan kendaraan tamu tidak diatur waktu pergerakkannya, namun tetap diatur diijinkan masuk ke area tapak kegiatan pada saat tidak terdapat lintas kendaraan pengangkut barang (bahan baku maupun produk), hal ini dengan kendaraan tersebut wajib lapor pada pos sekurity terlebih dahulu;
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Beberapa perlengkapan jalan direncanakan baik berupa rambu, marka dan fasilitas pengaman jalan. Adapun penempatan fasilitas rambu dan marka;
Adanya penempatan parkir untuk khusus karyawan/pegawai yang dipisahkan dengan area parkir tamu;
Adanya penambahan kapasitas ruang parkir karyawan yang mencukupi untuk dapat menampung parkir penambahan jumlah karyawan pengembangan PT. Hartono Istana Teknologi yang signifikan;
Adanya penambahan kapasitas ruang parkir karyawan yang mencukupi untuk dapat menampung parkir penambahan jumlah karyawan pengembangan PT. Hartono Istana Teknologi yang signifikan. Penyediaan fasilitas parkir ini minimal wajib dapat menampung sebanyak 75 SRP mobil, 2075 SRP sepeda motor dan 330 SRP truk sesuai perencanaan maupun hasil perhitungan kebutuhan parkir minimal;
Adanya himbauan kebijakan dari PT. Hartono Istana Teknologi terkait pelarangan untuk tidak memarkirkan kendaraan terkait operasional dibahu/tepi ruas Jl. Kudus-Kaliwungu/BTS. Kab. Jepara No. Ruas 221, meskipun kondisi di lapangan terdapat kegiatan parkir bahu/tepi jalan;
Adanya larangan berhenti/parkir di sepanjang jalur sirkulasi di dalam tapak PT. Hartono Istana Teknologi kecuali pada titik yang telah ditentukan sebagai pelataran parkir baik orang maupun barang;
Opimalisasi/ memaksimalkan penggunaan parkir internal pada lahan tapak kegiatan PT Hartono Istana Teknologi;
Meningkatkan parkir vertikal dengan sistem double decker untuk parkir sepeda motor maupun adanya pemanfaatan teknologi untuk penerapan parkir terutama parkir sepeda motor dengan system parkir bertingkat untuk hemat lahan;
Mengalokasikan lahan untuk RTH seluas minimal 10 %;
Mendesain RTH dengan konsep utama fungsi ekologis yang dipadukan dengan estetika;
Batas tapak rencana pengembangan dengan lahan di luar tapak ditanami dengan jenis tanaman bambu dengan pola tanam rapat;
Mendesain area parkir berbasis vegetasi termasuk sebagian dalam bentuk grass block;
Membuat dan melaksanakan roadmap penyediaan bantuan bibit tanaman penghijauan untuk kegiatan penghijauan di luar tapak setara dengan 30 % luas lahan pengembangan selama 5 tahun;
Melakukan pemilahan sampah dengan cara sebagai berikut : a) Memilah sampah organik dan an or ganik
b) Memilah sampah organik yang dapat digunakan kembali ( Reuse ) c) Mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos
d) Mengelola sisa material untuk bisa di manfaatkan kembali atau membuangnya pada tempat yang tidak mengganggu masyarakat
Menempatkan bak sampah di tempat yang mudah di akses dan sesuai ukurannya; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Menempelkan slogan agar membuang sampah pada tempatnya;
Tidak membakar sampah di lokasi kegiatan;
Pengelolaan Limbah B3 dengan cara:
a) Identifikasi limbah B3;
b) Menyimpan limbah B3 di bangunan TPS B3;
c) Mengemas limbah B3 dengan di beri simbol dan label Limbah B3.
Ketentuan tentang pengelolaan limbah padat, limbah cair dan vektor penyakit sesuai standar kesehatan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
Pemenuhan kesehatan lingkungan berkaitan dengan sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) untuk pemenuhan peraturan Pemenkes No 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

B. Pendekatan Sosial-Ekonomi: Pendekatan sosial ekonomi adalah langkah-langkah yang akan ditempuh oleh PT. Hartono Istana Teknologi. untuk mengelola dampak terhadap lingkungan melalui tindakan yang berdasarkan atas interaksi sosial dan bantuan peran pemerintah yang meliputi:

Memprioritaskan tenaga kerja lokal minimal 30%, sesuai dengan bidang keahlian dan jumlah kebutuhan untuk bekerja;
Memberikan informasi yang jelas tentang rencana kegiatan kepada masyarakat sekitar;
Meminimalkan/ memfasilitasi PKL yang ada sehingga tidak mengganggu jalan;
Memberi ruang kesempatan berusaha di sektor informal bagi masyarakat sekitar;
Penerapan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Antar Waktu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
Penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus tahun berjalan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan harapan masyarakat;
Membuka Pos Layanan Pengaduan yang praktis dan jelas untuk menindak lanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat akibat kegiatan konstruksi pengembangan Industri Elektronik PT. Hartono Istana Teknologi;
Melakukan sosialisasi sebelum kegiatan pembangunan fisik/ konstruksi pengembangan Industri PT. Hartono Istana Teknologi berikut dampak- dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat sekitar dilakukan secara detail, praktis, sederhana, dan jelas;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penerapan pemutusan hubungan kerja (PHK) mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Antar Waktu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

C. Pendekatan Institusi: Pendekatan institusi adalah mekanisme kelembagaan yang dilakukan oleh PT. Hartono Istana Teknologi. dalam upaya menanggulangi dampak lingkungan hidup yang meliputi:

Bekerjasama dengan pemerintah Desa Kaliwungu, Desa Sidorekso dan Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus dalam rekruitmen tenaga kerja;
Melakukan kerjasama dengan pemerintah Kelurahan dan instansi terkait dalam proses penerimaan tenaga kerja lokal melalui leaflet dan/atau pengumuman;
Karyawan/pekerja dikutkan dalam program BPJS ketenagakerjaan;
Wajib mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan;
Melakukan kerjasama dengan PKPLH Kab. Kudus atau bank sampah;
Kerjasama dengan pihak ketiga yang berizin dari KLHK;
Membangun sinergitas dengan pemerintah dan masyarakat peduli lingkungan melalui bantuan bibit tanaman untuk kegiatan penghijauan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI Salinan sesuai dengan aslinya ${jabatan_pengirim},
${ttd_pengirim}
${nama_pengirim} Pembina Utama Muda NIP. ${nip_pengirim}
ttd Haerudin, S.H., M.H. Kepala Biro Hukum 197007291996031001 ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI ELEKTRONIK PT HARTONO ISTANA TEKNOLOGI DI KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK PEMANFAATAN APLIKASI KE TANAH SEBAGAI PENYIRAMAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI

A. Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

Deskripsi a. Jenis dan Kapasitas Usaha dan/atau Kegiatan

Kegiatan Utama PT. Hartono Istana Teknologi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik dengan kapasitas produksi sebagaimana tabel berikut : Tabel 1. Kapasitas Produksi No. Produk Jumlah Total
(Unit/Tahun) 1 Perekam, Penerima dan Pengganda Audio Video 438.000
8 Mobil Listrik 5.000 9 Karoseri Kendaraan Bermotor Listrik 5.000
Kegiatan Penunjang a) Kegiatan perkantoran. Jumlah karyawan 6.067 orang b) Kegiatan kantin yang dilengkapi dengan dapur c) Kegiatan musholla d) Kegiatan pencucian kendaraan untuk 40 truk dan 10 minibus per hari e) Kegiatan penyiraman RTH f) Kegiatan pengolahan air minum

b. Kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang menghasilkan air limbah

Kegiatan utama :
Kegiatan painting (spraybooth), blowdown boiler dan wetscrubber. Air limbah dari kegiatan utama akan diolah di Wastewater Treatment Plant (WWTP) dan dimanfaatkan kembali sepenuhnya (recycle 100%).

Motor Listrik 2 Perangkat Audio 2.409.000
3 Televisi 438.000 4 Baterai Sel 320.000
5 Baterai Kendaraan Bermotor Listrik 320.000
6 Sepeda Motor Listrik 320.000
7 Komponen dan Suku Cadang Sepeda 320.000 10 Komponen dan Suku Cadang Mobil Listrik 5.000
100.3.3.1/172 TAHUN 2025 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kegiatan Penunjang Kegiatan toilet, kantin (memasak dan cuci alat makan), musholla, backwash WTP dan pencucian kendaraan. Air limbah dari kegiatan penunjang akan diolah pada Sewage Treatment Plant (STP) dan dimanfaatkan kembali untuk cuci kendaraan, make up wet scrubber, spraybooth dan boiler, serta penyiraman RTH.

c. Rona Awal
Tinggi muka air tanah dan permeabilitas tanah Muka air tanah PT. Hartono Istana Teknologi terdapat pada kedalaman 15-20 m dengan permeabilitas 56,4 cm/jam.

d. Neraca air
Gambar 1. Neraca Air Tahap Operasional Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 2. Neraca Air STP 1

Gambar 3. Neraca Air STP 2

Baku Mutu Air Limbah a. Air Limbah

Parameter dan Kadar Parameter Air Limbah Tabel 2. Parameter dan Kadar Parameter Air Limbah No . Parameter Baku Mutu Satuan 1 pH 6-9

2 TSS 30 mg/L 3 COD 80 mg/L 4 BOD5 12 mg/L 5 Minyak lemak 10 mg/L 6 Fecal Coliform 200 MPN/100ml 7 Residual Klorin 1 mg/L

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Debit dan/atau Volume Air Limbah yang akan diaplikasikan Tabel 3. Debit dan/atau Volume Air Limbah Yang Akan Diaplikasikan Sumber air untuk penyiraman Debit effluen air limbah yang dihasilkan (m3/hari) Debit effluen air limbah yang digunakan untuk proses produksi (m3/hari)
Debit effluen air limbah yang digunakan untuk pencucian kendaraan (m3/hari) Debit air limbah yang diaplikasikan untuk penyiraman tanaman (m3/hari) IPAL Domestik 141,19 Wet scrubber 3,75 20 80,68 Spray booth 9,4 Feed water boiler 27,3 6 Total
141,19 40,51 20 80,68 141,19

b. Air Tanah

Parameter dan Kadar Air Tanah
Parameter kualitas air tanah yang dipantau mengikuti mutu air limbah yang dimanfaatkan, mengacu pada hasil laboratorium berdasarkan rona awal dan kriteria kecenderungan mengacu tabel 4 berikut : Tabel 4. Parameter dan Kadar Air Tanah NO Parameter Satuan Kadar Maksimum 1 pH

Kadar maksimum mengikuti kecenderungan hasil pemantauan kualitas air tanah sebelum kegiatan berjalan minimal 3x pengujian sebagai rona awal
2 TSS mg/L 3 COD mg/L 4 BOD5 mg/L 5 Minyak dan lemak mg/L 6 Fecal Coliform MPN/100ml 7 Residual Klorin mg/L Pengambilan sampel kualitas air tanah untuk data rona awal dilaksanakan setelah pembuatan sumur pantau

Baku Kerusakan Tanah di Lahan Kering Kriteria baku mutu mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Lampiran I huruf B Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa di Lahan Kering, sebagai berikut: Tabel 5. Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa di Lahan Kering No. Parameter Ambang Kritis 1 Ketebalan solum < 20 cm 2 Kebatuan permukaan

40 % 3 Komposisi fraksi <18%koloid; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No. Parameter Ambang Kritis

80% pasir kuarsitik 4 Berat isi 1.4 g/cm3 5 Porositas total <30%; >70% 6 Derajat pelulusan air <0.7 cm/jam 8 cm/jam 7 pH <4.5; >8.5 8 DHL 4 mS/cm 9 Redoks <200 mV 10 Jumlah mikroba < 102 cfu/g tanah

c. Dosis, Rotasi dan Frekuensi Pengaliran Air Limbah Tabel 6. Dosis, Rotasi dan Frekuensi Pengaliran Air Limbah pada Musim Hujan Sumber air olahan Debit air limbah (m3/ hari) Dosis (lt/m2 /kali) Lokasi area pemanfaatan Luas Area Pemanfaatan (m2) Debit (m3/ hari) Metode pemanfaatan Rotasi dan Frekuensi penyira- man (kali/ hari) Jam Penyiraman STP 1 dan 2 80,68 1,76 RTH Selatan 1 6°46'47.01"S 110°46'53.99”T 2.497,05 4,41 Penyiraman otomatis dengan sprinkler

1 07.00 WIB RTH Selatan 2 6°46'56.10"S 110°47'7.25”T 8.114,3

14,32 RTH Timur 6°46'49.10"S 110°47'16.86”T 11.421,64 20,15 RTH Utara 1 6°46'39.65"S 110°47'10.66”T 7.655,59

13,51 RTH Utara 2 6°46'39.13"S 110°47'2.54”T 16.036,42

28,30 Total 80,68

45.725 80,68

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 7. Dosis, Rotasi dan Frekuensi Pengaliran Air Limbah pada Musim Kemarau Sumber air olahan Debit air limbah (m3/ hari) Dosis (lt/m2 /kali) Lokasi area pemanfaatan Luas Area Peman- faatan (m2) Debit (m3/ hari) Metode peman faatan Rotasi dan Frekuensi penyira- man (kali/ hari) Jam penyiraman STP 1 dan 2 80,68 0,88 RTH Selatan 1 6°46'47.01"S 110°46'53.99”T 2.497,05 4,41 Penyira man otomatis dengan springkler

2 07.00 WIB dan 16.00 WIB atau pada kondisi tidak hujan RTH Selatan 2 6°46'56.10"S 110°47'7.25”T 8.114,3

14,32 RTH Timur 6°46'49.10"S 110°47'16.86”T 11.421,64 20,15 RTH Utara 1 6°46'39.65"S 110°47'10.66”T 7.655,59

13,51 RTH Utara 2 6°46'39.13"S 110°47'2.54”T 16.036,42

28,30 Total 80,68

45.725 80,68

Desain Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Diagram alir pengolahan air limbah secara keseluruhan dijelaskan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4. Diagram Alir Pengelolaan Air Limbah Keseluruhan

100.3.3.172 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

a. Sewage Treatment Plant (STP 1) Kapasitas 90 m3/hari

Proses Pengolahan Air Limbah

Gambar 5. Diagram Alir STP 1

Mekanisme, Teknologi Pemanfaatan Air Limbah dan Kriteria Desain
a) Unit Pre Treatment − Septic Tank Lumpur tinja = 30 liter/orang/tahun Debit air limbah = 20 liter/orang/hari Periode pengurasan = 2 tahun *SNI 2398:2017 Jumlah tenaga kerja yang terlingkup STP 1 = 3.303 orang Volume air tangki = 20 liter/orang/hari x 3.033 orang x 2 hari = 121,32 m3 Volume bebas = 0,2 x 121,32 m3 = 24,264 m3 Volume lumpur = 30 liter/orang/tahun x 3.033 orang x 1 tahun = 181,98 m3 Volume septic tank = 121,32 + 24,264 + 181,98 = 327,565 Total lokasi toilet 15 titik maka kebutuhan septic tank yaitu 22 m3 per titik Desain: Tangki FRP kapasitas 22 m3 Diameter = 2,4 m; panjang 5 m − Grease Trap – (Kantin 1) Debit kantin = 2,5 liter/orang/hari Debit harian = 3.033 orang x 2,5 liter/orang/hari = 7,58 m3/hari 100.3.3.1172 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Waktu operasional = 4 jam Debit per jam = 1,9 m3/jam Debit per menit = 31,6 liter/menit = 0,031 m3/menit Peak 4x = 126 liter/menit Waktu tinggal = 30 menit
Desain: Volume = 126 liter/menit : 30 menit = 3.780 liter = 3,78 m3 Jumlah bak = 3 unit Tinggi eff = 80 cm; panjang = 125 cm; lebar = 125 cm
Tinggi total = tinggi + freeboard 25 cm = 105 cm Volume eff total = 1.250 liter x 3 bak = 3,75 m3 − Sump Pit Volume
: 1,5 – 2 m3 Q Pompa
: 18 m3/jam
H pompa : 11-15 m b) STP 1 Debit total 90 m3/hari Waktu operasional 24 jam/hari Debit rata-rata = 3,75 m3/jam Debit puncak (3x) = 11,25 m3/jam Konsentrasi BOD = ± 300 mg/l Konsentrasi TSS = ± 350 mg/l BOD load = 27 kg/hari TSS load = 31,5 kg/hari − Screen Filter Volume

: 0,8 m3 Dimensi

: 1,25 m x 0,8 m x 0,8 m Mesh

: 10-15 mm − Grease Trap Volume

: 0,8 m3 Dimensi

: 1,25 m x 0,8 m x 0,8 m Waktu tinggal
: 10 menit − Bak Ekualisasi Parameter Tipikal
Desai n Satuan Volume (constant pumping) 0,15- 0,25 0,3 V/total Q daily (Davis, 2020)

Kriteria desain: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dimensi

: 5,9 m x 2,7 m x 1,8 m
Volume efektif

: 28,67 m3 (0,3 total Q daily) Waktu tinggal

: 28,67 m3/ 90 m3/hari = 0,31 hari = 7,64 jam
Constant pumping : 3,75 m3/jam − Aerobik 1 dan 2 (Attached Growth) Parameter Tipikal Desain Satuan Waktu Tinggal 12-36 21,6 jam Volumetric Removal Rate 4,5-6 *MBBR 2,6 *IFAS 3,5-5 *BAF 1,5 kg/m3/hari Kebutuhan udara 0,63 0,8 kgO2/kgBO D Filling Ratio 50-75% 75%

Specific Surface Area 100-1000 500 m2/m3 Efisiensi 85-95% 90%

  (Tchobanoglous et al., 2003)

Volume aerasi 1

: 7,9 m x 4,3 m x 1,8 m = 61,15 m3 Waktu tinggal

: 16,3 jam Dimensi aerasi 2

: 3,5 m x 3,2 m x 1,8 m = 20,16 Waktu tinggal

: 5,38 jam Volume aerasi total

: 81,31 m3 Waktu tinggal

: 21,6 jam (0,9 hari) Organic loading rate

: 27 kg/hari Filling rasio/volume media : 75% Volumetric loading rate : 121,965 kg/hari Jenis Media

: Caldness or equal Aerator

: Rootblower
Diffuser

: Fine bubble membrane diffuser Perhitungan kebutuhan udara Kebutuhan oksigen

: 0,63 gO2/gBOD/hari (0,63 gO2/gBOD x 27 kgBOD/hari = 17 kgO2/hari Standard Oxygen Transfer Efficiency / SOTE : 5% Massa Jenis O

: 0,285 kg/m3 Kebutuhan udara

: Kebutuhan oksigen/massa jenis udara/SOTE

1.192,9 m3/hari 100.3.3.1/172 T Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Aerator

: Root Blower 5 HP Kapasitas udara blower : 1,88 m3/menit = 112,8 m3/jam = 2.707 m3/hari Kebutuhan blower

: 1 unit + 1 spare Diffuser

: Fine bubble membrane diffuser Jumlah Diffuser

: 75 Diffuser @25 l/min − Clarifier Parameter Kriteria desain Desain Satuan Jenis Rectangular

Surface overflow rate 15-32 15 m3/m2/har i Sludge Age* 18-30 20 hari RAS** 50-150% 100 % *(Metcalf & Eddy, 2003) ** (von Sperling, 2007) Dimensi

: 3,2 m x 1,88 m x 1,8 m Luas

: 6 m2 SALR

: 15 m3/m2/hari Volume

: 6 m2 x 1,8 = 10,8 m3 Waktu tinggal

: 2,88 jam − Filtrasi (2 Step) Jenis Filtrasi

: Pressure Filter Jenis Media

: 1. Sand Filter 2. Carbon Filter Jenis Tangki

: FRP 2 lubang (top and bottom) Dimensi Tangki
: D 30 inch H 72 inch (3072)
Tekanan kerja

: 10 bar maks Debit pompa

: 10 m3/jam Kecepatan linear : 10 m3/jam : (3,14 x0,375x0,375) m2 = 22 m/jam Maintenance

: Backwash @1 minggu; Ganti media @2 tahun − Disinfeksi Parameter Tipika l
Desai n Satua n Waktu kontak 30- 120 40 menit Dosis 3-5 5 ppm (Metcalf & Eddy, 2013) Tipe

: Injeksi via Dosing Pump Jenis Klorin

: NaOCl 12% Bak kontrol

: 2,6 m3
Waktu kontak

: 40 menit Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dosis

: 5 ppm Pemakaian harian : 5 ppm x 90 m3/hari = 0,45 liter/hari
≈ 3,75 liter/hari (12%)

b. Sewage Treatment Plant (STP 2) Kapasitas 70 m3/hari

Proses Pengolahan Air Limbah Gambar 6. Diagram Alir STP 2
Mekanisme, Teknologi Pemanfaatan Air Limbah dan Kriteria Desain a) Unit Pre Treatment − Septic Tank Lumpur tinja
= 30 liter/orang/tahun Debit air limbah
= 20 liter/orang/hari Periode pengurasan = 2 tahun *SNI 2398:2017 Jumlah tenaga kerja yang terlingkup STP 1 = 3.303 orang Volume air tangki
= 20 liter/orang/hari x 3.033 orang x 2 hari = 121,32 m3 Volume bebas
= 0,2 x 121,32 m3 = 24,264 m3 Volume lumpur
= 30 liter/orang/tahun x 3.033 orang x 1 tahun = 181,98 m3 Volume septic tank = 121,32 + 24,264 + 181,98 = 327,565 Total lokasi toilet 15 titik maka kebutuhan septic tank yaitu 22 m3 per titik Desain: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tangki FRP kapasitas 22 m3 Diameter

= 2,4 m; panjang 5 m − Grease Trap (Kantin 2) Debit kantin
= 2,5 liter/orang/hari Debit harian
= 3.033 orang x 2,5 liter/orang/hari = 7,58 m3/hari Waktu operasional = 4 jam Debit per jam
= 1,9 m3/jam Debit per menit
= 31,6 liter/menit = 0,031 m3/menit Peak 4x

= 126 liter/menit Waktu tinggal
= 30 menit
Desain: Volume

= 126 liter/menit : 30 menit = 3.780 liter = 3,78 m3 Jumlah bak
= 3 unit Tinggi eff

= 80 cm; panjang = 125 cm; lebar = 125 cm
Tinggi total

= tinggi + freeboard 25 cm = 105 cm Volume eff total
= 1.250 liter x 3 bak = 3,75 m3 − Sump Pit − Volume

= 1,5 – 2 m3 − Q Pompa

= 18 m3/jam
− H pompa

= 11-15 m a) IPAL inti STP 2 Debit total 70 m3/hari Waktu operasional 24 jam/hari Debit rata-rata

= 2,91 m3/jam Debit puncak (3x)
= 8,75 m3/jam Konsentrasi BOD
= ± 300 mg/l Konsentrasi TSS
= ± 350 mg/l BOD load

= 21 kg/hari TSS load

= 24,5 kg/hari − Screen Filter Volume

= 0,72 m3 Dimensi

= 1 m x 0,9 m x 0,8 m Mesh

= 10-15 mm

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

− Grease Trap Volume

= 0,72 m3 Dimensi

= 1 m x 0,9 m x 0,8 m Waktu tinggal

= 10 menit − Bak Ekualisasi Parameter Tipikal
Desai n Satuan Volume (constant pumping) 0,15- 0,25 0,3 V/total Q daily (Davis, 2020)

Kriteria desain: Dimensi

= 5,9 m x 2,2 m x 1,8 m
Volume efektif

= 23,36 m3 Waktu tinggal

= 23,36 m3/90 m3/hari = 6,23 jam
Constant pumping = 2,91 m3/jam − Aerobik 1 dan 2 (Attached Growth) Parameter Tipikal Desain Satuan Waktu Tinggal 12-36 21,6 jam Volumetric Removal Rate 4,5-6 *MBBR 2,6 *IFAS 3,5-5 *BAF 1,5 kg/m3/hari Kebutuhan udara 0,63 0,8 kgO2/kgBO D Filling Ratio 50-75% 75%

Specific Surface Area 100-1000 500 m2/m3 Efisiensi 85-95% 90%

  (Tchobanoglous et al., 2003)

Volume aerasi 1

= 7,9 m x 3,5 m x 1,8 m = 49,77 m3 Waktu tinggal

= 17,06 jam Dimensi aerasi 2

= 3,35 m x 2,2 m x 1,8 m = 13,26 Waktu tinggal

= 4,54 jam Volume aerasi total

= 63 m3 Waktu tinggal

= 21,6 jam (0,9 hari) Organic loading rate

= 27 kg/hari Filling rasio/volume media = 75% Volumetric loading rate = 94,5 kg/hari Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jenis Media

= Caldness or equal Aerator

= Rootblower
Diffuser

= Fine bubble membrane diffuser Perhitungan kebutuhan udara Kebutuhan oksigen

= 0,63 gO2/gBOD/hari (0,63 gO2/gBOD x 27 kgBOD/hari = 17 kgO2/hari Standard Oxygen Transfer Efficiency/SOTE : 5% Massa Jenis O

= 0,285 kg/m3 Kebutuhan udara

= Kebutuhan oksigen/massa jenis udara/SOTE 1.192,9 m3/hari Aerator

= Root Blower 5 HP Kapasitas udara blower = 1,88 m3/menit = 112,8 m3/jam = 2.707 m3/hari

Kebutuhan blower

= 1 unit + 1 spare Diffuser

= Fine bubble membrane diffuser Jumlah Diffuser

= 75 Diffuser @25l/min − Clarifier Parameter Kriteria desain Desain Satuan Jenis Rectangular

Surface overflow rate 15-32 15 m3/m2/har i Sludge Age* 18-30 20 hari RAS** 50-150% 100 % *(Metcalf & Eddy, 2003) ** (von Sperling, 2007) Dimensi

= 2,2 m x 2,15 m x 1,8 m Luas

= 4,73 m2 SALR

= 14,79 m3/m2/hari Volume efektif

= 4,73 m2 x 1,8 = 8,5 m3 Waktu tinggal

= 2,88 jam − Filtrasi (2 Step) Jenis Filtrasi

= Pressure Filter Jenis Media

= 1. Sand Filter

Carbon Filter Jenis Tangki

= FRP 2 lubang (top and bottom) Dimensi Tangki

= D 30 inch H 72 inch (3072)
Tekanan kerja

= 10 bar maks Debit pompa

= 10 m3/jam Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kecepatan linear = 10 m3/jam : (3,14 x0,375x0,375) m2 = 22 m/jam Maintenance = Backwash @1 minggu; Ganti media @2 tahun − Disinfeksi Parameter Tipika l
Desai n Satua n Waktu kontak 30- 120 40 menit Dosis 3-5 5 ppm (Metcalf & Eddy, 2013) Tipe

= Injeksi via Dosing Pump Jenis Klorin

= NaOCl 12% Bak kontrol

= 2,6 m3
Waktu kontak

= 40 menit Dosis

= 5 ppm Pemakaian harian

= 5 ppm x 70 m3/hari = 0,35 liter/hari
≈ 2,91 liter/hari (12%)
Reservoir Volume

: 1 hari debit maksimal = 160 m3 Dimensi

: 10 m x 8 m x 2 m

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 7. Layout Pengelolaan Air Limbah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pengelolaan Lumpur dan/atau Gas yang Dihasilkan Tabel 8. Pengelolaan Lumpur dan/atau Gas yang Dihasilkan No. Sumber lumpur Debit lumpur (m3/hari) Pengelolaan 1 STP 1 10,368 Recycle ke aerasi dan diambil ke pihak ketiga 2

STP 2 8,064

Titik Penaatan Titik Penaatan (Outlet) dengan Nama dan Titik Koordinat Tabel 9. Titik Penaatan (Outlet) dengan Nama dan Titik Koordinat No
Titik Penaatan Sumber Air Limbah Koordinat LS BT 1 STP 1 Air Limbah Domestik dari kegiatan sanitasi dan ibadah, kantin, backwash WTP dan pencucian kendaraan 6°46'42.73" 110°46'57.37 " 2 STP 2 Air Limbah Domestik dari kegiatan sanitasi, ibadah dan kantin 6°46'55.57" 110°47'8.24"
Titik Pemanfaatan Air Limbah Tabel 10. Titik Pemanfaatan Air Limbah pada Musim Kemarau dan Musim Penghujan No
Area Pemanfaatan Luas area pemanfaatan (m2) Koordinat LS BT 1 RTH Selatan 1 2.497,05 6°46'47.01"S 110°46'53.99”T 2 RTH Selatan 2 8.114,30 6°46'56.10"S 110°47'7.25”T 3 RTH Timur 11.421,64 6°46'49.10"S 110°47'16.86”T 4 RTH Utara 1 7.655,59 6°46'39.65"S 110°47'10.66”T 5 RTH Utara 2 16.036,42 6°46'39.13"S 110°47'2.54”T
Titik Pemantauan Sumur Pantau Tabel 11. Titik Pemantauan Sumur Pantau No. Titik Pemantauan Sumur Pantau Koordinat LS BT 1 Sumur Pantau Hulu (upstream) 6°46'37.92"S 110°47'13.70”T 2 Sumur Pantau Hilir (downstream) 6°46'49.92"S 110°46'59.28”T

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Tabel 12. Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air No Uraian Pekerjaan Anggaran Biaya (%) 1 Pembangunan IPAL
0,254 2 Pembangunan Jalur Pengumpulan 0,122 3 Pembangunan Jalur Pemanfaatan 0,091 4 Operasional Tahunan

Operasional dan Pemeliharaan IPAL 0,006

Tanggap Darurat 0,001

Pengembangan SDM 0,002

Pengembangan Teknologi 0,001

Pemantauan Lingkungan 0,009

Pemulihan Lingkungan 0,001 TOTAL 0,487

Kewajiban yang harus dipenuhi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
a. Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan. b. Memiliki unit pengolahan dan saluran air limbah kedap air. c. Memiliki sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah. d. Memasang alat ukur debit di lokasi :

outlet STP 1 dan 2
Inlet pemanfaatan kembali untuk : a) Wet scrubber boiler b) sprayboth c) Feed water boiler
d) Pencucian kendaraan e. Memasang papan nama dan titik koordinat pada titik penaatan, lokasi pemanfaatan dan sumur pantau (upstream dan downstream). f. Melakukan pemantauan kualitas air limbah yang dimanfaatkan untuk aplikasi ke tanah sebagai penyiraman pada titik penaatan sebagaimana tersebut pada tabel 9 setiap 1 (satu) bulan sekali dengan parameter sebagaimana tabel 2 dengan menggunakan laboratorium terakreditasi dan teregistrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. g. Melakukan pencatatan harian untuk :
penggunaan khlorine, dosis, rotasi dan frekuensi penyiraman, debit, dan pH air limbah di lokasi outlet IPAL. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
debit air limbah yang dimanfaatkan untuk wet scrubber, spraybooth, feed water boiler dan pencucian kendaraan. h. Memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana diatur dalam Tabel 2 dan baku kerusakan tanah sebagaimana diatur dalam Tabel 5. i. Melakukan pemantauan kualitas air tanah di lokasi sumur pantau upstream dan downstream sebagaimana tersebut pada tabel 11 setiap 6 (enam) bulan sekali yang mewakili musim penghujan dan musim kemarau dengan parameter dan baku mutu sebagaimana diatur dalam Tabel 4.
j. Melakukan pemantauan kualitas tanah sebanyak 1 (satu) titik pemantauan secara bergantian pada area pemanfaatan sebagaimana tersebut pada tabel 10 setiap 1 (satu) tahun sekali dengan parameter sebagaimana tersebut pada tabel 5. k. Menyediakan fasilitas prasarana dan sarana dalam rangka penanggulangan pencemaran air pada kondisi darurat. l. Dalam hal terjadi Pencemaran Air tanah, penanggung jawab usaha dan/atau melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Bupati Kudus c.q. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus. m. Melakukan penanggulangan pencemaran air tanah dan pemulihan Mutu Air tanah jika terjadi pencemaran air tanah. n. Melakukan pelaporan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui laman http://simpel.menlhk.go.id dan Bupati Kudus c.q. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus meliputi :
Laporan hasil pemantauan kualitas air limbah, pencatatan harian untuk pH, penggunaan klorin, dosis, debit, frekuensi dan rotasi penyiraman setiap 3 (tiga) bulan sekali.
Laporan hasil pemantauan kualitas air tanah pada lokasi sumur pantau setiap 6 (enam) bulan sekali.
Laporan hasil pemantauan kualitas tanah pada lokasi penyiraman setiap 1 (satu) tahun sekali.
Laporan hasil pencatatan harian untuk parameter debit air limbah yang digunakan untuk wet scrubber, spraybooth, feed water boiler dan pencucian kendaraan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Larangan
a. Membuang air limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) kali pada lahan yang diaplikasikan; b. Melampaui batasan debit air limbah yang dimanfaatkan c. Mengencerkan air limbah yang akan dimanfaatkan; d. Membuang air limbah pada tanah di luar area pemanfaatan yang ditetapkan; e. Adanya air larian (run off) yang masuk ke badan air permukaan dan/atau saluran drainase. f. Menyampaikan data palsu.

B. STANDAR KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur Organisasi

Gambar 8. Struktur Organisasi

Sumber Daya Manusia Persyaratan penanggung jawab usaha/kegiatan yang harus dipenuhi 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya SLO : a. Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air : Personil yang memiliki Kompetensi PPA; Standar Kompetensi PPA meliputi kemampuan :

Melakukan identifikasi sumber pencemaran air;
Menentukan karakteristik sumber pencemaran air limbah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Menilai tingkat pencemaran air limbah;
Menentukan peralatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
Mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah;
Melaksanakan daur ulang olahan air limbah
Menyusun rencana pemantauan kualitas air limbah;
Melaksanakan pemantauan kualitas air limbah;
Mengidentifikasi bahaya dalam pengolahan air limbah; dan
Melakukan tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap bahaya dalam pengolahan air limbah. b. Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah : Operator IPAL Standar kompetensi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah meliputi kemampuan :

Mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
Menilai tingkat pencemaran air limbah;
Melakukan perawatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
Mengidentifikasi bahaya dalam pengolahan air limbah; dan
Melakukan tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap bahaya dalam pengolahan air limbah. C. SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN Rincian tahapan penyusunan sistem manajemen lingkungan adalah sebagai berikut.
Perencanaan a. Lingkup dan Sistem Manajemen Operasional IPAL Lingkup pengendalian dan pencemaran air limbah dilakukan dari sumber air limbah, proses pengolahan hingga pemanfaatan air limbah. Penerapannya yaitu pengumpulan air limbah, pengolahan air limbah menggunakan IPAL serta pemanfaatan untuk penyiraman. b. Kepemimpinan dan Komitmen Pengendalian Pencemaran Air Head of General Services PT Hartono Istana Teknologi akan menyusun kebijakan pengendalian pencemaran air dan menerapkan kebijakan dengan memberikan perlindungan lingkungan dalam hal ini adalah pencemaran air limbah dengan cara memenuhi seluruh ketentuan yang diprasyaratkan dalam Persetujuan Teknis dan SOP yang telah ditetapkan, dan mendukung pelaksanaan program-program lingkungan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. c. Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air Berikut aspek kebijakan pengendalian dampak pencemaran air limbah di PT Hartono Istana Teknologi
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

a) Pemantauan mutu air limbah Pemantauan mutu air limbah dilaksanakan dengan swapantau air limbah di outlet IPAL setiap hari dan setiap bulan secara rutin. b) Penaatan baku mutu air limbah yang ditetapkan bagi usaha dan/atau kegiatan Penaatan baku mutu air limbah yang diprasyaratkan dalam Persetujuan Teknis sebelum air limbah dimanfaatkan untuk aplikasi ke tanah sebagai penyiraman. c) Pemantauan kualitas air tanah dan pemantauan kualitas tanah secara berkala Pemantauan kualitas air tanah dilakukan secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang mewakili musim kemarau dan musim hujan di lokasi upstream dan downstream. Pemantauan level air tanah secara berkala juga dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak penurunan kualitas tanah setelah dilakukan kegiatan pemanfaatan aplikasi ke tanah. Pemantauan tanah dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. d. Aspek Penetapan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air Kebijakan Pengendalian Pencemaran air limbah di PT Hartono Istana Teknologi adalah “memberikan perlindungan lingkungan terhadap pencemaran air limbah melalui penaatan ketentuan peraturan perundangan yang diprasyaratkan dan SOP yang telah ditetapkan, dan mendukung pelaksanaan program-program lingkungan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan”. Tujuan dari pengendalian pencemaran air limbah adalah mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat sehingga dapat menjaga keseimbangan ekologis untuk generasi sekarang dan mendatang. Sasaran dari pengendalian pencemaran air limbah adalah: a) Menjamin pemenuhan baku mutu air limbah sebelum dimanfaatkan untuk aplikasi ke tanah sebagai penyiraman b) Menjamin operasional IPAL berjalan optimal termasuk operasional seluruh unit proses yang digunakan dan jaringan perpipaan air limbah c) Mengantisipasi potensi kebakaran pada IPAL d) Mengantisipasi agar tidak ada korban meninggal dunia akibat kecelakaan kerja e) Memastikan pengelolaan sludge IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan f) Minimalisasi kecelakaan kerja yang ditimbulkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indikator Pengendalian Pencemaran air limbah: a) Terpenuhinya baku mutu air limbah sesuai ketentuan dalam Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah. b) Terlaksananya SOP pengelolaan air limbah c) Berfungsinya jaringan air limbah dan kinerja IPAL berjalan optimal d) Pemanfaatan air limbah sesuai dengan peruntukannya e. Penanggulangan Risiko Dalam melaksanakan Kebijakan Pengendalian Dampak Pencemaran Air Limbah di PT Hartono Istana Teknologi terdapat risiko dan peluang yang dihadapi, yaitu: a) Aspek pemenuhan baku mutu b) Pemadaman listrik dari PLN c) Kerusakan pompa dan blower d) Potensi kebakaran e) Potensi kecelakaan kerja f) Kebocoran saluran pipa dan unit peralatan IPAL g) Gangguan / kerusakan IPAL h) pH air limbah terlalu rendah / tinggi i) Lumpur berlebih pada bak clarifier j) Dosis klorin terlalu rendah / tinggi k) Timbulan bau di IPAL l) Kondisi hujan 2. Pelaksanaan a. Persyaratan Sumber Daya Operasional IPAL Pengelolaan dan pemantauan dalam upaya pengendalian pencemaran air akan menimbulkan beban biaya yang diinternalisasikan dalam biaya operasional perusahaan. b. Sumber Daya Manusia PT Hartono Istana Teknologi menerapkan kewajiban pemenuhan persyaratan bagi sumber daya manusia dalam penerapan dan pemeliharaan terkait dengan pengendalian pencemaran air antara lain kepemilikan sertifikat kompetensi penanggung jawab pengendalian pencemaran air dan sertifikat kompetensi penanggung jawab operasional instalasi pengolahan air limbah dari BNSP. PT Hartono Istana Teknologi berkomitmen meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang menangani pengendalian pencemaran air melalui pelatihan-pelatihan serta ujian kompetensi dibidang tersebut c. Mekanisme Proses Komunikasi Internal dan Eksternal Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Selain peningkatan sumber daya manusia terkait pengendalian pencemaran air limbah, PT Hartono Istana Teknologi melalui manajemen dituntut untuk cakap di dalam berkomunikasi terhadap pihak-pihak internal maupun eksternal (vendor/perencana/pelaksana). Komunikasi internal dilakukan perusahaan dalam bentuk pembahasan berkala serta implementasi harian. Pembahasan berkala dilakukan setiap tahunnya dan dapat disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Komunikasi harian dilakukan secara struktural melalui pelaksanaan pengendalian air limbah dari top manajemen hingga petugas harian baik dengan pelaporan tertulis maupun komunikasi verbal. Komunikasi eksternal dilakukan dengan sosialisasi dan diskusi terbuka kepada masyarakat dan dapat dilakukan secara tertulis dengan surat kepada instansi yang terlibat d. Dokumentasi Sistem Manajemen Lingkungan PT Hartono Istana Teknologi menuntut seluruh karyawan dalam hal ini di bagian administrasi untuk selalu melakukan pengarsipan dan pendokumentasian terhadap seluruh informasi guna mencegah hal-hal yang tidak sesuai di dalam pelaksanaan SOP sebagai bentuk tanggung jawab. e. Potensi Situasi Darurat dan Respons Yang Diperlukan Sebagai bentuk mitigasi kondisi darurat pengendalian pencemaran air limbah, PT Hartono Istana Teknologi akan menyusun dan menerapkan SOP tanggap darurat IPAL yang ditetapkan oleh manajemen puncak di mana seluruh potensi situasi darurat telah diidentifikasi dalam SOP tersebut. 3. Pemeriksaan a. Memantau, mengukur, menganalisis dan mengevaluasi kinerja kebijakan pengendalian pencemaran air Untuk memantau, mengukur, menganalisis dan mengevaluasi kinerja kebijakan pengendalian pencemaran air. PT Hartono Istana Teknologi melakukan pelaporan baik secara online maupun hardcopy kepada instansi terkait. b. Evaluasi pemenuhan kewajiban penaatan kebijakan pengendalian Pencemaran Air Evaluasi pemenuhan kewajiban penaatan kebijakan pengendalian pencemaran air yang dilakukan secara berkala antara lain:

Pemenuhan baku mutu air limbah. Air limbah yang dihasilkan akan diolah terlebih dahulu menggunakan IPAL dengan teknologi yang sesuai sebelum dimanfaatkan untuk aplikasi ke tanah sebagai penyiraman.
Pemenuhan baku mutu air tanah pada sumur pantau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c. Pelaksanaan audit internal secara berkala Hasil evaluasi penaatan pengendalian pencemaran air, selanjutnya dilakukan audit internal secara rutin setiap tahunnya. d. Mengkaji sistem manajemen lingkungan terkait kebijakan pengendalian pencemaran air Limbah Setelah melakukan audit internal maka PT Hartono Istana Teknologi akan melakukan kajian ulang terhadap sistem manajemen lingkungan yang telah diterapkan khususnya di bidang pengendalian pencemaran air limbah untuk menyempurnakan Sistem Manajemen Lingkungan yang sudah ada. 4. Tindakan a. Tindakan terhadap ketidaksesuaian Berdasarkan hasil kajian ulang Sistem Manajemen Lingkungan, apabila terdapat ketidaksesuaian maka akan dilakukan evaluasi mendalam untuk memberikan rekomendasi tindakan untuk penyelesaian melalui pihak internal maupun eksternal. b. Tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap SML yang efektif Rekomendasi-rekomendasi yang muncul akan ditindak lanjuti guna menyempurnakan sistem manajemen lingkungan yang ada sehingga menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

D. PERIODE WAKTU UJI COBA SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH Pembangunan STP 1 : Januari - Desember 2027 Periode uji coba STP 1 : Januari - Maret 2028 Pengajuan SLO STP 1 : April 2028

Pembangunan STP 2 : Januari - Desember 2026 Periode uji coba STP 2 : Januari - Maret 2027 Pengajuan SLO STP 2 : April 2027

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah mengenai penyelesaian pembangunan sistem pengolahan air limbah dan uji coba air limbah yang telah dilakukan
Laporan dilengkapi dengan dokumen : a) Perizinan Berusaha b) Persetujuan Lingkungan c) Persetujuan Teknis Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

d) Hasil pemantauan air limbah yang diuji oleh laboratorium yang telah mendapat registrasi dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan e) Dokumen kontrol jaminan/jaminan kualitas (Quality Assurance, Quality Control) mengenai tata cara uji air limbah dan f) Sertifikat registrasi laboratorium lingkungan Laporan dimaksud sebagai dasar verifikasi instalasi pengolahan air limbah dalam rangka penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI ELEKTRONIK PT HARTONO ISTANA TEKNOLOGI DI KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU EMISI PT HARTONO ISTANA TEKNOLOGI KABUPATEN KUDUS

A. Pemenuhan Standar Teknis

Jenis dan Kapasitas Produksi atau Kegiatan a. Jenis kegiatan : Industri Elektronik b. Kapasitas Produksi :
Tabel 1. Jenis dan Kapasitas Produksi No. Jenis Produk Kapasitas Produksi (Unit/tahun) 1 Perekam, Penerima dan Pengganda Audio Video 438.000
2 Perangkat Audio 2.409.000
3 Televisi 438.000
4 Baterai Sel 320.000
5 Baterai Kendaraan Bermotor Listrik 320.000
6 Sepeda Motor Listrik 320.000
7 Komponen dan Suku Cadang Sepeda Motor Listrik 5.000 8 Mobil Listrik 5.000 9 Karoseri Kendaraan Bermotor Listrik 5.000 10 Komponen dan Suku Cadang Mobil Listrik 320.000
Jenis Bahan Baku dan Bahan Penolong yang digunakan: Tabel 2. Jenis dan Jumlah Bahan Baku
Jenis Jumlah Total Komponen Elektronik 5.200 Unit/ hari Komponen Mekanik 1.040 Unit/ hari Komponen Aksesoris 780 Unit/ hari Packing 780 Unit/ hari Battery Cell 72.000 kg/ hari Plastic Parts 32.400 kg/ hari Metal Parts 79.200 kg/ hari Filament Tape 4.800 m/ hari 100.3.3.1/172 TAHUN 2025 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jenis Jumlah Total Thermal Grease 48.000 g/ hari Wire Bundle 7.200 set/ hari Timah Solder 2.400 gram/ hari Thermal Pad 1.200 kg/ hari Electronik Module 2.400 gram/ hari Silicone Sealant/ Glue 60.000 gram/ hari Battery Pack 1.200 pack/ hari Electric Motor 1.200 pc/ hari Cable (main, controller, charging, dashboard) 7.200 set/ hari Electronic Modules (control, display, lamp, switch, gps, charger) 14.400 set/ hari Tire 2.400 pc/ hari Wheel rim 2.400 pc/ hari Seat 1.200 pc/ hari Rubber parts 12.000 kg/ hari Suspensin 2.400 set/ hari Brake system 2.400 set/ hari Cat 1.200 L/ hari Thinner 960 L/ hari Tinta 0,96 kg/ hari EPS Resin 3.200 kg/ hari

Tabel 3. Jenis dan Jumlah Bahan Penolong Jenis Jumlah Total Grease 360,012 kg/ hari Tire Lubrication 12 kg/ hari Kain Majun 61,4 kg/ hari Batu Gerinda 0,04 kg/ hari Rust Protector 1 kg/ hari Silicone Mold Release 2 can/ hari Kain Afal 1,12 kg/ hari

Neraca Massa
Tabel 4. Kebutuhan Bahan Bakar Jenis Sumber Emisi Kapasitas Jumlah ( unit) Jenis Bahan Bakar Kebutuhan bahan bakar Waktu operasional rata rata (jam/tahun) Keterangan Boiler 1 6 ton/jam 1 RCO) Biomassa) 324 liter/jam 1.600 kg/jam 4.200 Beroperasi aktif Boiler 2 6 ton/jam 1 RCO) Biomassa) 324 liter/jam 4.200 Beroperasi aktif Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jenis Sumber Emisi Kapasitas Jumlah ( unit) Jenis Bahan Bakar Kebutuhan bahan bakar Waktu operasional rata rata (jam/tahun) Keterangan 1.600 kg/jam Genset 1 1600 kW 1 Solar 420 Liter/jam 12 Sebagai cadangan PLN Genset 2 1600 kW 1 Solar 420 Liter/jam 12 Sebagai cadangan PLN Genset 3 1600 kW 1 Solar 420 Liter/jam 12 Sebagai cadangan PLN Genset 4 1600 kW 1 Solar 420 Liter/jam 12 Sebagai cadangan PLN Genset 5 1600 kW 1 Solar 420 Liter/jam 12 Sebagai cadangan PLN Genset 6 1600 kW 1 Solar 420 Liter/jam 12 Sebagai cadangan PLN Genset 7 1600 kW 1 Solar 420 Liter/jam 12 Sebagai cadangan PLN Genset 8 1600 kW 1 Solar 420 Liter/jam 12 Sebagai cadangan PLN *) digunakan secara bergantian

Tabel 5. Kebutuhan Bahan Bakar dalam TOE No Jenis Sumber Energi Penggunaan Jam Operasional Operasional (Jam/tahun) Konsumsi Energi (TOE/Tahun)

Listrik (2.860 KVA) Kantor 8 jam/hari 2.800 688,56
Listrik (11.302 KVA) Produksi 24 jam/hari 8.400 8.163,10
Listrik (6.361 KVA) Utility 24 jam/hari 8.400 4.594,36
Solar Genset 1 jam/bulan 12 16,51
RCO Boiler 12 jam/hari 4.200 1.333,58
Biomassa Boiler 12 jam/hari 4.200 2.166,81 Total 16.962,92

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

a. Boiler

Neraca Massa Boiler 1 dan 2 dengan bahan bakar RCO Boiler menggunakan bahan bakar RCO dimana :
Waktu operasi

: 12 jam
Udara berlebih

: 10%
Konsumsi RCO

: 324 liter/jam atau 291,6 kg/jam Tabel 6. Komposisi Bahan Bakar RCO No Senyawa Komposisi (%) 1. C 85 2. H2 5,5 3. N2 0,21 4. S 1,2 5. O2 8,09 TOTAL 100 (Sumber : Osayi, dkk 2018) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 7. Perhitungan Neraca Massa Boiler 1 &2 Bahan Bakar RCO Komposisi Bahan Bakar Input (Kg/Jam) Output (Kg/Jam) Massa Bahan Bakar Udara (O2) CO CO2 H2O
SO2 NO NO2 Partikulat O2 N2 C 247,86

0,29 908,37

H2 16,04

144,34

S
3,50

7,00

N2 0,61

1,25 0,10

Abu

0,000

O2 23,59 846,72

76,97

2.787,11

2787,11 Total 291,60 3.633,83 0,29 908,37 144,34 7,00 1,25 0,10

76,97 2.787,11 3.925,43 3.925,43

Tabel 8. Pehitungan Konsentrasi Output pada Boiler 1 & 2 Bahan Bakar RCO Komposisi
Output ( Kg/Jam) Konsentrasi Output (mg/Nm3)

NO2 0,10 34

SO2 7,00 2.388

Partikulat*) 1,46 498

                  *) Menggunakan Faktor Emisi sesuai US EPA (1998)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Boiler 1 dan 2 bahan bakar biomassa (serbuk gergaji) Waktu operasi

: 12 jam
Udara berlebih

: 10%
Konsumsi biomassa
: 1600 kg/jam

Tabel 9. Komposisi Bahan Bakar Biomassa No Senyawa Komposisi (%) 1. C 51,60 2. H2 6,00 3. N2 0,20 4. S 0,0 5. O2 42,19

TOTAL 100 (Sumber : Haryanto A. et al., 2021) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 10. Perhitungan Neraca Massa Boiler 1 &2 Bahan Bakar Biomassa Komposisi Bahan Bakar Input (Kg/Jam) Output (Kg/Jam) Massa Bahan Bakar Udara (O2) CO CO2 H2O
SO2 NO NO2 Partikulat O2 N2 C 825,60

0,96 3025,69

H2 96,00

864,00

S
0,16

0,32

N2 3,20

6,51 0,53

Abu

0,000

O2 675,04 2.527,81

229,80

8.320,71

8320,71 Total 1.600,00 10.848,52 0,96 3025,69 864,00 0,32 6,51 0,53

229,80 8.320,71 12.448,52 12.448,52

Tabel 11. Pehitungan Konsentrasi Output pada Boiler 1 & 2 Bahan Bakar Biomassa Komposisi
Output ( Kg/Jam) Konsentrasi Output (mg/Nm3)

NO2 0,53 56

SO2 0,32 34

Partikulat*) 2,903 307

         *) Menggunakan Faktor Emisi sesuai US EPA (1998)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b. Genset
Genset 1 – 8 dengan kapasitas 1600 kW menggunakan bahan bakar minyak diesel :
Waktu operasi

: 1 jam/bulan
O2 excess

: 10%
Konsumsi minyak diesel

: 420 liter/jam atau 352,8 kg/jam Tabel 12. Komposisi Minyak Diesel No Senyawa Komposisi (%) 1. C 86,4 2. H2 11,84 3. N2 0,1 4. Abu 0,01 5. S 0,05 6. O2 1,6

TOTAL 100 (Sumber: Gruia dkk., 2020; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 13. Pehitungan Neraca Massa Genset 1 – 8 Kapasitas 1.600 KW Berbahan Bakar Minyak Diesel Komposisi Bahan Bakar Input (Kg/Jam) Output (Kg/Jam) Massa Bahan Bakar Udara (O2) CO CO2 H2O SO2 NO NO2 Partikulat O2 N2

C 304,82

0,36 1117,11

H2 41,77

375,94

S 0,18

0,35

N2 0,35

0,72 0,06

Abu 0,04

0,035

O2 5,64 1.255,95

114,18

4.134,18

4134,18 Total 352,80 5.390,13 0,36 1.117,11 375,94 0,35 0,72 0,06 0,035 114,18 4.134,18 5.742,93 5.742,93

Tabel 14. Konsentrasi Output Genset Berbahan Bakar Minyak Diesel Komposisi
Output (Kg/Jam) Konsentrasi Output (mg/Nm3) Nitrogen oksida (NO) 0,72 175 Nitrogen dioksida (NO2) 0,06 Sulfur dioksida (SO2) 0,35 80 Karbon Monoksida (CO) 0,36 339 Partikulat 0,04 8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sumber Emisi a. Sumber emisi dari proses dan produksi utilitas
Tabel 15. Sumber Emisi No. Nama Sumber Emisi Kode Jumlah Unit Bahan Bakar Kapasitas
1 Boiler 1 B1 1 RCO) Biomassa) 6 ton/jam 2 Boiler 2 B2 1 RCO) Biomassa) 6 ton/jam 3 Genset 1 G1 1 Minyak Diesel 1.600 kW 4 Genset 2 G2 1 Minyak Diesel 1.600 kW 5 Genset 3 G3 1 Minyak Diesel 1.600 kW 6 Genset 4 G4 1 Minyak Diesel 1.600 kW 7 Genset 5 G5 1 Minyak Diesel 1.600 kW 8 Genset 6 G6 1 Minyak Diesel 1.600 kW 9 Genset 7 G7 1 Minyak Diesel 1.600 kW 10 Genset 8 G8 1 Minyak Diesel 1.600 kW *) digunakan secara bergantian

b. Sumber Emisi Fugitif Sumber emisi fugitif dan pengelolaan yang dilakukan sebagai berikut : Tabel 16. Sumber Emisi Fugitif dan Pengelolaannya No. Sumber Emisi Fugitif Pengelolaan 1 Spraybooth Pengendalian menggunakan water curtain. Udara dilewatkan pada water curtain untuk dikontakkan dengan air dan dihisap menggunakan blower exhaust. Air water curtain akan ditampung pada bak penampungan di bagian bawah dan disirkulasi menggunakan pompa sirkulasi 2 Loader Penyiraman jalan yang dilalui oleh loader di pagi dan sore hari 3 Stockpile biomassa • Penyiraman secara berkala pada sekitar lokasi stockpile biomassa Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No. Sumber Emisi Fugitif Pengelolaan • Pengecekan suhu biomassa secara berkala dengan menggunakan termocouple. Jika suhu mencapai 50 –60oC maka akan dilakukan penanganan seperti spreading dan kompaksi stockpile
• Memberlakukan biomassa yang pertama kali masuk ke stockpile harus dikeluarkan terlebih dahulu (manajemen FIFO) • Memadatkan biomassa yang mengalami self heating atau spontan combutions. 4 Korosif pada cerobong Dilakukan pengecatan ulang pada cerobong asap secara berkala

Parameter dan Nilai Baku Mutu Emisi
a. Boiler Baku mutu untuk boiler 1 & 2 akan mengacu pada tabel berikut. Tabel 17. Baku Mutu Emisi Unit Boiler No. Parameter Baku Mutu (mg/m3) 1 Partikulat 200 2 Sulfur Dioksida (SO2) 600 3 Nitrogen Dioksida (NO2) 700 4 Opasitas 15% Catatan :

Nitrogen Oksida ditentukan sebagai NO2.
Volume Gas dalam keadaan standar (250 C dan tekanan 1 atm).
Konsentrasi partikulat dikoreksi sebesar 6% Oksigen.
Opasitas digunakan sebagai indikator praktis pemantauan dan dikembangkan untuk memperoleh hubungan korelatif dengan pengamatan total partikel b. Genset Sesuai ketentuan dalam Permen LHK Nomor 11 Tahun 2021 pasal 8 ayat 1 poin (b) dimana pemantauan emisi dikecualikan terhadap sumber emisi dari mesin dengan pembakaran dalam atau genset dengan ketentuan beroperasi secara kumulatif <1.000 jam/tahun. Genset akan dilakukan pengujian apabila penggunaan telah mencapai akumulatif 1.000 jam. Baku Mutu mengacu pada Permen LHK Nomor 11 Tahun 2021 lampiran I tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam atau Genset dengan kapasitas 1.001 – 3.000 KW bahan bakar minyak untuk Genset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 18. Baku Mutu Emisi Genset No. Parameter Baku Mutu (mg/m3) 1 Nitrogen Oksida (NOX) 2300 2 Karbon Monoksida (CO) 168 3 Total Partikulat 90 4 Sulfur Dioksida (SO2) 150 Catatan :

Volume gas diukur dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atm) pada kondisi kering dan semua parameter dikoreksi sebesar 15°/o (lima belas persen)

Nitrogen Oksida (NOx) ditentukan sebagai N02 + NO

Beban Emisi Berdasarkan emisi yang dihasilkan oleh sumber emisi, maka dapat diketahui beban emisi yang dihasilkan selama satu tahun. Beban emisi yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 19. Beban Emisi No Sumber Emisi Parameter Konsentras i gas terkoreksi (mg/Nm3) Laju alir emisi volume trik (m3/det ) Jam operasi onal (jam/ tahun) Faktor konver si Beban Emisi (kg/ tahun) Beban Emisi (ton/ tahun) 1 Boiler 1 RCO Partikulat 300 0,81 4.200 0,003 6 3.674,16 2,45 SO2 600 0,81 7.348,32 7,35 NO2 700 0,81 8.573,04 8,57 Boiler 1 Biomassa Partikulat 300 2,63 4.200 0,003 6 11.929,68 11,93 SO2 600 2,63 23.859,36 23,86 NO2 700 2,63 27.835,92 27,84 2 Boiler 2 RCO Partikulat 300 0,81 4.200 0,003 6 3.674,16 3,67 SO2 600 0,81 7.348,32 7,35 NO2 700 0,81 8.573,04 8,57 Boiler 2 Biomassa Partikulat 300 2,63 4.200 0,003 6 11.929,68 11,93 SO2 600 2,63 23.859,36 23,86 NO2 700 2,63 27.835,92 27,84 3 Genset 1 (1600 KW) NOx 2300 1,34 12 0,003 6 133,14 0,133 CO 168 1,34 9,73 0,010 Partikulat 90 1,34 5,21 0,005 SO2 150 1,34 8,68 0,009 4 Genset 2 (1600 KW) NOx 2300 1,34 12 0,003 6 133,14 0,133 CO 168 1,34 9,73 0,010 Partikulat 90 1,34 5,21 0,005 SO2 150 1,34 8,68 0,009 5 Genset 3 (1600 KW) NOx 2300 1,34 12 0,003 6 133,14 0,133 CO 168 1,34 9,73 0,010 Partikulat 90 1,34 5,21 0,005 SO2 150 1,34 8,68 0,009 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No Sumber Emisi Parameter Konsentras i gas terkoreksi (mg/Nm3) Laju alir emisi volume trik (m3/det ) Jam operasi onal (jam/ tahun) Faktor konver si Beban Emisi (kg/ tahun) Beban Emisi (ton/ tahun) 6 Genset 4 (1600 KW) NOx 2300 1,34 12 0,003 6 133,14 0,133 CO 168 1,34 9,73 0,010 Partikulat 90 1,34 5,21 0,005 SO2 150 1,34 8,68 0,009 7 Genset 5 (1600 KW) NOx 2300 1,34 12 0,003 6 133,14 0,133 CO 168 1,34 9,73 0,010 Partikulat 90 1,34 5,21 0,005 SO2 150 1,34 8,68 0,009 8 Genset 6 (1600 KW) NOx 2300 1,34 12 0,003 6 133,14 0,133 CO 168 1,34 9,73 0,010 Partikulat 90 1,34 5,21 0,005 SO2 150 1,34 8,68 0,009 9 Genset 7 (1600 KW) NOx 2300 1,34 12 0,003 6 133,14 0,133 CO 168 1,34 9,73 0,010 Partikulat 90 1,34 5,21 0,005 SO2 150 1,34 8,68 0,009 10 Genset 8 (1600 KW) NOx 2300 1,34 12 0,003 6 133,14 0,133 CO 168 1,34

9,73 0,010 Partikulat 90 1,34

5,21 0,005 SO2 150 1,34

8,68 0,009

Desain Alat Pengendali Emisi a) Boiler 1 dan 2 Menggunakan alat pengendali cyclone dan wet scrubber Spesifikasi cyclone
Jenis

: High Efficiency Single Cyclone Diameter in

: 80 cm Diameter vortex atas : 210 cm Diameter vortex bawah : 80 cm Tinggi cylinder

: 320 cm Tinggi cyclone

: 320 cm (Stairmand, 1951) Pressure drop

: <9 inH2O Efisiensi Partikulat
: 80%

Spesifikasi Wet Scrubber Jenis

: Ventury wet scrubber Reagent

: CaCO3
Liquid to gas ratio
: 30-50 gal/1000 feet3 (4-6,7 liter/m3) Lawrence K. Wang et al. 2005 Diameter

: 1,73 cm Tinggi

: 5 m Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Temperatur udara masuk : 280°C Temperatur udara keluar : 200°C

Gambar 1. Instalasi Pengendali Emisi Boiler 1 dan 2 Gambar 2. Dimensi Wet Scrubber dan Cyclone Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b) Genset Tidak menggunakan alat pengendali Emisi. Pengendalian emisi dari genset dilakukan dengan melakukan pemeliharaan rutin, yang meliputi:

Mengganti filter solar 50 jam pertama, selanjutnya setiap 200 jam operasi
Mengganti filter oli dan oli mesin 50 jam pertama, selanjutnya setiap 200 jam operasi
Membersihkan filter udara setiap 200 jam
Membersihkan/menguras tangki solar setiap 400 jam operasi
Membersihkan/menguras radiator setiap 400 jam operasi Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 3. Lokasi Pemantauan Emisi, Udara Ambien, dan Kebisingan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sumber Emisi wajib pantau dilengkapi dengan nama dan titik koordinat Tabel 20. Nama dan Titik Koordinat Sumber Emisi No. Sumber Emisi Titik Koordinat Tata laksana pemantauan LS BT 1 Boiler 1 6°46'55.35"S 110°47'5.72"T Manual setiap 6 bulan sekali 2 Boiler 2 6°46'55.48"S 110°47'5.64"T Manual setiap 6 bulan sekali 3 Genset 1 6°46'48.00"S 110°47'6.00"T Setiap akumulatif operasional 1000 jam Manual 4 Genset 2 6°46'48.08"S 110°47'5.96"T 5 Genset 3 6°46'48.17"S 110°47'5.92"T 6 Genset 4 6°46'48.24"S 110°47'5.89"T 7 Genset 5 6°46'48.32"S 110°47'5.85"T 8 Genset 6 6°46'48.40"S 110°47'5.82"T 9 Genset 7 6°46'48.46"S 110°47'5.79"T 10 Genset 8 6°46'48.51"S 110°47'5.76"T

Tabel 21. Detail Cerobong Sumber Emisi No. Sumber Emisi Diameter cerobong (m) Tinggi Cerobong (m) Posisi lubang sampling Laju alir (m/s) 1 Boiler 1 0,6 18 6 m dari gangguan bawah 9,5 m dari gangguan atas cerobong 2,84 2 Boiler 2 0,6 18 9, m dari gangguan bawah 13 m dari gangguan atas cerobong 2,84 3 Genset 1 0,2 5 1,6 m dari gangguan bawah 0,4 m dari gangguan atas cerobong 1,34 4 Genset 2 0,2 5 1,6 m dari gangguan bawah 0,4 m dari gangguan atas cerobong 1,34 5 Genset 3 0,2 5 1,6 m dari gangguan bawah 0,4 m dari gangguan atas cerobong 1,34 6 Genset 4 0,2 5 1,6 m dari gangguan bawah 0,4 m dari gangguan atas cerobong 1,34 7 Genset 5 0,2 5 1,6 m dari gangguan bawah 0,4 m dari gangguan atas cerobong

1,34 8 Genset 6 0,2 5 1,6 m dari gangguan bawah 0,4 m dari gangguan atas cerobong 1,34 9 Genset 7 0,2 5 1,6 m dari gangguan bawah 0,4 m dari gangguan atas cerobong 1,34 10 Genset 8 0,2 5 1,6 m dari gangguan bawah 0,4 m dari gangguan atas cerobong 1,34

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sarana Prasarana Pengambilan Sampel Sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengambilan sampel sesuai dengan Keputusan Kepala Bapedal No.205 Tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak, yaitu : a. Alat pengait peralatan sampling; b. Lubang sampling; c. Lantai kerja, pagar pengaman serta sumber listrik; d. Tangga cerobong; e. Kode cerobong dan titik koordinat; 100 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 4. Cerobong Boiler 1 dan 2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 5. Cerobong Genset 1 - 8 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 8 Titik Pemantauan Kualitas Udara Ambien No Lokasi pemantauan Kode Koordinat Frekuensi pemantauan LS BT 1 Ambien Upwind Belakang Gedung Speaker
U1 6°46'43"S 110°47'10"E 6 (enam) bulan sekali 2 Ambien Depan Bulog U2 6°47'0"S 110°47'27"E 6 (enam) bulan sekali 3 Ambien Pos Induk Sidorekso U3 6°46'47"S 110°47'21"E 6 (enam) bulan sekali 4 Ambien Downwind PT. HIT U4

6°46'54.50"S 110°47'10.09"T 6 (enam) bulan sekali

Tabel 23. Titik Pemantauan Kebisingan No Lokasi pemantauan Kode Koordinat Frekuensi pemantauan LS BT 1 Kebisingan Belakang Gedung Speaker
B1 6°46'43.56"S 110°47'10.21"E 6 (enam) bulan sekali 2 Kebisingan Depan Bulog
B2 6°47'0.49"S 110°47'27.61"E 6 (enam) bulan sekali 3 Kebisingan Pos Induk Sidorekso
B3 6°46'47.75"S 110°47'21.04"E 6 (enam) bulan sekali 4 Kebisingan Sisi Barat Pabrik (Pengembangan PT. Hartono Istana Teknologi) B4 6°46'44.76"S 110°46'54.85"E 6 (enam) bulan sekali 5 Kebisingan Sisi Selatan Pabrik (Pengembangan PT. Hartono Istana Teknologi) B5 6°46'57.43"S 110°47'4.30"E 6 (enam) bulan sekali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 24. Baku Mutu Udara Ambien No. Parameter Waktu Pengukuran Baku Mutu Satuan Sistem Pengukuran 1 Sulfur Dioksida (SO2) 1 jam 150 µg/m3 Aktif Manual 2 Karbon Monoksida (CO) 1 jam 10.000 µg/m3 Aktif Manual 3 Nitrogen Dioksida (NO2) 1 jam 200 µg/m3 Aktif Manual 4 Oksidan (Ox) sebagai Ozon (O3) 1 jam 150 µg/m3 Aktif Manual 5 Partikulat debu < 100 µm (TSP) 24 jam 230 µg/m3 Aktif Manual 6 Partikulat debu < 10 µm (PM10) 24 jam 75 µg/m3 Aktif Manual 7 Partikulat debu < 2,5 µm (PM2,5) 24 jam 55 µg/m3 Aktif Manual

Tabel 25. Baku Mutu Kebisingan No. Lokasi pemantauan Kode Koordinat Baku Mutu (dB) Frekuensi pemantauan LS BT 1 Kebisingan Belakang Gedung Speaker
B1 6°46'43.56"S 110°47'10.21"E 70 6 (enam) bulan sekali 2 Kebisingan Depan Bulog
B2 6°47'0.49"S 110°47'27.61"E 55 6 (enam) bulan sekali 3 Kebisingan Pos Induk Sidorekso
B3 6°46'47.75"S 110°47'21.04"E 70 6 (enam) bulan sekali 4 Kebisingan Sisi Barat Pabrik (Pengembangan PT. Hartono Istana Teknologi) B4 6°46'44.76"S 110°46'54.85"E 70 6 (enam) bulan sekali 5 Kebisingan Sisi Selatan Pabrik (Pengembangan PT. Hartono Istana Teknologi) B5 6°46'57.43"S 110°47'4.30"E 70 6 (enam) bulan sekali

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Internalisasi Biaya Lingkungan Tabel 26. Internalisasi Biaya Lingkungan Uraian % terhadap total investasi Biaya Pencegahan Pencemaran Udara
1,96% Biaya pengembangan teknologi terbaik rendah emisi 0,11% Biaya penggunaan bahan bakar bersih 2,68% Biaya pengembangan sumber daya manusia 0,02% Biaya pemantauan emisi dan kualitas udara ambien, kebisingan, serta kebauan 0,1% Biaya pemulihan lingkungan
0,13% Biaya kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian pencemaran udara 0,3% TOTAL 5,3% Besarnya nilai internalisasi biaya lingkungan terhadap total investasi adalah sebesar 5,3%;
Kewajiban :
a. Menaati baku mutu emisi yang ditetapkan bagi usaha dan/atau kegiatan untuk sumber emisi dari boiler sebagaimana Tabel 17 b. Menaati baku mutu emisi genset yang ditetapkan bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana Tabel 18 c. Melakukan pemantauan kualitas udara ambien dan kebisingan dengan lokasi pemantauan sebagaimana tercantum dalam Tabel 22, Tabel 23 dan Gambar 3 d. Membuat rencana pemantauan emisi yang meliputi :

Memiliki penanggungjawab dan operator yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan mutu udara
Pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana pemantauan emisi dan
Identifikasi, penamaan dan pengkodean seluruh sumber emisi
e. Memenuhi persyaratan teknis pengambilan sampel emisi sebagaimana angka 9; f. Memantau mutu udara emisi, udara ambien dan kebisingan dengan menggunakan laboratorium yang terakreditasi KAN dan teregistrasi oleh Menteri LHK RI g. Menghitung beban emisi pada seluruh sumber emisi dan gas rumah kaca (GRK);
h. Memiliki sistem tanggap darurat pencemaran udara; i. Melaporkan seluruh kewajiban pengendalian Pencemaran Udara melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SIMPEL); j. Melakukan pengelolaan emisi fugitif.

Larangan a. membuang emisi secara langsung atau pelepasan dadakan; b. melakukan pembuangan emisi non – fugitif tidak melalui cerobong; c. menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan; dan d. tindakan lain yang dilarang dalam Persetujuan Lingkungan dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

B. Pemenuhan Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia Usaha dan/atau Kegiatan wajib mempunyai sumber daya manusia yang sudah memiliki sertifikat kompetensi sebagai:

penanggungjawab pengendalian pencemaran udara; dan
penanggungjawab operasional instalasi pengendalian pencemaran udara.

C. Sistem Manajemen Lingkungan PT. Hartono Istana Teknologi menerapkan sistem manajemen lingkungan yaitu :

Perencanaan a. Lingkup dan menerapkan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Udara. Lingkup Sistem Manajemen Lingkungan PT. Hartono Istana Teknologi meliputi pengelolaan lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan dari kegiatan yang menghasilkan pencemaran udara b. Menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Udara. Kebijakan Mutu PT. Hartono Istana Teknologi yaitu

Kegiatan produksi berupaya melakukan minimasi emisi yang dibuang ke lingkungan
Memastikan bahwa sumber emisi yang dihasilkan masih di bawah baku mutu yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan yang berlaku
Melaksanakan perbaikan berkelanjutan dalam pengendalian pencemaran udara c. Kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap pengendalian Pencemaran Udara.
PT. Hartono Istana Teknologi berkomitmen untuk kebijakan lingkungan pengelolaan emisi gas buang
PT. Hartono Istana Teknologi akan bertanggung jawab terhadap penyediaan sumber daya dan keahlian yang memadai untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan emisi gas buang berjalan dengan optimal
Manajemen PT. Hartono Istana Teknologi melakukan pengawasan evaluasi secara berkala terhadap pengendalian pencemaran udara

d. Struktur organisasi yang menangani pengendalian Pencemaran Udara PT. Hartono Istana Teknologi menyusun struktur organisasi, di mana terdapat Penanggung Jawab Pengendali Pencemaran Udara (PPPU) dan Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (OPPU) yang bertanggung jawab terhadap pengendalian pencemaran udara Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 5. Struktur Organisasi Pengelola Pengendalian Pencemaran Udara PT. Hartono Istana Teknologi e. Menetapkan tanggung jawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai dalam pengendalian penanggulangan Pencemaran Udara. PPPU adalah personil yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab teknis terhadap pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara khususnya emisi sumber tidak bergerak. Tugas PPPU adalah :

Mengidentifikasi sumber pencemar udara emisi dan menilai potensi pencemaran udara

Menyusun strategi dan rencana kegiatan pemantauan dan operasional alat pengendali pencemaran udara

Mengkoordinasi kegiatan pemantauan udara

Mengatur operasional pemeliharaan alat dan pengendali pencemar udara

Merencanakan untuk melakukan pemantauan udara, udara ambien dan gangguan kebisingan secara berkala setiap 6 bulan sekali dan setiap 1000 jam untuk cerobong emisi genset
OPPU adalah personil yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penyusunan rencana pengoperasian dan perawatan rutin peralatan pengendali pencemaran udara, melaksanakan tanggap darurat dan langkah- langkah perbaikan apabila terjadi kerusakan pada unit peralatan pengendali pencemaran udara guna memastikan bahwa emisi gas buang memenuhi peraturan yang berlaku

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

f. Menetapkan aspek kebijakan pengendalian Pencemaran Udara.
Aspek Kebijakan Dampak Positif Dampak Negatif Pemenuhan Standar emisi

Peningkatan kualitas udara

Penurunan risiko kesehatan masyarakat

Perlindungan masyarakat

Alokasi anggaran untuk kegiatan pemantauan dan pengendalian emisi secara berkala

Biaya tersebut masuk dalam biaya produk

Pemeliharaan dan operasi sumber emisi

Optimalisasi kinerja peralatan

Pengurangan emisi

Alokasi biaya pemeliharaan secara berkala

Kebutuhan pelatihan dan kompetensi untuk operator peralatan

g. Identifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penaatan kebijakan pengendalian Pencemaran Udara.

Mengidentifikasi kewajiban dalam pengendalian pencemaran udara dengan menyusun dokumen evaluasi kepatuhan terhadap peraturan hukum dan peraturan lainnya.

Penyusunan SOP yang memuat peraturan dalam pemenuhan pengelolaan pengendalian pencemaran udara.

Konsultasi dan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait peraturan perundang-undangan dan kewajiban pengendalian pencemaran udara

Dilakukan suatu evaluasi kepatuhan tahunan terhadap semua peraturan pengelolaan lingkungan yang relevan maupun syarat-syarat lainnya yang berlaku h. Menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani.
Penetapan konteks dalam proses manajemen risiko dan peluang keselamatan dan pengelolaan lingkungan :

Mendefinisikan ruang lingkup, serta kedalaman dan luasnya kegiatan pengelolaan risiko dan peluang yang akan dilaksanakan, termasuk pernyataan/kondisi khusus dan pengecualian
Mendefinisikan kegiatan, proses, fungsi, proyek, produk, jasa atau aset dalam hal waktu dan lokasi serta tujuan dan sasaran
Mendefinisikan metodologi penilaian risiko
Mendefinisikan cara kerja yang dievaluasi dalam manajemen risiko
Mengidentifikasi dan menentukan keputusan yang harus dibuat i. Rencana aksi penanganan risiko dan peluang serta evaluasi efektivitas dari kegiatan
PT. Hartono Istana Teknologi merencanakan dan mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektivitas dari kegiatan dengan menggunakan hierarki pengendalian sebagai berikut
Mengeliminasi bahaya
Mengganti dengan proses, peralatan, material, dan operasi yang lebih aman
Menggunakan rekayasa teknik atau pengaturan ulang pekerjaan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Menggunakan pengendalian administratif, termasuk pelatihan
Menggunakan alat pelindung yang sesuai j. Menetapkan sasaran kebijakan pengendalian Pencemaran Udara serta menentukan indikator dan proses untuk mencapainya PT. Hartono Istana Teknologi membuat sasaran lingkungan hidup yang relevan dengan semua fungsi dan jabatan dalam rangka mempertahankan meningkatkan performa lingkungan hidup dan sistem manajemen lingkungan secara berkelanjutan. Sasaran lingkungan hidup yang ditetapkan harus memenuhi syarat berikut.
Konsisten terhadap kebijakan lingkungan hidup
Dapat diukur atau dapat diandalkan untuk evaluasi performa
Memperhitungkan persyaratan yang mungkin diterapkan, hasil kajian risiko dan peluang dan hasil konsultasi dengan pekerja dan perwakilan pekerja di mana pun mereka berada
Dapat dipantau
Dapat dikomunikasikan
Dapat diperbarui jika sesuai

Pelaksanaan a. Menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Udara;
Implementasi operasional SML dikelola dan dikoordinir oleh Koordinator Bidang Lingkungan, yang dibantu oleh para anggota pada tim Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) yaitu Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PJPPU) dan Penanggung Jawab Operasional Pengendalian Pencemaran Udara (PJOPPU) b. Menentukan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi pengendalian Pencemaran Udara;
Sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengendalian pencemaran udara dan penanggung jawab terdiri dari personil yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai Peraturan Menteri LHK No. 5 tahun 2021, yaitu 1 (satu) orang personil Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PJPPU) dan 1 (satu) orang Penanggung Jawab Operasional Pencemaran Udara (PJOPPU). c. Menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang dibutuhkan untuk komunikasi internal dan eksternal dalam upaya pengendalian Pencemaran Udara;

Umum PT. Hartono Istana Teknologi membuat, mengimplementasikan, dan mempertahankan proses yang dibutuhkan untuk komunikasi internal dan eksternal sesuai dengan sistem manajemen K3L, termasuk menentukan : (a) Apa yang akan dikomunikasikan (b) Kapan harus berkomunikasi (c) Dengan siapa harus berkomunikasi (1) Secara internal di antara berbagai fungsi dan jabatan dalam organisasi (2) Di antara kontraktor dan pengunjung dalam tempat kerja (3) Di antara pihak berkepentingan lainnya Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(d) Bagaimana cara berkomunikasi PT. Hartono Istana Teknologi memperhitungkan aspek keberagaman (misalnya gender, bahasa, budaya, literasi, dan disabilitas) ketika mempertimbangkan mengenai kebutuhan komunikasi. PT. Hartono Istana Teknologi memastikan bahwa sudut pandang pihak berkepentingan dari luar harus dipertimbangkan dalam pembuatan proses komunikasi. Ketika membuat proses komunikasi, PT. Hartono Istana Teknologi:

Memperhitungkan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya

Memastikan bahwa informasi K3L yang akan dikomunikasikan konsisten dengan informasi yang didapatkan dari sistem manajemen K3L, serta dapat diandalkan PT. Hartono Istana Teknologi merespons komunikasi yang relevan di sistem manajemen K3L. PT. Hartono Istana Teknologi mempertahankan informasi terdokumentasi sebagai bukti komunikasi yang dilakukan, secukupnya. 2) Komunikasi Internal PT. Hartono Istana Teknologi harus: (a) Secara internal mengkomunikasikan informasi yang relevan dengan sistem manajemen K3L pada semua fungsi dan jabatan dalam organisasi, termasuk segala perubahan dalam sistem manajemen K3L, secukupnya. (b) Memastikan bahwa proses komunikasi memungkinkan pekerja untuk berkontribusi terhadap pengembangan berkelanjutan. 3) Komunikasi Eksternal PT. Hartono Istana Teknologi mengkomunikasikan secara internal mengenai informasi yang relevan dengan sistem manajemen K3L, sebagaimana yang telah disampaikan melalui proses komunikasi dalam organisasi, dan memperhitungkan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya. d. Memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi terkait dengan upaya pengendalian Pencemaran Udara;

Umum Sistem manajemen K3L PT. Hartono Istana Teknologi meliputi : (a) Informasi terdokumentasi yang dibutuhkan dalam manual
(b) Informasi terdokumentasi yang ditentukan oleh PT. Hartono Istana Teknologi Informasi terdokumentasi yang dibutuhkan ini terkait :

Ukuran organisasi dan tipe aktivitas, produk, proses, dan layanannya
Kebutuhan untuk melakukan pemenuhan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya
Kompleksitas proses-proses dan interaksi di antaranya
Kompetensi pekerjanya

Membuat dan memperbaharui informasi terdokumentasi Ketika membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi, PT. Hartono Istana Teknologi I memastikan kelayakan dari : (a) Identifikasi dan deskripsi (misalnya judul, tanggal, dan nomor referensi penulis) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(b) Format (misalnya bahasa, versi software, grafik, dll.) dan media (kertas elektronik) (c) Tinjauan ulang dan persetujuan untuk kesesuaian dan kecukupan 3) Pengendalian informasi terdokumentasi Informasi terdokumentasi yang dibutuhkan oleh sistem manajemen K3L dan manual ini diatur untuk memastikan :
(a) Selalu tersedia dan cocok untuk digunakan, di mana pun dan kapan pun ia dibutuhkan (b) Cukup terlindung (misalnya dari kehilangan kerahasiaan, penyalahgunaan, kehilangan integritas) Untuk pengendalian informasi terdokumentasi, PT. Hartono Istana Teknologi sebisa mungkin menangani beberapa aktivitas di bawah ini antara lain:

Distribusi, akses, pengembalian, dan penggunaan

Penyimpanan dan pemeliharaan, termasuk pemeliharaan keterbacaan

Pengaturan perubahan (misalnya pengaturan versi)

Retensi dan disposisi Informasi terdokumentasi yang berasal dari luar ditentukan PT. Hartono Istana Teknologi untuk kebutuhan perencanaan dan operasi sistem manajemen lingkungan harus diidentifikasi, serta sebisa mungkin dikendalikan. e. Menetapkan, menerapkan, dan mengendalikan proses pengendalian operasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Udara

Diperlukan kontrol operasional untuk memastikan bahwa kegiatan- kegiatan yang berhubungan dengan potensi dampak lingkungan dilakukan di bawah kondisi yang terkendali.

PT. Hartono Istana Teknologi menetapkan dan melaksanakan SOP pengendalian pencemaran udara bagi semua sumber emisi yang dihasilkan untuk memastikan bahwa emisi gas buang masih memenuhi Baku Mutu yang dipersyaratkan.

SOP sebagai panduan untuk mengelola emisi, melakukan pemantauan, melakukan evaluasi dan pelaporan. f. Menentukan potensi situasi darurat dan respons yang diperlukan dalam pengendalian Pencemaran Udara.
PT. Hartono Istana Teknologi membuat, mengimplementasikan, dan menjaga proses yang diperlukan untuk mempersiapkan dan merespons situasi darurat potensial sesuai yang diidentifikasikan meliputi :

Membuat tindakan terencana terhadap situasi darurat termasuk penyediaan pertolongan pertama

Menyediakan pelatihan untuk tindakan tanggap darurat tersebut

Secara periodik menguji dan melatih kemampuan tindakan tanggap darurat

Mengevaluasi performa dan merevisi tindakan tanggap darurat tersebut termasuk setelah pengujian dan setelah situasi darurat terjadi

Mengkomunikasikan dan menyediakan informasi yang relevan kepada seluruh pekerja pada tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Mengkomunikasikan informasi yang relevan kepada kontraktor, pengunjung, jasa tanggap darurat, otoritas ke pemerintahan, dan komunitas lokal
Memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan seluruh pihak berkepentingan terkait dan memastikan keterlibatan mereka sebisa mungkin dalam pengembangan tindakan tanggap darurat
PT. Hartono Istana Teknologi menjaga dan mempertahankan informasi terdokumentasi dalam proses dan rencana untuk merespons situasi darurat yang potensial.

Pemeriksaan
a. Memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja serta menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Udara
PT. Hartono Istana Teknologi membuat, mengimplementasikan, dan menjaga proses pengawasan, pengukuran, analisa, dan evaluasi performa PT. Hartono Istana Teknologi

Penanggung jawab pengelolaan lingkungan bertanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap efektivitas Sistem Manajemen Lingkungan melalui kaji ulang data pemantauan. Jadwal dan metode tindakan pemantauan didokumentasikan untuk memastikan bahwa hasil pemantauan ini dapat dipakai sebagai dasar kontrol atau untuk melakukan tindakan perbaikan.
Pemantauan dilakukan untuk memastikan emisi yang telah diolah dapat memenuhi baku mutu emisi sesuai peraturan. Pengukuran kualitas udara dilakukan dan diuji oleh laboratorium lingkungan yang sudah teregistrasi di KLHK. b. Mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penaatan kebijakan pengendalian Pencemaran Udara
PT. Hartono Istana Teknologi melakukan evaluasi pemenuhan kewajiban terhadap penaatan kebijakan pengendalian pencemaran udara dengan cara :
Menentukan frekuensi dan metode evaluasi pemenuhan
Evaluasi pemenuhan dan mengambil tindakan jika diperlukan
Menjaga pengetahuan dan pemahaman akan status pemenuhan terhadap persyaratan hukum dan persyaratan lainnya
Mempertahankan informasi terdokumentasi dari hasil evaluasi pemenuhan c. Melakukan internal audit secara berkala; PT. Hartono Istana Teknologi melaksanakan audit internal pada periode waktu yang telah direncanakan untuk menyediakan informasi apakah sistem manajemen lingkungan hidup :
Telah sesuai dengan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan hidup termasuk kebijakan dan sasaran lingkungan hidup serta persyaratan yang ada
Telah diimplementasikan dan dijaga dengan efektif d. Kesesuaian, kecukupan dan keefektifan sistem manajemen lingkungan organisasi terkait kebijakan pengendalian pencemaran udara.
Hasil audit dapat dijadikan bahan kajian untuk mengetahui apakah sistem manajemen lingkungan yang disusun dan dilaksanakan sudah sesuai, cukup, dan juga efektif.
Hasil/Keluaran dari tinjauan manajemen harus meliputi keputusan dan tindakan perbaikan terus-menerus yang meliputi: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

a) Peningkatan efektivitas sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen K3, dan proses-prosesnya. b) Perubahan kinerja, kebijakan, tujuan dan sasaran. c) Perubahan bisnis, persyaratan operasional, persyaratan hukum dan peraturan serta perubahan kewajiban kontraktual. d) Komitmen pada perbaikan berkelanjutan dan alokasi sumber daya yang diperlukan. e) Update dari penilaian risiko, analisis dampak bisnis, rencana kelangsungan bisnis dan prosedur yang terkait. 4. Tindakan a. Tindakan untuk menangani ketidaksesuaian PT. Hartono Istana Teknologi melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian dengan cara :

Setiap ketidaksesuaian harus diperlakukan sebagai insiden dan diselidiki dengan seksama.

Semua tindakan untuk memperbaiki lingkungan (tindakan pencegahan maupun perbaikan) harus dilakukan terhadap kegiatan atau fungsi yang tidak berhasil mematuhi standar yang telah ditetapkan.

melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja Pengendalian Pencemaran Udara. b. Tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang belum sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja pengendalian pencemaran udara

Mengkaji ulang terhadap SML akan dilakukan sedikitnya satu tahun sekali.

Perbaikan berkelanjutan untuk sistem manajemen lingkungan dilakukan mulai dari perencanaan ulang, pelaksanaan, pemeriksaan dan setelah melakukan evaluasi maka dilakukan Tindakan – tindakan yang sesuai dengan kebutuhan. D. Periode waktu uji coba instalasi pengendali Emisi. Masa uji coba pengoperasian sarana prasarana pengendalian pencemaran udara paling lama 3 (tiga) bulan sejak dioperasikannya sumber emisi. Dalam masa uji coba sumber emisi tersebut, pengujian emisi dilakukan setelah mencapai sekurang- kurangnya 60% kapasitas operasi. Selanjutnya perusahaan wajib melaporkan hasil pengujian emisi untuk dilakukan verifikasi lapangan. Jika hasil uji coba emisi dan hasil verifikasi lapangan memenuhi ketentuan yang diatur dalam persetujuan teknis ini akan diterbitkan Surat Kelayakan Operasional (SLO).

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Konsideran (Menimbang & Mengingat)

MENIMBANG

a. bahwa kegiatan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah telah memiliki UKL-UPL serta persetujuan lingkungan yang telah mengalami perubahan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/01713 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri Elektronik Oleh PT Hartono Istana Teknologi Di Desa Kaliwungu dan Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah; b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan,
PT Hartono Istana Teknologi merencanakan adanya perubahan kegiatan berupa penambahan luas
lahan menjadi 292.493 m2, luas bangunan menjadi 224.881 m2 dan penambahan jenis serta jumlah kapasitas produksi; c. bahwa perubahan rencana kegiatan sebagaimana huruf b, telah dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), yang terdiri atas dokumen Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL- RPL) Rencana Pengembangan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah yang telah dinilai dan mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah Nomor 600.4/25005721/2025 tentang Rekomendasi Hasil Uji Kelayakan Terhadap Rencana Pengembangan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah; d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gubernur

MENGINGAT

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah Nomor 600.4/25005721/2025 tentang Rekomendasi Hasil Uji Kelayakan Terhadap Rencana Pengembangan Industri Elektronik PT Hartono Istana Teknologi Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

Referensi Silang (8)

UU 32/2009 — ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT

UU 6/2023 — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang...

UU 2/2022 — PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004

UU 23/2014 — PEMERINTAHAN DAERAH

UU 11/2023 — PROVINSI JAWA TENGAH

PP None/2021 — Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan...

PP 5/2021 — PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

PP 66/2014 — KESEHATAN LINGKUNGAN

Status

Berlaku

Jenis

KEPGUB

Nomor / Tahun

SK 100.3.3.1-172 / 2025

Ditetapkan

2025

Pejabat / Kementerian

Gubernur Jawa Tengah

Dasar Hukum (Mengingat)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta...

Referensi Silang

→ 8 peraturan direferensikan

FRBR URI

/akn/id/act/kepgub/2025/SK 100.3.3.1-172

Dikurasi oleh CRPG Mobot AI

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor SK 100.3.3.1-172 Tahun 2025

Abu

2787,11 Total 291,60 3.633,83 0,29 908,37 144,34 7,00 1,25 0,10

Abu

8320,71 Total 1.600,00 10.848,52 0,96 3025,69 864,00 0,32 6,51 0,53

Tabel 18. Baku Mutu Emisi Genset No. Parameter Baku Mutu (mg/m3) 1 Nitrogen Oksida (NOX) 2300 2 Karbon Monoksida (CO) 168 3 Total Partikulat 90 4 Sulfur Dioksida (SO2) 150 Catatan :

Volume gas diukur dalam keadaan standar (25°C dan tekanan 1 atm) pada kondisi kering dan semua parameter dikoreksi sebesar 15°/o (lima belas persen)

Mengidentifikasi sumber pencemar udara emisi dan menilai potensi pencemaran udara

Menyusun strategi dan rencana kegiatan pemantauan dan operasional alat pengendali pencemaran udara

Mengkoordinasi kegiatan pemantauan udara

Mengatur operasional pemeliharaan alat dan pengendali pencemar udara

f. Menetapkan aspek kebijakan pengendalian Pencemaran Udara. Aspek Kebijakan Dampak Positif Dampak Negatif Pemenuhan Standar emisi

Peningkatan kualitas udara

Penurunan risiko kesehatan masyarakat

Perlindungan masyarakat

Alokasi anggaran untuk kegiatan pemantauan dan pengendalian emisi secara berkala

Pemeliharaan dan operasi sumber emisi

Optimalisasi kinerja peralatan

Pengurangan emisi

Alokasi biaya pemeliharaan secara berkala

g. Identifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penaatan kebijakan pengendalian Pencemaran Udara.

Mengidentifikasi kewajiban dalam pengendalian pencemaran udara dengan menyusun dokumen evaluasi kepatuhan terhadap peraturan hukum dan peraturan lainnya.

Penyusunan SOP yang memuat peraturan dalam pemenuhan pengelolaan pengendalian pencemaran udara.

Konsultasi dan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait peraturan perundang-undangan dan kewajiban pengendalian pencemaran udara

Memperhitungkan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya

Distribusi, akses, pengembalian, dan penggunaan

Penyimpanan dan pemeliharaan, termasuk pemeliharaan keterbacaan

Pengaturan perubahan (misalnya pengaturan versi)

Diperlukan kontrol operasional untuk memastikan bahwa kegiatan- kegiatan yang berhubungan dengan potensi dampak lingkungan dilakukan di bawah kondisi yang terkendali.

PT. Hartono Istana Teknologi menetapkan dan melaksanakan SOP pengendalian pencemaran udara bagi semua sumber emisi yang dihasilkan untuk memastikan bahwa emisi gas buang masih memenuhi Baku Mutu yang dipersyaratkan.

Membuat tindakan terencana terhadap situasi darurat termasuk penyediaan pertolongan pertama

Menyediakan pelatihan untuk tindakan tanggap darurat tersebut

Secara periodik menguji dan melatih kemampuan tindakan tanggap darurat

Mengevaluasi performa dan merevisi tindakan tanggap darurat tersebut termasuk setelah pengujian dan setelah situasi darurat terjadi

Setiap ketidaksesuaian harus diperlakukan sebagai insiden dan diselidiki dengan seksama.

Semua tindakan untuk memperbaiki lingkungan (tindakan pencegahan maupun perbaikan) harus dilakukan terhadap kegiatan atau fungsi yang tidak berhasil mematuhi standar yang telah ditetapkan.

Mengkaji ulang terhadap SML akan dilakukan sedikitnya satu tahun sekali.

f. Menetapkan aspek kebijakan pengendalian Pencemaran Udara.
Aspek Kebijakan Dampak Positif Dampak Negatif Pemenuhan Standar emisi